Juara liga tersebut adalah tim sepakbola Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu. Hadiah yang diterima dinilai kontras jika dibandingkan dengan daerah lain. Di Kabupaten Kudus, misalnya, juara liga antardesa memperoleh uang pembinaan sebesar Rp 5 juta yang diserahkan langsung oleh bupati dan wakil bupati setempat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Pati, Tri Haryama, enggan membeberkan secara rinci hadiah yang diberikan kepada pemenang. Ia menilai esensi liga sepakbola bukan terletak pada besaran hadiah, melainkan pada semangat kebersamaan dan antusiasme masyarakat.

“Hadiahnya tidak perlu kami sampaikan yang penting semangatnya dan animo masyarakat,” ujarnya.

Pertandingan final liga antardesa itu sendiri digelar di Stadion Joyokusumo, Selasa (30/12/2025). Dalam laga tersebut, Desa Wonorejo berhasil menaklukkan Desa Pohgading dari Kecamatan Gembong dengan skor tipis 1-0.

Tri Haryama menambahkan, kemenangan tersebut membuat Desa Wonorejo berhak melaju ke tingkat selanjutnya dan mewakili Kabupaten Pati di ajang Liga Sepakbola Antardesa se-Karesidenan Pati.

“Pemenangnya nanti maju ke tingkat karesidenan, kalau tidak salah tanggal 5 Januari di Stadion Safin Trangkil. Nanti panitia tidak di kabupaten, tapi di provinsi,” ungkapnya.

Hal ini merespon soal ketidakseriusan pengurus Bumdesma Pati beserta perusahaannya (PT) mengelola sumber daya permodalan yang dimiliki. Di lain sisi, ada sebagian masyarakat yang bertanya landasan hukum yang digunakan untuk pendirian Bumdesma.

Secara spesifik ia mengatakan bahwa landasan hukum pembentukan usaha bersama yang dalam hal ini adalah Bumdesma mengacu pada Undang-undang Desa.

“Keberadaan Bumdesma UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa itu kerangka yang melandasi terbentuknya Bumdesma, disebutkan memang desa itu harus punya badan usaha,” katanya saat audiensi bersama sejumlah elemen masyarakat dengan Komisi D beberapa hari ini.

Mengapa perlu dibentuk demikian, sebab kata dia untuk meningkatkan perekonomian maupun pendapatan desa dan atau masyarakat. Menurutnya, Bumdes juga sama halnya dianalogikan dengan pemerintah daerah, yaitu misalnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kemudian, lanjut Sudiyono ketika Bumdes adalah dimiliki dikelola hanya satu desa. Maka ketika dikelola antar lebih dari satu desa yang memayungi kerjasama antar desa, implementasi bentuknya yakni Bumdesma.

Maka, ketidakjelasan pengelolaan Bumdesma bukan keliru soal keberadaan usaha beberapa desa, melainkan bagaimana upaya para pengurus yang belum mencapai pengelolaan maksimal sejurus dengan tidak mampu membagikan keuntungan (dividen) kepada masing-masing pemilik saham.