Hal itu dia sampaikan saat Konsultasi Publik 1 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Pati di Ruang Penjawi Pendopo Pati, Rabu (25/10/2022). Sebagai informasi RDTR ini merupakan perangkat rinci operasional dari Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Permasalahan di Kecamatan Pati adalah yang saat ini perlu diperhatikan, apalagi terkait lahan sawah yang dilindungi (LSD), kami harap ada pencerahan dari narasumber terkait masih adanya LSD di kawasan non KPI dan kawasan permukiman,” katanya.

Dirinya mengakui meski iklim investasi saat ini cukup meningkat, akan tetapi diharapkan sektor ketahanan pangan dan iklim investasi itu bisa berjalan secara profesional sebagaimana yang telah direncanakan dalam Perda RTRW.

Selain itu isu strategis yang muncul saat pembahasan di DPRD yaitu masalah banjir. Dirinya mengingatkan jangan sampai banjir bertambah besar di kemudian hari setelah penyusunan RDTR atau pun bahkan sampai menutup saluran irigasi.

“Termasuk kami menyoroti terkait dengan perizinan di Kecamatan Pati jangan sampai lahan terbuka hijau berubah jadi lahan pemukiman. Nah di Kecamatan Pati masih ada hal-hal seperti itu,” lanjut Ali.

Kendati demikian, pihaknya berharap penyusunan RDTR di Kecamatan Pati ini dapat mengakomodir potensi yang dimiliki. Lalu adanya kawasan peruntukan industri (KPI) sesuai dengan Perda RTRW. Kemudian limbah tertata dengan baik meskipun ada investor masuk ada pabrik harus diantisipasi nantinya.

“Dinamika pembangunan sektor ekonomi, Perdagangan, maupun jasa di Pati, serta iklim investasi di Pati meningkat signifikan dan banyak investor tertarik menanamkan investasi di Pati. Dinamika ini harus kita tangkap positif dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan,” tandasnya.

Sementara itu, Pj Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro, menambahkan dalam proses pengambilan keputusan penyusunan RDTR ini agar mempertimbangkan sesuatunya secara komprehensif. Sehingga ke depannya persoalan tata ruang tak berdampak pada lingkungan.

“Harus hati-hati dalam menyusun RDTR, jangan sampai mengambil kebijakan yang keliru sehingga banyak berdampak lingkungan. Nanti kalau sudah ditetapkan ya harus komitmen dijalankan berubah-ubah tak sesuai dokumen,” jelasnya.

Hal ini disampaikan Ali Badrudin usai upacara peresmian Polres Pati menjadi Polresta Pati, Kamis (13/10/2022). Menurutnya, ini merupakan prestasi luar biasa dari jajaran kepolisian Pati.

“Kami apresiasi meningkatnya tipe Polres menjadi Polresta Pati. Kami berharap apa yang menjadi tugas tanggung jawab dan kewajiban Polresta Pati ini bisa terlayani dengan baik,” ucap Ali.

Selain itu, dia juga berharap kepolisian yang Presisi bisa diaplikasikan secara optimal di semua sektor. Sehingga anggota kepolisian mampu melaksanakan tugasnya secara cepat dan tepat, responsif dan mempunyai rasa humanis.

“Seperti yang disampaikan oleh bapak Kapolda, jajaran kepolisian harus benar-benar hadir di tengah masyarakat, tidak ada yang tidak di semua lini oleh kehadiran anggota Polresta Pati,” harapnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan Polresta Pati ini membawahi di tingkat Kabupaten Pati. Hanya saja nantinya ada perubahan pada pejabatnya yang mana sebelumnya dari AKBP menjadi Kombes, wakapolres dari Kompol jadi AKBP, dan begitu juga di jajaran Kasatnya.

Di singgung apakah AKBP Christian Tobing sebagai Kapolres Pati yang sekarang bakal diganti, pihaknya tak mengetahui pastinya. Lantaran dia menyebut itu merupakan kewenangan dari Polri.

“Sementara pak Kapolres yang sekarang pak Tobing masih AKBP apakah akan diganti nantinya, itu merupakan kewenangan dari kepolisian,” jawab Ali.