Ketua Bawaslu Pati, Ahmadi menjelaskan pihaknya menangani 10 perkara. Di antaranya laporan itu melalui tingkat kecamatan dan ada juga yang langsung dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pati.

“Pelanggaran ada 10 terdiri dari 8 di antaranya masuk Kecamatan Jaken, 2 masuk ke sini. Kemudian 8 tadi dilimpahkan ke (Bawaslu) kabupaten,” kata Ahmadi di kantornya, Kamis (23/2/2023).

10 perkara yang ditangani Bawaslu itu, dia menjelaskan sudah klir. Yaitu masalah laporan dari pemantau pemilu terkait rekrutmen PPS di kecamatan.

Ahmadi mengungkapkan persoalan rekrutmen itu semata-mata hanya masalah administrasi. Dia mengaku tidak ada unsur dugaan pidana dan tidak ada kode etiknya. Sehingga tidak berpengaruh pada penyelenggara Pemilu.

“Itu sebenarnya tidak berpengaruh pada penyelenggara pemilu, karena hanya menyangkut administrasi,” ucapnya.

Menurutnya, persoalan perkara rekrutmen PPS tersebut langsung bisa ditangani. Karena disebutkan penyelenggara salah input nama pendaftar di pengumuman.

“Kandidat 6, yang diterima 3 orang. Sementara yang daftar 8 orang. Kemudian 6 masuk kandidat, 2 lainnya tidak. Tetapi yang di luar kandidat itu justru masuk pengumuman, salah input. Masuk 6 besar istilahnya PAW. Setelah kita klarifikasi, kemudian diubah berita acaranya dan selesai,” pungkasnya.

Ketua Bawaslu Pati Ahmadi, menyampaikan kegiatan ini yakni bimbingan teknis menyangkut bagaimana kerja-kerja Panwascam di lapangan.

“Adapun materi yang disampaikan mengundang narasumber dari KPU membidangi teknis mutarlih, Disdukcapil terkait data P4 yaitu data penduduk potensial pemilih pemilu. Yang mana nanti akan disandingkan KPU dengan DPT terakhir,” kata Ahmadi.

Kemudian, lanjut dia narasumber dari youtuber serta dari pihak internal Bawaslu Kordiv terkait pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat.

Menurutnya, menggandeng youtuber ini agar di kecamatan memunculkan konten-konten kreatif kaitannya pengawasan baik yang bersifat teknis maupun yang sifatnya pencegahan. Karena tugas dari Bawaslu adalah pencegahan, pengawasan, penindakan serta proses sengketa.

“Rata-rata anak muda menyukai media sosial, dan dari situ edukasi berjalan,” jelasnya.

Selain itu, dirinya juga menuturkan dalam kerja pengawasan setidaknya ada potensi dua sengketa, di antaranya sengketa proses dan hasil. Dirinya mengatakan sengketa proses itu di ranah Bawaslu, misalnya antara peserta dengan peserta dan peserta dengan penyelenggara. Mulai dari tahap awal sampai rekapitulasi.

“Sehingga harapannya sengketa tidak muncul keluar tetapi bisa diselesaikan di dalam di tingkat bawah agar tidak menghambat di tahapan berikutnya,” pungkasnya.

Ini disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kabupaten Pati, Ahmadi. Pihaknya menyatakan kerja-kerja pengawasan yang dilakukan Bawaslu tidak akan berfungsi jika tanpa ada dukungan dari kesekretariatan.

Sistem dukungan yang terbentuk di lingkup internal tersebut akan membentuk suatu kesepahaman dan menemukan satu persepsi antara pimpinan dengan sekretariat mengenai fungsi pengawasan.

“Tidak bisa lepas dari support sekretariatan untuk semua kegiatan pengawasan. Perlu dibangun kesepahaman antara pimpinan Bawaslu dengan sekretariat Bawaslu. Di samping perlu kesepahaman, juga sinergitas mutlak dilaksanakan agar Bawaslu lebih kondusif,” ucapnya, Jumat (23/9/2022).

Dalam agenda sosialisasi tersebut, dihadiri oleh mantan anggota Bawaslu Jawa Tengah, Sri Sumanto. Dia menjelaskan kerja pengawasan butuh peran kesekretariatan sebab kerja pengawasan merupakan kerja secara tim. Antara Bawaslu dan sekretariat saling membantu, memberikan bimbingan dan arahan, memberikan dukungan satu sama lain.

“Bagi Bawaslu dan skretariat harus menjaga hubungan yang harmonis supaya terwujud hubungan yang baik, maka harus sering mengagendakan waktu untuk ketemu atau ngobrol-ngobrol mengenai laporan, kegiatan, atau penggunaan anggaran,” jelasnya.

Sebagai informasi, untuk menguatkan hubungan Bawaslu dengan skretariat diatur di dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 3 tahun 2022 tentang tata kerja dan pola hubungan pengawas pemilihan umum.

Ketua Bawaslu Pati, Ahmadi menyatakan pembukaan hari pertama, diikuti sebanyak 36 pendaftar. Pendaftar terbanyak di Kecamatan Pati yang berjumlah 7 orang, kemudian Tambakromo, Jakenan, Pucakwangi, dan Trangkil masing-masing 4 pendaftar. Sisanya antara 1 dan 2 pendaftar.

“Kemarin kita buka buka 08.00 s/d 17.00 WIB yang mendaftar itu sudah ada 36 orang calon anggota Panwascam yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pati. Dengan rincian 25 laki-laki dan 11 perempuan,” ucap Ahmadi, Kamis (22/9/2022).

Pendaftaran Panwascam masih panjang, dimulai tanggal 21 hingga 27 September 2022. Di hari berikutnya ini, pihaknya menyebut animo masyarakat kian tinggi.

“Animo pendaftaran Panwascam sangat tinggi dari masyarakat, karena hari ini hari kedua aja belum terekap semua. Bahkan ada peningkatan volume (pendaftar) dibanding kemarin. Saya yakin melebihi hari kemarin,” jelasnya.

Dirinya mengungkapkan, bagi masyarakat yang ingin mendaftar Panwascam bisa melalui berbagai cara. Pendaftar bisa datang langsung ke kantor Bawaslu, kedua melalui online serta ketiga berkas bisa dikirim melalui pos.

Ahmad mengatakan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi bagi calon pendaftar Panwascam setidak-tidaknya berusia paling rendah 25 tahun serta mempunyai kecakapan dalam bidang pengawasan kepemiluan.

“Syaratnya itu harus mencukupi umur 25 tahun, ijazah menengah, kecakapan di bidang kepemiluan dan pengawasan juga utamanya. Karena Bawaslu itu di bidang pengawasan, beda dengan KPU lebih ke teknis,” terangnya.

Dia menambahkan, bahwa calon pendaftar Panwascam kuota perempuan lebih kita perhatikan. Karena sesuai Perbawaslu itu sangat dianjurkan dalam penyelenggaraan Pemilu.