Dalam arahannya, Sudewo meminta para kepala desa menjalankan seluruh program dan kebijakan pemerintah daerah secara optimal, terutama yang berkaitan dengan sektor pertanian, perkebunan, dan layanan kesehatan.

“Dan termasuk juga Kepala Desa menjalankan semua program atau kebijakan dari Bupati untuk merealisasikan panen 10 ton tiap hektarnya itu bisa berjalan,” ujarnya.

Ia menyebutkan pengembangan tanaman tembakau untuk lahan kering, kopi, serta buah alpukat di wilayah pedesaan dan kawasan pegunungan sebagai program yang harus dikawal bersama.

Selain itu, peran puskesmas dalam memberikan penyuluhan kesehatan ke desa-desa juga dinilai penting.

Sudewo juga menegaskan agar kepala desa tidak terlibat dalam manuver politik dan lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya juga minta kepada semua Kepala Desa enggak usah main politik-politikan. Pokoknya fokus bekerja melayani masyarakat sebaik-baiknya,” tambahnya.

Menurutnya, pembangunan Kabupaten Pati membutuhkan kerja tulus dan konsisten dari seluruh jajaran pemerintah desa. Urusan politik, kata dia, memiliki waktunya sendiri dan tidak boleh mengganggu jalannya pelayanan publik.

Dengan pengarahan tersebut, Bupati berharap seluruh program pemerintah daerah dapat berjalan lancar serta situasi Kabupaten Pati tetap aman, kondusif, dan produktif memasuki tahun 2026.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Sudiyono ditunjuk memimpin jalannya audiensi yang didampingi Asisten Sekda beserta Camat Margoyoso Agus Purwanto.

Ketua BPD Bulumanis Lor, Muhlisin menyatakan warga kecewa karena Pj Bupati Pati tidak bisa hadir. Padahal kegiatan ini sudah dijadwalkan Jumat (3/3/2023) pagi tadi. Menurutnya kondisi pemerintahan desa memprihatinkan, karena Kades tidak bisa menjalankan amanah.

“Kami kecewa tidak ditemui, kami diprank Pj Bupati Pati sudah 2 kali ini. Kondisi di Desa sudah tidak kondusif. Banyak anggaran kegiatan yang tidak terealisasi,” ujarnya.

Pihaknya menegaskan bahwa warga akan mengawal persoalan penyelewengan anggaran yang membelit kadesnya. Warga memberi waktu 1 minggu terkait pemeriksaan oleh Inspektorat. Jika lebih dari itu maka nantinya ada pengerahan massa.

Padahal kemarin sudah ada keinginan Demokrat dari warga. Tetapi kita tahan dulu kita inginnya prosedural dulu. Menurutnya warga sudah cukup bersabar, namun persoalan ini harus segera ditindaklanjuti.

Sementara Kepala Dispermades Sudiyono menjelaskan kasus itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat. Pihaknya meminta agar warga Bulumanis Lor bersabar sampai hasil pemerintahan keluar.

Hasil pemeriksaan Inspektorat itu nantinya akan disampaikan ke Pemkab Pati. Jika dijumpai adanya penyelewengan pelanggaran oleh Kades, maka akan dikenai sanksi.

“Terkait permintaan untuk non aktif, itu tergantung besar kecilnya pelanggaran kesalahan yang diperbuat. Makanya kita tunggu pemeriksaan untuk rekomendasi sanksinya seperti apa,” paparnya.

Lebih lanjut dia mengatakan masalah pembangunan di desa, itu menjadi bagian pertimbangan yang diakomodir untuk menentukan langkah Bupati. Ini agar proses pelaksanaan pembangunan masyarakat, termasuk anggaran bisa berjalan.

“Ada blacklist anggaran DD, Desa Bulumanis Lor tidak bisa mengajukan anggaran 2023 karena APBDes belum ditetapkan,” pungkasnya.

Kepala Desa (Kades) Langse Amrudin mengatakan sebelum pelaksanaan Musrenbangdes, dia bersama dengan jajarannya telah membuat gambaran umum sekilas mengenai rencana pembangunan desa tahun 2023.

“Sudah membuat reng-rengan rencana pembangunan, mengacu DD ADD tahun sebelumnya sehingga PAD tidak kejeglong maka perlu estimasi yang matang,” kata Amrudin.

Dirinya menyinggung pembangunan kolam renang yang telah mulai dibangun akan dilanjutkan kembali pada tahun depan. Kolam renang yang dibangun mulai 2019 itu terpaksa belum bisa diresmikan.

“Selain itu, juga melanjutkan pembangunan gazebo, water boom, serta lodji londo sehingga tahun 2023 tahun depan sudah bisa dilaunching. Ini banyak yang menanyakan kapan diresmikan, jadi tahun depan sudah diresmikan,” terangnya.

Adapun rencana biaya yang dianggarkan untuk pembangunan tersebut, dia membuat estimasi total sekitar Rp 400 juta. Menurutnya, pembangunan ini akan mendongkrak pendapatan desa. Di sisi lain, UMKM lokal akan bergeliat seiring dengan banyaknya wisatawan yang datang.

Dalam kesempatan itu, Amrudin juga meminta bagi perangkat dan warganya untuk membantu pembangunan desa. Sebab, dimungkinkan titik-titik tertentu pembangunan tidak bisa dilaksanakan karena faktor kemampuan keuangan desa.

Sementara Camat Margorejo, Aglis Mulyana berharap kegiatan Musrenbangdes Desa Langse berjalan dengan lancar dan sukses seperti apa yang diharapkan. Dia menyebutkan pembangunan desa Langse, bisa meneruskan terhadap visi misi pembangunan yang belum terwujud.

“Membahas Musrenbangdes tahun 2023, karena Pak Inggi adalah orang yang terpilih kembali, jadi bisa saja menyambung visi misi periode sebelumnya yang mungkin belum tersampaikan. Meski DD-nya belum tahu, namun yang penting direncanakan dulu,” jelasnya.

Dia juga mengingatkan untuk tahun 2023, agar dianggarkan penanganan stunting sebab ini merupakan program strategis nasional. Apalagi Desa Langse termasuk salah satu dari tiga desa yang ditetapkan Lokus Stunting di Kecamatan Margorejo.