Ketua PCNU Kabupaten Pati, Yusuf Hasyim, mendesak agar Raperda tersebut segera dibahas dan diselesaikan. Hal itu ia sampaikan usai kirab Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) di Alun-alun Pati, kemarin.

Dirinya menjelaskan meski belum pernah menanyakan dalam suatu forum terkait dengan perkembangan Raperda Pesantren, tetapi dirinya menegaskan segera setelah peringatan HSN berencana melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD dan pimpinan daerah.

“Rencana kita nanti setelah peringatan hari santri akan audiensi dengan DPRD, dengan Pj Bupati Pati, terkait bagaimana kelanjutan Raperda itu,” kata Yusuf.

Raperda tentang pesantren diharapkan untuk diselesaikan untuk kemaslahatan bersama. Sebab, di Pati ratusan jumlahnya. Sehingga perlu regulasi secara jelas untuk mengakomodir kebutuhan pesantren di daerah.

Selain itu, dirinya mengaku tidak ada alasan pembahasan Raperda Pesantren ditunda. Menurutnya, daerah sudah mempunyai kekuatan hukum di atasnya yaitu Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren.

“Saat ini Raperda tentang Pesantren masih dibahas di dewan agar segera diselesaikan. Karena Raperda Pesantren ini sudah ada cantolan hukumnya di Undang-undang pesantren jadi tidak ada alasan ditunda lagi,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin menyatakan bahwa Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren masih dibahas di Komisi D. Ali meyakini Raperda ini akan segera selesai di akhir tahun 2022 atau dimungkinkan awal tahun 2023.

“Soal pembahasan Raperda yang sebelumnya itu bukan macet ya, tapi ada beberapa anggota pada saat itu tidak bisa hadir kan perlu forum. Saya meyakini Komisi D akan segera menyelesaikan,” katanya.