Tri Hariyama mengatakan, pemeriksaan berlangsung di Polsek Sumber dan dirinya hadir dengan status sebagai saksi. Ia menegaskan, materi pemeriksaan hanya berkaitan dengan pengisian perangkat desa.

“Benar, kemarin saya diundang oleh penyidik KPK. Saya diperiksa sebagai saksi dan ditanya terkait pengisian perangkat desa,” ujar Tri Hariyama di kantornya, Selasa (20/01/2025).

Ia menjelaskan, hingga saat ini belum ada regulasi resmi yang mengatur pengisian perangkat desa untuk tahun 2026. Oleh karena itu, Dispermades Kabupaten Pati belum memproses tahapan apa pun terkait hal tersebut.

“Untuk pengisian perangkat desa tahun 2026 sampai sekarang belum ada aturan atau regulasi yang mengatur. Jadi dari Dispermades belum ada yang diproses,” jelasnya.

Tri Hariyama juga membantah keterlibatannya dalam kasus OTT yang ramai diberitakan. Ia menegaskan, seluruh pekerjaan Dispermades dilakukan sesuai prosedur administrasi yang berlaku.

“Sepanjang belum ada desa yang mengajukan melalui camat ke Bupati, maka kami di Dispermades tidak memproses apa pun. Sampai tanggal 20 Januari ini, belum ada pengajuan,” tegasnya.

Saat dimintai keterangan oleh penyidik KPK, Tri Hariyama mengaku tidak mengetahui secara pasti pihak-pihak lain yang turut diperiksa. Ia menyebut posisinya murni sebagai saksi.

“Soal siapa saja yang diperiksa, itu bukan ranah saya. Saya hanya memenuhi panggilan sebagai saksi,” katanya.

Meski demikian, ia mengungkapkan sempat melihat sejumlah camat yang hadir, di antaranya Camat Margorejo, Camat Jaken, Camat Jakenan, dan Camat Batangan. Selain itu, terlihat pula beberapa kepala desa dari wilayah Jaken dan Jakenan.

“Kalau kepala desa saya tidak hafal satu per satu, tapi yang terlihat ada beberapa dari Jaken dan Jakenan,” ungkapnya.

Tri Hariyama menambahkan, proses pemeriksaan berlangsung cukup lama dan seluruh pertanyaan yang diajukan penyidik masih seputar pengisian perangkat desa.

“Selama kurang lebih lima jam ya ditanya perihal pengisian perangkat desa itu saja, Mas,” pungkasnya.

Sebelumnya, warga bersama dengan BPD desa setempat meminta kepada Pemerintah Daerah agar kades yang saat ini menjabat segera turun dari kursinya. Lantaran terjadinya penyelewengan anggaran desa hingga buruknya pelayanan.

Akan tetapi dia mengelak tuduhan dari warganya sendiri terhadap dirinya. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan menunggu kejelasannya hasil dari audit yang sekarang ini masih dilakukan oleh kantor Inspektorat.

“Penyelewengan anggaran itu kan masih diduga, belum tentu terjadi. Sekarang masih dalam penyidikan dan diaudit oleh Inspektorat. Benar dan salahnya harus dibuktikan secara melalui proses dan bertahap,” kata Kunarso saat menghadiri undangan dari Dispermades, Jumat (10/3/2023).

Disinggung mengenai DD tahun 2022 tidak cair, pihaknya mengaku lantaran terkendala data LPJ 2021 disita oleh Inspektorat. Sehingga LPJ yang menjadi salah satu syarat untuk pencairan DD akhirnya tidak bisa dilakukan.

“Mencairkan bagaimana, LPJ dibawa Inspektorat. LPJ yang ditahan tahun 2021, yang 2022 belum kan masih berjalan, artinya laporan 2022 masih berjalan,” terangnya.

Sementara Kepala Dispermades Pati, Sudiyono menyatakan bahwa persoalan di Desa Bulumanis Lor kaitannya dengan dugaan penyelewengan anggaran itu merupakan kewenangan aparat.

“Soal Bulumanis Lor itu ranahnya aparat, saat ini kan kasihan terus diperiksa Inspektorat. Kami hanya melakukan pembinaan terhadap desa. Soal dugaan itu biar dipertanggungjawabkan pada proses yang masih berjalan,” katanya.

Sementara sebelumnya Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bulumanis Lor Ahmad Muhlisin menyatakan, dugaan penyelewengan dana desa oleh Kunarso mencapai ratusan juta. Sehingga wajar jika warga meminta persoalan tersebut dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan.

“Yang menjadi tuntutan warga terkait penyelewengan Dana Desa (DD) dan banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nilai jumlahnya masih di audit inspektorat, dan di desa pun kami belum tahu, namun temuan dari BPD sekitar Rp 400 juta,” ucapnya.