Ketua Bawaslu Kudus Moh. Wahibul Minan menyampaikan, hingga terakhir belum menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik (Parpol) dalam pendaftaran bacaleg. Hal ini dikarenakan, silon dari Bawaslu belum bisa dibuka hingga pendaftaran berakhir saat itu.

“Belum ada temuan dari kami, karena dalam pengawasan kami melalui silon. Sementara silon sendiri belum bisa dibuka. Sehingga, kami tidak bisa membuka akses calon-calonnya siapa,” ucapnya.

Lebih lanjut, pihaknya hanya melakukan pengawasan langsung pada saat masing-masing parpol mendaftar ke KPU Kudus, diantaranya melakukan pengecekan dan mengawasi berkas yang diajukan oleh parpol.

“Yang bisa kami lakukan saat ini hanya mengawasi berkas yang diajukan parpol ke KPU Kudus sudah lengkap atau belum. Sedangkan, kami belum bisa melihat satu persatu calonnya siapa,” tuturnya.

Pihaknya melanjutkan, akan melakukan pengawasan secara mendalam pada saat silon tersebut sudah dibuka. Yakni pada saat tahapan verifikasi administrasi bacaleg mendatang.

“Silon Bawaslu dengan KPU berbeda, jadi untuk sementara kami hanya mengawasi dulu. Nanti kami baru bisa melakukan pengawasan saat silon dibuka pada tahapan verifikasi administrasi,” pungkasnya.

Ketua Bawaslu Kudus Moh Wahibul Minan menjelaskan, kegiatan yang digelar oleh pihaknya mengundang peserta Panwascam di sembilan kecamatan di Kudus.

“Kita mengundang teman-teman dan staff kecamatan di sembilan kecamatan Kabupaten Kudus. Setiap kecamatan kita undang tiga orang untuk mengikuti pelatihan penulisan berita dan pengambilan fotografi,” ujarnya Minan sapaan akrabnya.

Untuk tujuan digelarnya kegiatan tersebut agar para anggota Sekretariat Panwas Kecamatan dapat mendokumentasikan seluruh kegiatan di wilayahnya masing-masing. Hal itu bisa dimulai dari internal hingga pengawasan yang ada dilapangan saat proses tahapan Pemilu yang sedang berlangsung saat ini.

Dia juga menekankan bahwa, para Panwas Kecamatan ini agar bisa intens dalam mengisi konten di sosial media wilayah masing-masing. Sehingga dapat mengedukasi masyarakat yang gemar membaca.

“Saat ini teman-teman Panwas Kecamatan punya sosmed masing-masing seperti Facebook dan Instagram. Nah, minimal mereka dapat mengisi konten tentang pengawasan agar dapat mengedukasi pembaca. Tapi kita juga memberikan pemahaman bagaimana cara mengambil foto dan menulis berita yang baik,” pungkasnya.

Ketua Bawaslu Kudus Moh Wahibul Minan menjelaskan, dalam apel menuju tahun 2024 yang diadakan secara serentak, tentunya itu sebuah tanda bahwa pihaknya siap mengawasi pelaksanaan pemilu.

“Apel ini merupakan satu tahun menuju pemilu. Jadi kita laksanakan serentak di seluruh Indonesia. Ini menandakan bahwa kesiapan Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan pemilu di 2024,” katanya.

Lebih lanjut, adapun yang menghadiri acara ini diantaranya, jajaran pengawas pemilu, stakeholder pemerintahan, kesbangpol, Dinas Perhubungan, organisasi masyarakat, dan toko pemuda.

“Kalau kita hanya mengundang panwas kecamatan atau desa ini, saya kira sudah tahu agendanya tapi kita bagaimana mempublikasikan ke masyarakat umum,” tuturnya.

Selain itu, kegiatan siaga pengawasan ini juga pihak Bawaslu Kudus me-launching terkait dengan ‘Jarimu Awasi Pemilu’. Tentunya media tersebut untuk semua masyarakat.

“Harapan masyarakat tidak hanya ditujukan kepada panwaslu saja. Tapi semuanya beserta pemilu stakeholder, masyarakat ini juga bisa masuk didalam jarimu awasi pemilu itu,” jelasnya kepada Samin News.

Saat ditanya menjelang pemilu 2024 apa yang ditekankan kepada panitia pengawas daerah, Minan menjawab, bahwa pihaknya menekankan kepada Peraturan perundang- undangan Pemilu No 7 Tahun 2017.

“Tentunya pencegahan yang kami utamakan, setelah pelaksanaan penetapan partai politik serta pemilu kita memang belum ada regulasi yang jelas mengatur, kapan pelaksanaan kegiatan kampanye,” ucapnya.

“dan ini jelas tentunya ada space waktu untuk teman-teman peserta pemilu melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara umum,” katanya.

Minan melanjutkan, pihaknya masih menekankan pada tindak pencegahan kepada masyarakat.

“Jadi penekanan kami memang masih pada pencegahan yang kami lakukan baik pada masyarakat dan kepada orang yang dilarang mengikuti mengikuti dalam pelaksanaan kegiatan parpol,” pungkasnya.

“Untuk peserta semua Panwascam Kudus diundang staf dan kepala sekretariat. Sebelum di penetapan parpol pada 14 Desember 2022, para Panwascam di gembleng tentang langkah bagaimana untuk melakukan penanganan pelanggaran di pemilu 2024,” kata Ketua Bawaslu Kudus.

Ketua Bawaslu Kudus Moh Wahibul Minan mengatakan, sebelumnya ada beberapa perubahan pada Peraturan Bawaslu UU No 7 tahun 2022, yang awalnya dengan No 7 tahun 2018. Untuk itu, peserta Panwascam diharapkan update.

“Karena ada beberapa Peraturan Bawaslu yang terbaru yakni UU No 7 tahun 2022 dengan sebelumnya yang lama No 7 tahun 2018. Ini temen Panwascam diharapkan bisa update terkait regulasi yang baru,” tuturnya.

Lebih lanjut, selain untuk hal tersebut para peserta Panwascam juga diwajibkan mengetahui mekanisme dan penanganan pelanggaran yang ada di kecamatan, mengingat hal itu berbeda yang berada di Kecamatan Kota.

“Peserta Panwascam harus tahu mekanisme dan cara bagaimana menangani pelanggaran yang ada di kecamatan,” ungkapnya.

Nantinya jika ditemukan pelanggaran pada tahap pemilu maka akan mengacu pada UU No 7 tahun 2022 yang didalamnya disebutkan mekanisme, cara penanganan seperti apa mulai temuan klarifikasi, kajian dan semuanya.

“Hal itu diatur secara detail. Selain itu Panwascam diminta mempelajari UU No 8 tahun 2022 terkait pelanggaran penanganan administratif,” katanya.

Minan mengatakan, ketika Panwascam sedang bertugas dan menemukan pelanggaran yang berada di wilayah mereka, maka harapannya hal tersebut bisa diatasi sendiri.