“Dalam proses ini memang ada beberapa rekomendasi dari masing-masing desa tapi sekali lagi kami sampaikan bahwa rekomendasi itu tidak menjadi jaminan mutlak untuk temen-temen PPS menjadi orang terpilih,” ujarnya.

Sebelumnya, Naily Syarifah menyampaikan bahwa banyak proses tanpa rekomendasi juga, namun sanggup lolos hingga seleksi terakhir. Sebab ia memiliki kemampuan di bidang tertentu.

“Sempat disampaikan bahwa ada banyak tanpa proses rekomendasi tapi bisa lolos, karena orang tersebut memang memiliki kemampuan,” ucapnya.

Lebih lanjut, kata dia, meskipun saat ini berbicara tentang rekomendasi, bukan berarti pihaknya memprioritaskan rekomendasi tersebut. Namun hal itu merupakan bagian dari pertimbangan KPU.

“Hal itu tentunya menjadi bagian dari pertimbangan kami karena untuk menjaga kondusivitas wilayah, sebab mereka ini lebih mengenal wilayah masing-masing,” ucapnya.

“Kami juga akan menggali lebih dalam terkait kepengetahuan tentang pemilu dan penguasaan wilayah, dan juga penguasaan teknologi. Sebab, kedepan penyelenggaraan pemilu menggunakan teknologi yang canggih,” tambahnya.

Bupati Kudus Hartopo menyebut, untuk anggota PPS kedepan harus bisa menjalankan tupoksinya dengan baik dan membantu menyukseskan pemilu 2024, hal itu berguna untuk menjaga kondusivitas.

“Dengan adanya assessment kemarin wawancara dan seleksi. Memang saya bilang tidak ada rekomendasi dari siapapun. Ini betul natural dan obyektif,” ungkapnya.

“Didalam pemilihan PPS ini harapan kami betul-betul bisa bekerja dengan baik. Karena PPS ini harus paham mengenai politik,” tambahnya.

Mengingat kedepan para anggota PPS nantinya akan bertugas turun ke lapangan terkait memberikan sosialisasi dan memberikan pemahaman seputar pemilu.

“Karena nantinya ia akan terjun ke lapangan langsung dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya menjadi baik,” tuturnya.

“Inipun dari kepala desa akan memilih tiga orang yang mengurus administrasi yang membentuk sekretariatan serta bisa untuk bersinergi dengan baik,” pungkasnya.

Ketua KPU Kudus Naily Syarifa mengatakan, saat ini pihaknya melaksanakan kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah serta gelar kesiapan pasukan untuk penyelenggaraan pemilu 2024.

“Kegiatan yang digelar di lapangan Rendeng ini dalam rangka pelantikan dan pengambilan sumpah petugas PPS untuk 2024,” ujarnya.

Lebih lanjut, kata Naily, sebanyak 396 PPS telah dilantik oleh KPU Kudus yang masing-masing diambil dari 132 desa, selain itu per-desa diambil sebanyak tiga peserta PPS yang dilantik.

“Kami melantik 396 orang PPS dari 132 desa di Kudus yang mana masing-masing desa ada tiga PPS yang kami lantik,” ucapnya.

Ia menuturkan, untuk tugas Panitia Pemungutan Suara itu nantinya akan membantu menyelenggarakan tahapan pemilu di tingkat desa seperti, distribusi logistik dan pemetaan TPS.

“Tugas PPS yakni akan membantu dalam tahapan pemilu di tingkat desa seperti sosialisasi, distribusi logistik, pemetaan TPS dan daftar pemilih tetap,” jelasnya.

“Mereka setelah pelantikan ini nanti bertugas dan menghadap ke Ketua PPK untuk membahas rencana kerja sepanjang pemilu 2024,” sambungnya.

Sementara itu, Bupati Kudus Hartopo mengatakan, terkait pelantikan PPS ini tentunya harus bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan mengerjakan job-nya sesuai tupoksi.

“Pelantikan ini juga betul-betul natural dan obyektif dalam melantik PPS. Serta tidak ada rekomendasi dari siapapun,” kata dia.

Lebih lanjut, untuk PPS diharapkan kedepan bisa bekerja dengan baik. Karena PPS harus memahami tentang dunia politik. Selain itu nantinya akan diterjunkan langsung bertemu masyarakat.

“Nantinya PPS terjun langsung ke masyarakat dalam mensosialisasikan tentang pemilu 2024 supaya menjadi lebih baik,” pungkasnya.