Pada kesempatan itu, BPS Kudus mengundang jajaran OPD seperti, Kepala Dukcapil, Kepala Disnaker, Kabid Pemsosbud Bappeda Kudus, Kabid Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keluarga Miskin Dinsos.

Kepala BPS Kudus Rahmadi Agus Santosa mengatakan, FGD kali ini mengangkat tema ‘Reformasi Kependudukan’ berupa data milik jajarannya yang akan dikupas tuntas oleh OPD yang hadir pada acara tersebut.

“Kami melaksanakan FGD berjudul ‘Reformasi Kependudukan’. Intinya data yang sudah dibuat dan dihasilkan BPS baik itu lewat survei maupun sensus bisa diulas dan dikupas tuntas,” jelasnya.

Lebih lanjut, kata dia, nantinya para OPD terkait dalam kesempatan itu bisa mempelajarinya langsung serta diskusi bersama anggota lainnya. Setelah itu akan muncul masukan terkait upaya dalam mengambil kebijakan.

“Nantinya temen OPD bisa mempelajari terkait di FGD. Kemudian akan ada hasil masukan untuk pengambilan kebijakan pemerintah daerah,” jelasnya.

Agus sapaan akrabnya melanjutkan, OPD yang menjadi narasumber itu berhubungan langsung dengan data milik BPS. Seperti kependudukan di Dukcapil, Indeks Pembangunan Manusia di Bappeda.

“Setelah para OPD membahas data, akan muncul tindakan selanjutnya atau keputusan kebijakan Pemerintah Daerah. Selain itu terkait pengangguran juga di Disnaker,” terangnya.

Ia berharap dengan mengundang Kepala OPD terkait ini banyak masukan dan saran untuk kemajuan daerah dalam kedepannya, terutama pada sektor ekonomi dan sektor pendidikan.

Ketua Panitia Dian Sudarmanto dalam sambutannya mengatakan, data perekonomian ini akan digunakan sebagai perencanaan pembangunan pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Data itu diantaranya jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan pertumbuhan penduduk. Ditambah jenis kelamin, mata pencarian dan tingkat pendidikan,” bebernya.

Acara kali ini diikuti oleh 80 orang peserta yang terdiri dari OPD terkait dinas, instansi dan pegawai BPS.

Petugas Registrasi Sosial dan Ekonomi (Regsosek) nantinya akan mengumpulkan informasi terkait keberadaan keluarga berupa kesehatan, aset, tingkat ekonomi, dan kesejahteraan penduduk.

“Hasilnya nanti akan menghasilkan satu sistem yang menyatukan satu data di Indonesia dalam hal ini di Kabupaten Kudus,” kata Kepala BPS Kudus Rahmadi Agus Santosa.

Kepala Badan Pusat Statistik yang akrab disapa Agus menjelaskan, nantinya petugas Regsosek akan bekerja sama dengan RT diwilayah tugas untuk mendata warga seperti miskin atau tidak miskin.

“Yang menentukan miskin atau tidak pak RT statusnya subjektif. Petugas harus mengikuti,” ujarnya saat ditemui di lapangan.

Lebih lanjut, dari hasil itu akan ada verifikasi dari pihak RT setempat yang kemudian diikuti oleh petugas Regsosek untuk dilakukan pendataan, diantaranya, seperti pengeluaran ekonomi.

“Setelah itu selesai verifikasi baru petugas ke lapangan untuk dilakukan pendataan. Yang menanyakan seperti pengeluaran kebutuhan sehari-hari, pengeluaran kesehatan, pernah dapat bantuan atau tidak,” bebernya.

Untuk hasil dari pendataan itu nantinya akan diolah selama tiga bulan kedepan menggunakan cara Proxy Means Test (PMT) yang akan menentukan tingkatan rangking status sosial ekonomi keluarga yang diusulkan.

“Setelah selesai hasilnya akan diolah tahun ini dan depan selama tiga bulan. Kemudian hasilnya akan diolah dengan PMT. Kemudian diperingkat. Mulai miskin, sangat miskin, dan tidak miskin berdasarkan hasil lapangan,” terangnya kepada Samin News.

“Nantinya hasil dari pak RT dan petugas dibandingkan datanya. Dan dibawa ke forum namanya forum konsultasi publik yang dipimpin oleh lurah. Diikuti perangkat RT, RW dan pemuka masyarakat untuk memastikan hasilnya apakah sudah sesuai belum barangkali ada datanya yang tidak sesuai,” tambahnya.

Dirinya juga menjelaskan terkait kalangan elit yang susah didata saat di kediamannya nantinya akan dikunjungi sebanyak dua kali. Jika tetap menolak, maka akan diminta membuat surat pernyataan terkait hal itu.

“Bersangkutan diminta memberikan nomor WA untuk melakukan pendataan secara daring. Hal itu biasa dilakukan di kota-kota besar,” jelasnya.

Terkait hal tersebut bilamana terjadi di Kudus maka akan melakukan hal yang sama. Pihaknya juga mendata para tuna wisma dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

“Pendataan itu sudah dilakukan mulai 29 Oktober kemarin. Hasilnya sebanyak 17 tuna wisma dan ODGJ ditemui,” ungkapnya.

Lebih lanjut, kebanyakan tuna wisma dan ODGJ yang ditemukan itu di daerah Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Sementara daerah lainnya seperti Kecamatan Dawe dan Gebog masih nihil.