Kabid Idelogi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama I’in Vestriaswari menjelaskan, untuk tahun 2023 saat ini program Paskibraka diserahkan oleh Kesbangpol Kudus.

“Mulai tahun 2023 ini, program paskibraka diserahkan ke Kesbangpol. Tapi masih ada beberapa kabupaten/kota yang masih dihandel oleh dinas pendidikan terkait dan hal itu dimaklumi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, untuk pendaftaran di tahun 2023 ini, bisa melalui aplikasi Transparasi Paskibraka https://paskibraka.bpip.go.id. Dalam link tersebut sudah tersedia pilihan untuk calon pendaftar.

“Tahun 2023 ini pendaftaran bisa melalui aplikasi Transparasi Paskibraka. Disana sudah ada pilihan yang harus diisi oleh calon pendaftar paskibraka,” ucapnya.

Adapun untuk persyaratan yang sudah ditentukan diantaranya:

1. Pendaftaran Calon Paskibraka Tahun 2023 melalui laman https://paskibraka.bpip.go.id/

2. Pendaftaran akan dibuka mulai tanggal 18 Februari 2023-03 Maret 2023 (14 hari).

3. Pada proses pendaftaran, Calon Paskibraka terlebih dahulu membuat akun dan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:

a. Kartu Keluarga.

b. Surat izin tertulis dari Kepala Sekolah (formulir a). Disamping itu, sekolah membuatkan surat daftar peserta dari sekolahnya masing-masing dan dikirimkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus.

c. Surat izin tertulis dari Orang Tua/Wali (formulir b).

d. Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi Peraturan Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Paskibraka Tahun 2023 (formulir c).

e. Salinan halaman rapor yang mencantumkan nilai akademik yang berkategori baik;

f. Surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan setempat.

4. Pendaftaran dilaksanakan dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen persyaratan Calon Paskibraka pada laman https://paskibraka.bpip.go.id/ Calon Paskibraka mendaftar dan mengunggah dokumen hanya dilakukan 1 (satu) kali pada tingkat Kabupaten/Kota.

5. Persyaratan untuk mendaftar sebagai Calon Paskibraka, sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia.

b. Calon Paskibraka merupakan pelajar kelas 10 (sepuluh) dengan minimal belas) tahun sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun.

c. Memperoleh surat izin tertulis dari Kepala Sekolah (formulir a).

d. Memperoleh persetujuan tertulis dari Orang Tua/Wall (formulir b).

e. Mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi Peraturan Pembentukan dan Pelaksanaan tugas Paskibraka Tahun 2023 (formulir c).

f. Nilai akademik minimal berkategori baik.

G. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan setempat.

Kepala Kesbangpol Kabupaten Kudus Muhammad Fitriyanto menilai, pada momen Nataru kebanyakan masyarakat Kudus khususnya memiliki pergerakan berupa libur mudik, Nataru dan menjalani kegiatan lainnya.

“Terkait Nataru biasanya ada pergerakan masyarakat di Indonesia karena pas libur nasional banyak masyarakat yang libur mudik dan lain sebagainya. Bahkan perayaan ibadah Natal dan Tahun Baru,” bebernya.

Selain itu, lanjut Fitriyanto, pihaknya selalu berupaya berkoordinasi oleh pihak Polres Kudus dan Kodim dalam mengantisipasi adanya bentuk gangguan bagi masyarakat yang bersifat negatif ataupun merugikan.

“Kami selalu berkoodinasi dengan pihak pengamanan Polres dan Kodim untuk mengantisipasi dalam bentuk gangguan seperti teror bom atau membuat kegiatan negatif lainnya,” bebernya.

Ditambah, Kesbangpol juga berkoordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kudus yang terdapat enam lintas agama didalam menjaga hubungan komunikasi untuk membantu terkait Libur Nataru.

“Kemudian kami melaksanakan koordinasi dengan FKUB artinya disana ada enam lintas agama yang pihaknya akan komunikasikan untuk ikut menjaga dan membantu hal yang perlu dibantu,” terangnya.

Hal itu dilakukan sebab, jika muncul tindakan yang memicu konflik maka FKUB akan turut aktif dalam perannya ikut membantu menjaga kondusivitas di Kudus. Pihaknya juga menghimbau untuk ormas dan mahasiswa turut serta aktif bersinergi.

“Manakala ada tindakan yang memicu timbulnya konflik maka FKUB akan hadiri. Serta ormas, masyarakat dan mahasiswa yang ada, kami menghimbau untuk saling bersinergi dalam menjaga kondusivitas di Kabupaten Kudus,” pungkasnya.

Bupati Kudus Hartopo mengatakan, penyerahan bankeu partai politik tahap II senilai Rp 1,154 milliar. Dari bantuan itu ia meminta kepada parpol di Kudus untuk mengadakan pendidikan dan wawasan kebangsaan yang menyasar ke masyarakat pemilih pemula.

“Pendidikan politik harus digalakkan. Untuk setiap parpol harus mengadakan wawasan kebangsaan yang menyasar ke masyarakat pemilih pemula,” tuturnya.

Selain itu, dihadapan perwakilan parpol ia menyampaikan agar bibit disintegrasi juga harus dicegah secara bersama supaya masyarakat di Kudus tetap harmonis walaupun memiliki pilihan yang berbeda. Mengingat banyak disintegrasi yang menyebar melalui online maupun offline.

Untuk itu, Hartopo memiliki rencana akan keliling Kabupaten Kudus dalam memberikan pendidikan politik ke siswa-siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai upaya mencegah disintegrasi dan menjaga kekondusifan menjelang tahun pemilu.

“Jelang tahun politik ini diharapkan seluruh elemen masyarakat diharapkan menjaga kondusifitas. Jangan sampai mengeluarkan hal yang tidak baik. Dan budaya jelek ditinggal,” jelasnya.

Hartopo juga berpesan agar anggaran yang diberikan bisa digunakan sebaik mungkin dan bermanfaat dalam menggunakan operasional partai. “Saya titip pesan untuk anggaran bisa digunakan sebaik mungkin, yang berguna untuk kebutuhan partai,” ujarnya.

Kepala Kesbangpol Kudus Muhammad Fitriyanto mengatakan, terkait dana Bankeu tersebut partai politik diberikan kewenangan dalam menggunakan anggaran yang telah diterimanya.

“Parpol diberikan kewenangan untuk menggunakan anggarannya. Bisa digunakan menggelar pendidikan politik dan menunjang program kerja partai,” katanya.

Fitriyanto melanjutkan, adapun rincian penerima Bankeu sepuluh partai politik tahap II yang diberikan Pemkab Kudus.

“Untuk PDIP Rp 210.869.050 milliar, PKB Rp 185.612.000 milliar, Gerindra Rp 174.555.150 milliar, Golkar Rp 153.274.450 milliar, PKS Rp 84.630.350 juta, Nasdem Rp 83.956.600 juta, PAN Rp 73.852.800 juta, PPP Rp 70.996.100 juta, Hanura Rp 67.463.200 juta, dan terakhir Partai Demokrat Rp 49.247.450 juta,” pungkasnya.

“Untuk mensukseskan kegiatan pemilu serentak 2024, Kesbangpol memiliki program dan kegiatan yakni melaksanakan pendidikan politik bagi elemen masyarakat atau masyarakat termasuk yang menyasar kalangan parpol,” ujar Kepala Kesbangpol Kudus Muhammad Fitriyanto.

Menurut Fitriyanto sapaan akrabnya menambahkan, pendidikan politik yang disampaikan diharapkan mampu memberikan wawasan kebangsaan yang luas dan memperkokoh persatuan.

“Harapan melalui pendidikan politik yang disampaikan memberikan wawasan kebangsaan yang luas dan memperkokoh persatuan dan juga nanti bisa melaksanakan tahapan pemilu melalui partisipasi masyarakat,” bebernya.

Ada empat organisasi yang turut mengikuti pendidikan politik yakni, Forum Komunitas Disabilitas Kudus (FKDK), Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Gerakan Entertainer Merdeka (Genta) Kudus, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI).

“Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan politik berjumlah 80 peserta,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Kesbangpol juga sudah melakukan koordinasi dan melakukan kerja sama dengan para penyelanggara Pemilu Kudus seperti KPU, Bawaslu termasuk dari Pemkab tetap melaksanakan sosialiasi terus pada masyarakat.

“Kepada masyarakat semoga bisa terlibat aktif terhadap penyelanggaraan pemilu 2024 nanti dengan hak pilih sesuai hati nuraninya bukan karna faktor money politik,” terangnya.

Mengingat, karena pilihan masyarakat sangat menentukan dalam lima tahun kedepan. Kemudian bekal untuk tidak terjadinya money politik atau janji lain tergantung dari pribadi masyarakat itu sendiri.

“Kalau memang sudah dibentengi untuk tidak menerima apapun pastinya akan terjaga. Karena ingin memberikan hasil yg terhaik dari pemilu. Insyallah pelanggaraan tersebut bisa berkurang,” tandasnya.

Ia berharap semoga masyarakat saat ini makin cerdas dan sadar bahwa demokrasi di Indonesia diharapkan memberikan akses secara langsung pilihan masyarakat untuk memilih pemimpinnya sendiri.

Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Harso Widodo mengatakan, di Kabupaten Kudus sendiri tercatat ada 256 LSM. Namun dari jumlah keseluruhannya, hanya 49 LSM yang SKT-nya masih aktif. Selain itu, 107 LSM lainnya justru tidak ber-SKT dan tidak ber akta notaris.

“Yang 100 LSM yang SKT nya tidak aktif itu karena masa periodenya sudah habis tapi belum diperpanjang,” katanya, Senin (10/10/2022).

SKT di tiap LSM sendiri masa periodenya berbeda-beda, tergantung penetapan pencatatannya. SKT digunakan untuk mengetahui apakah kegiatan di LSM tersebut aktif atau tidak. Jika tidak, maka akan dianggap off.

Lebih lanjut, monev yang dilakukan tersebut nantinya berupa pemantauan langsung tentang bagaimana aktivitas yang dilakukan LSM tersebut. Jika tidak ada kegiatan apapun, maka akan dianggap off atau dibubarkan.

“Sebelum monev, diberikan semacam surat terlebih dahulu jika dibalas dan mau mengurus perpanjangan SKT nya, maka akan tercatat aktif. Namun jika tidak, kami akan monev dan meninjau langsung aktivitasnya. Jika tidak ada indikasi keaktifan, maka terancam off,” jelasnya.

Menurutnya, pendataan mengenai SKT LSM ini juga akan berpengaruh pada pengajuan hibah untuk para ormas/LSM nantinya. Jadi datanya harus akurat.

“Untuk pembinaan kepada ormas/LSM selama ini pun, Kesbangpol memberikan semacam pendidikan politik,” pungkasnya.