Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kudus juga mendorong percepatan kurikulum merdeka di satuan pendidikan madrasah yang digelar melalui sosialisasi implementasi kurikulum merdeka (IKM).

“Pelaksanaan sosialisasi IKM itu ditujukan untuk seluruh sekolah madrasah di Kabupaten Kudus,” beber Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Kudus Salma Munawwaroh, Selasa (14/3/2023).

Sebelum itu juga, sebanyak enam sekolah telah mengikuti kurikulum merdeka pada tahun kemarin. Dia bersyukur tahun ini ada peningkatan mencapai 341 pendaftar dari total 374 sekolah madrasah di Kudus.

Adapun rincian sekolah yang sudah menjadi kurikulum merdeka, yakni MTsN 1, MTsN 2, MTs NU Banat, MAN 1, MAN 2, dan MTS Tahfidz Yanbuul Qur’an Menawan. Ditambah 111 RA, 136 MI, ada 59 MTS, serta 35 MA.

Pihaknya juga sudah memberikan sosialisasi tentang strategi implementasi kepada madrasah dan memberikan pemahaman kepada mereka. Selain itu dikatakan dia, tidak ada paksaan bagi pihak sekolah.

“Kami tidak memaksa kepada pihak sekolah jika ada yang tidak ingin mengikuti kurikulum merdeka. Mereka berhak memberikan keputusannya,” ungkapnya.

Sementara untuk persiapan menjadi sekolah penggerak kurikulum merdeka ini madrasah hanya dibekali fasilitas pelatihan melalui platfom YouTube dari Kemenag dan mereka mengembangkannya secara mandiri untuk mempersiapkannya pada tahun ajaran 2023/2024.

Profil pelajar pancasila yang diharapkan berkembang dari kurikulum ini berdasarkan landasan falsafah Pancasila. Muatan kokurikuler dilaksanakan dengan pembelajaran berbasis proyek yakni Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Rahmatan Lil alamin secara tematis.

“Diharapkan proyek kurikulum ini para peserta didik bisa mengembangkan karakter positifnya yang digambarkan melalui dimensi profil dalam panduan Profil Pelajar Pancasila,” pungkasnya.

Namun, sekitar 30 persen biaya tersebut disubsidi dari dana optimalisasi nilai manfaat sementara 70 persen sisanya ditanggung calon jamaah. Sehingga biaya yang harus dikeluarkan Rp 69 juta.

Merespon usulan kenaikan biaya haji tersebut, Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kemenag Kabupaten Pati Abdul Hamid membeberkan dana optimalisasi nilai manfaat yang dikelola BPIH menipis. Sehingga hanya mampu memberi subsidi kisaran Rp 30-an juta.

“BPIH menanggung subsidi dari dana optimalisasi dari yang semula 56 juta dan sekarang menanggung subsidi hampir 30 juta tiap jamaah,” ujar Hamid kepada wartawan, Kamis (26/1/2023).

Dirinya mengakui akibat isu ini masyarakat menjadi kaget dan banyak reaksi. Karena dari semula biaya haji yang dibayarkan sekitar Rp 40-an juta tetapi naik menjadi Rp 69 juta. Akan tetapi, hal ini berkaitan dengan subsidi dana optimalisasi nilai manfaat yang diberikan kepada calon jamaah haji.

“Menjadi problem ketika biaya ini naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya Rp 42 juta. Dan sekarang naik menjadi Rp 69 juta. Jika (biaya haji) tidak dinaikkan calon jamaah berikutnya dikhawatirkan tidak bisa menikmati subsidi,” jelasnya.

Hamid menyebutkan ketika pemberian subsidi dari dana optimalisasi nilai manfaat tersebut terlalu tinggi diberikan, maka kemungkinan dana tersebut dimungkinkan hanya sampai di tahun 2030. Sedangkan berikutnya calon jamaah dimungkinkan akan membayar lebih tinggi daripada saat ini.

“Diprediksi tahun 2030 akan berkurang bahkan habis jika dana optimalisasi diberikan tinggi sekarang. Akibatnya jika subsidi itu habis, maka jamaah 2030 nanti tidak dapat subsidi,” tambah Hamid.