Bahkan, atas dugaan penyelewengan itu warga Bulumanis Lor geram dan mendesak agar Kadesnya segera turun dari jabatannya. Imam menyatakan persoalan tersebut saat ini sudah masuk ke aparat hukum dan diaudit oleh Inspektorat.

“Aparat Penegak Hukum (APH) Polresta Pati sudah masuk untuk audit. Pihak Inspektorat juga proses audit. Terkait tidak adanya laporan LPJ di 2021 dan penyelewengan anggaran,” katanya, Senin (20/2/2023).

Imam mengungkapkan terkait sikap selanjutnya dari Pemerintah Daerah menunggu kejelasan dari hasil audit oleh pihak aparat hukum. Karena harus melalui prosedur yang berlaku dan setelah itu nantinya baru diputuskan sikap apa yang diambil.

Keputusan itu bisa berupa sanksi ringan, sedang dan berat. Sejalan dengan itu, mengenai permintaan warga agar Kades Bulumanis Lor dicopot dari jabatannya juga ada prosedur yang berlaku yang harus dilalui.

Menurutnya, ada beberapa faktor dalam hal pemberhentian seorang kepala desa. di antaranya karena masa jabatan habis, meninggal dunia juga alasan lain. Seperti yang bersangkutan terjerat masalah hukum.

“Prosedurnya perlu dilalui terlebih dahulu. Panggilan kesatu, kedua dan seterusnya. tidak bisa serta merta langsung diturunkan,” jelasnya.

Dia menambahkan, bisa saja Kades saat ini mundur dari jabatannya karena desakan warga. Sehingga yang bersangkutan kemudian mengambil keputusan mengundurkan diri atas dasar sudah tidak dipercayai lagi oleh warganya.

“Jika Kades mengundurkan diri itu bisa, misalnya yang bersangkutan merasa bersalah atau merasa tidak lagi diberi amanah warga. Kemudian dengan ikhlas mengundurkan diri,” tandasnya.

Sebagaimana sebelumnya Kades di Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di Senayan menuntut masa perpanjangan jabatan kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Kades juga menjadi bagian masyarakat yang ketika menyampaikan keinginannya tidak boleh disetop.

“Terkait tuntutan Kepala desa itu silahkan saja, namanya juga aspirasi terkait keinginannya ya silahkan patut diperjuangkan,” ujar Imam, Jumat (3/2/2023).

Menurut Imam segala sesuatunya memerlukan prosedural. Apalagi masa jabatan kades diatur di dalam suatu undang-undang. Sehingga selanjutnya dibarengi juga dengan merubah kebijakan atau pun peraturan perundang-undangan termasuk Undang-undang Desa, Peraturan Pemerintah (PP) hingga Juknisnya.

Pihaknya menjelaskan mengenai perubahan kebijakan politik tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh sepihak, mesti dari Pemerintah maupun DPR harus memperoleh persetujuan bersama. Apalagi mengubah undang-undang.

“Pembentukan atau yang mengatur ini setahu saya harus dari eksekutif dan legislatif, tidak bisa hanya dari satu pihak. Namanya pembentukan undang-undang itu harus juga mendapat persetujuan bersama,” jelasnya.

Di samping itu, aspirasi Kades terkait masa penambahan tersebut membutuhkan proses dan waktu yang relatif. Dia menyebut tergantung siapa yang mempunyai keinginan dan kapan akan dibahas usulan dari Kades tersebut.

“Political will atau politik keinginan prosesnya tergantung kan juga sudah masuk Prolegnas (program legislasi nasional). Nah di situ disepakati pemerintah dan dewan terkait pembahasan kapan,” tandasnya.

Hal itu ia sampaikan menjawab pertanyaan media terkait ASN dan Perangkat Desa di Pati mengikuti ad hoc Pemilu baik di tingkat kecamatan hingga tingkat desa. Karena, menurut dia di daerah tidak ada aturan rinci mengatur hal itu.

“Belum ada (aturan, red), dalam Perbup pun Perangkat Desa belum ada larangan yang menyebut demikian ASN serta perangkat jadi penyelenggara Pemilu,” ujarnya, Selasa (10/1/2023).

Peraturan Bupati (Perbup) di Kabupaten Pati yang mengatur tentang disiplin perangkat desa yaitu Perbup Nomor 56 Tahun 2021 juga tidak menyinggung larangan tersebut. Sehingga pemerintah daerah tak punya dasar melarang.

Sementara dikutip dari Perbup 56 tahun 2021 pada BAB II pasal 6 dijelaskan dalam hal disiplin kerja, Aparatur Pemerintah Desa poin (a) dilarang melanggar larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Poin (b) dilarang melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.

“Poin c dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah dan/atau Kepala Desa,” bunyi pasal 6.

Kemudian, poin (d) dilarang meninggalkan kantor pada saat Jam Kerja tanpa izin Kepala Desa, poin (e) dilarang menggunakan pakaian dan atribut serta berpenampilan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya poin (f) menggunakan barang milik Desa di luar ketentuan yang berlaku, dan poin (g) dilarang berada di tempat-tempat seperti prostitusi, klub malam, diskotek, griya pijat, karaoke dan/atau tempat lain yang tidak patut bagi Aparatur Pemerintah Desa kecuali sedang bertugas.