Ia memaparkan, pada pasal 520 yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 72 juta.

Lebih lanjut Khoirul menegaskan, selain sanksi pidana, bakal calon juga bisa dicoret namanya apabila terbukti melakukan pemalsuan data. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017. KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/Kota meminta kepada partai politik untuk mengajukan bakal calon baru anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai pengganti bakal calon yang terbukti memalsukan atau menggunakan dokumen palsu.

Statemen itu ia sampaikan sesudah launching penerimaan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon DPRD Kabupaten Demak yang digelar KPU sebagai awal dibukanya pendaftaran caleg. (1/05/2023).

Khoirul Saleh juga menyampaikan pihaknya telah memberi masukan kepada KPU sebelum launching sebagai langkah pencegahan terjadinya pelanggaran ataupun sengketa proses.

Menjawab pertanyaan apakah KPU telah melakukan pelanggaran, Khoirul menjelaskan justru pencegahan itu dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran. Beberapa hal yang menjadi masukan Bawaslu itu di antaranya agar KPU menerima pengajuan balon legislatif sesuai tahapan yg ditetapkan pkpu 3/2022, berpedoman pada PKPU 10/2023 dalam teknis penerimaan, dan tidak kalah pentingnya sosialisasi masif kepada partai politik peserta pemilu.

“Jangan sampai ada bakal caleg yang telat gara gara tidak tahu informasi tersebut secara utuh,” ungkapnya.

Khoirul juga menjelaskan, kehadirannya dalam launching bukan sekedar memenuhi undangan, namun yg lebih substantif adalah memastikan kepatuhan KPU dalam melaksanakan tahapan pencalonan Legislatif.

Pihaknya juga telah mempersiapkan tim pengawas selama tahapan ini, yang dimulai 1 Mei hingga 14 Mei 2023.

Ketua Bawaslu Demak Khoirul Sholeh menjelaskan, dalam pelantikan PKD tersebut pihaknya berpacu pada Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 106 huruf mengenai kewenangan panwaslu kecamatan.

“UU tersebut tentang pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten/Kota,” ujarnya.

Lebih lanjut, dirinya menyampaikan terkait SIM-P yang terus dipegang disaat tugas bagi setiap pengawas pemilu yakni, Soliditas, Integritas, Mentalitas dan Profesionalitas.

“Soliditas itu dimana seluruh jajaran panwaslu menjadi solid, kukuh, dan menyatu sehingga menjadi kuat dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu,” ungkapnya.

Sementara itu, untuk Integritas yakni harus memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujurannya. Sebab seorang pengawas pemilu harus netral.

“Pengawas pemilu nampak tidak netral saja tidak boleh, terlebih jika benar-benar ada keberpihakan, tentunya saya tidak akan mentolerirnya,” jelasnya.

Khoirul Sholeh melanjutkan, untuk seorang Panwaslu juga harus menumbuhkan sikap mentalitas, disiplin dalam bekerja, dan harus menjaga profesionalitas penuh waktu.

“Tentunya Panwaslu harus memiliki mentalitas disiplin dengan bekerja penuh waktu sedang profesionalitas,” ujarnya.

Dirinya juga menekankan agar panwaslu desa maupun panwaslu kecamatan memperkuat pemahaman undang-undang dan regulasi lain yang terkait dengan pemilu.

“Tidak boleh melepas pemahaman perundang-undangan pasca terpilih menjadi pengawas pemilu. Walaupun mereka telah teruji dalam seleksi perekrutan,” tandasnya.

“Itu senjata kalian. Ibarat maju perang harus menyiapkan strategi, menguasai medan dan senjata,” sambungnya.

Khoirul juga menegaskan agar panwaslu kelurahan/desa segera menjalin koordinasi dengan Pemerintah desa, PPS, dan stake holder tingkat desa lainnya sebagai upaya pencegahan.