Video itu memicu beragam reaksi warganet. Banyak yang menilai kostum dan gerakan yang ditampilkan kurang pantas untuk kegiatan keagamaan. Namun, setelah ditelusuri, informasi yang menyebut peristiwa itu terjadi di Pati dipastikan tidak benar.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pati, Ahmad Syaiku, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan klarifikasi dan pengecekan langsung ke lapangan. Meski terdapat lembaga dengan nama serupa di Kecamatan Gabus, Pati, lembaga tersebut dipastikan tidak menggelar kegiatan seperti dalam video.

“Jadi itu sudah kami klarifikasi, dan tidak terjadi di Pati. Kalau di Pati itu MDT Ianatut Thalibin ada di Gabus. Setelah kami cek, di sana tidak pernah melakukan itu, bahkan tidak melaksanakan Haflah Akhirussanah,” kata Syaiku kepada wartawan, Selasa (10/2/2026).

Berdasarkan hasil penelusuran, peristiwa dalam video diduga terjadi di wilayah Bakung, Guntur, Demak. Syaiku juga membantah rumor yang menyeret nama Perguruan Islam I’anatut Thalibin (ITB) Cebolek Kidul, Margoyoso, Pati.

“Setelah kami cek ada di Bakung Guntur Demak. Kalau di ITB Cebolek itu nggak ada (diniyah),” ujarnya.

Ia mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial dan tidak terburu-buru memberikan komentar tanpa konfirmasi.

“Harapan kami untuk betul-betul dicek sebelum komentar. Dicek yang sebenarnya karena itu merugikan lembaga yang ada di Pati,” tegasnya.

Kemenag Pati juga telah menginstruksikan seluruh madrasah di wilayahnya agar setiap kegiatan perayaan tetap menjaga nilai-nilai islami dan edukatif guna membentuk akhlakul karimah siswa.

Sementara itu, Kepala MA I’anatut Thalibin Cebolek Kidul, Ahmad Khakim Muthohar, turut memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa video yang beredar bukan berasal dari institusinya dan narasi yang menyertainya adalah hoaks.

“Kalau yang di madrasah kami kan I’anatut Thalibin, pakai T-H-A. Sementara yang beredar itu pakai T-H-O (I’anatuth Tholibin). Jadi dari segi nama sebenarnya sudah berbeda,” ujarnya.

Khakim menjelaskan bahwa Perguruan Islam I’anatut Thalibin di Cebolek Kidul hanya menaungi jenjang pendidikan formal mulai dari RA, MI, MTs, hingga MA, dan tidak memiliki Madrasah Diniyah seperti yang disebut dalam video.

“Kami menghimbau masyarakat dan netizen agar lebih selektif dalam melihat serta merespons berita-berita hoaks yang beredar sebelum ada konfirmasi resmi,” ucapnya.

Di sisi lain, Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Pati juga mengeluarkan pernyataan resmi melalui surat nomor 22/DPC FKDT-PATI/II/2026 tertanggal 8 Februari 2026. Surat tersebut menegaskan bahwa peristiwa dalam video tidak terjadi di wilayah Kabupaten Pati.

FKDT Pati menyampaikan beberapa poin, di antaranya tidak adanya wilayah bernama Bakung di Kabupaten Pati, serta tidak ada MDT I’anatut Tholibin di Pati yang menyelenggarakan Haflah Akhirussanah pada bulan Sya’ban 1447 H atau Februari 2026.

Dengan sejumlah klarifikasi tersebut, dipastikan bahwa video viral drumband joget dalam acara Haflah Akhirussanah bukan berasal dari Kabupaten Pati, dan narasi yang mengaitkannya dengan lembaga pendidikan di daerah tersebut adalah tidak benar.

Plt Kepala Kemenag Pati, Ahmad Syaiku mengatakan untuk mempercepat sertifikasi halal dirinya menerjunkan sebanyak 167 tenaga penyuluh serta puluhan Petugas Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Mereka diterjunkan ke lapangan untuk menjaring UMKM.

“Semua kabupaten termasuk Kabupaten Pati melakukan percepatan sertifikasi halal. Para penyuluh dan pendamping kemarin, kita kumpulkan kita dorong untuk melakukan pendampingan. Kita ingin jemput bola kepada pelaku UMKM,” katanya, kemarin.

Dirinya menjelaskan di tahun 2023 ini bisa menerbitkan sebanyak 29 ribu se-Jawa Tengah dari target 1 juta sertifikat di seluruh Indonesia. Sehingga secara kumulatif, utamanya di Kabupaten Pati dibidik agar mampu memenuhi target tersebut.

Selain dengan jemput bola, dia menyebut Kemenag Pati juga menyasar kantin-kantin madrasah. Jumlah kantin madrasah di Pati diperkirakan mencapai 2000-an unit di antaranya mulai dari jenjang RA, MI, MTs, dan Aliyah.

Syaiku melanjutkan, program sertifikasi halal juga akan menjangkau juga TPQ, Madrasah Diniyah (Madin) hingga pondok pesantren. Tujuannya adalah agar UMKM di Pati bersertifikat halal.

“Percepatan sertifikasi halal itu disebut di salah satu Perpres berbunyi bahwa per 17 Oktober 2024 nanti semua produk makanan dan minuman yang meliputi bahan baku, olahan, penyimpanan, hingga distribusinya harus dinyatakan halal dengan dibuktikan sertifikat halal,” ungkap.

Menurutnya, meski tak disebutkan detail namun apabila UMKM tak mempunyai sertifikat tersebut, maka bakal dikenai sanksi.

Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pati, Abdul Khamid menyampaikan pemulangan jemaah dari Madinah menuju Solo. Akan tetapi, saat ini jemaah masih berada di Mekkah.

“Saat ini jemaah masih di Mekkah. Nanti tanggal 20 Juli baru berangkat ke Madinah. Take off kepulangan jemaah dari Kabupaten Pati dari Madinah,” kata Khamid kepada Samin News, Kamis (13/7/2023).

Jemaah asal Bumi Mina Tani akan menggunakan maskapai Garuda dengan nomor penerbangan GA 6278, GA 6279, GA 6280, GA 6281, GA 6282, dan GA 6298.

Berdasarkan jadwal penjemputan, kloter pertama yaitu SOC 78 rencananya tiba di Pati pada Sabtu 29 Juli 2023 pukul 14.50 WIB. Kloter kedua SOC 79 tiba di Pati hari yang sama pukul 23.40 WIB.

Kemudian kloter SOC 80, 81 dan 82 dijadwalkan tiba di Kabupaten Pati pada Ahad, 30 Juli 2023. Sementara kuota tambahan yaitu kloter 94 rencananya tiba pada Kamis 3 Agustus 2023.

Khamid menjelaskan kondisi jemaah terkini secara umum dalam keadaan sehat. Namun, diakui sebelumnya banyak jemaah yang sempat mengalami batuk dan pilek.

“Hanya pasca kepulangan dari armina beberapa hari yang lalu, batuk pilek dan flu hampir dialami seluruh jemaah. Tapi saat ini sudah mereda. Karena cuaca panas, sebagian jemaah banyak yang tidak berjmaah di Masjidil Haram tetapi berjamaah di masjid dekat hotel,” tandasnya.

“Jemaah haji yang meninggal itu atas nama Husain Muslimin dari Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso. Dia meninggal dunia di rumah sakit Annur Mekah sebelum puncak haji tanggal 8 Dzulhijjah,” kata Hamid yang ditulis, Sabtu (8/7/2023).

Dia menjelaskan sebelum meninggal, si jemaah sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit An Nur Mekkah. Dokter mendiagnosis jemaah meninggal dunia terkena serangan jantung. Sehingga atas kejadian ini harus dilakukan penggantian.

Menurut Hamid, jika jemaah haji meninggal sebelum tanggal 9 Dzulhijjah. Maka haji tersebut harus dilakukan badal haji oleh pemerintah atau melalui petugas di sana yang telah disiapkan.

“Didiagnosa dokter mengidap Sokardiodeni atau serangan jantung. 3 hari sebelumnya memang sudah dirawat di rumah sakit Annur. Jadi dilakukan badal haji oleh petugas yang disisakan di sana,” dia menjelaskan.

Jemaah yang meninggal asal Desa Kajen tersebut, tidak dibawa ke tanah air. Melainkan yang bersangkutan dimakamkan di Soraya Mekkah.

Selain itu, dia melanjutkan bahwa Kemenag Pati akan memberikan asuransi kepada pihak anggota keluarga jemaah yang ditinggalkan. Adapun nominalnya adalah sebesar Rp 49 juta atau senilai pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

“Jemaah yang meninggal akan mendapat asuransi sebesar nilai BPIH. Uang itu nantinya akan diserahkan kepada ahli warisnya setelah kepulangan operasional haji atau rangkaian kegiatan sudah selesai,” tandasnya.

Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kemenag Pati, Abdul Hamid mengatakan calon jemaah haji tersebut dipulangkan dari embarkasi lantaran yang bersangkutan dinyatakan sudah pikun.

“Ketiganya berumur 92 tahun, 74 tahun, dan 79 tahun. Kondisi fisiknya masih sehat. Tetapi secara psikis mereka sudah sering lupa sehingga didiagnosis dokter mengalami dimensia, istilahnya itu pikun,” kata Hamid kepada Samin News, Senin (26/6/2023).

Dipulangkannya ketiga jemaah itu untuk menghindari hal-hal di luar kendali yang lebih beresiko. Terlebih penerbangan ke Tanah Suci Mekkah dibutuhkan kemampuan, baik selain biaya juga mampu dari kesehatan.

“Saat ini mereka sudah sampai di rumahnya masing-masing. Berasal dari Kecamatan Wedarijaksa, Tayu, dan Kecamatan Winong. Mereka, 1 jemaah dari kloter 80, dan 2 dari kloter 81,” Hamid menjelaskan.

Sebelumnya, dia juga mengatakan satu jemaah dipastikan tidak bisa diberangkatkan bersama dengan jemaah reguler lainnya lantaran yang bersangkutan dalam kondisi sakit dan dirawat di rumah sakit.

Berangkat haji bukan persoalan umur lanjut usia (Lansia). Akan tetapi, bergantung dari kondisi kesehatan jemaah. Terpenting mampu mengikuti tahapan yang ditetapkan dari mulai bimbingan, atau manasik hingga menjalankan rukun haji.

Calon jemaah haji dari Kabupaten Pati sebelumnya diberangkatkan pada tanggal 16 – 17 Juni 2023. Sebanyak 1.451 jemaah dikumpulkan di Pendopo setempat. Kemudian dilepas oleh Pemkab Pati terdiri dari lima kloter. Antaranya kloter SOC 78, 79, 80, 81, dan kelima SOC 82.

Berdasarkan data Kemenag yang dimilikinya sampai pekan kemarin, antrean haji di Kabupaten Pati yang telah terdaftar mencapai sekitar 42 ribu waiting list se-Kabupaten Pati. Jumlah ini terus bergerak dan masih bisa bertambah mengingat antusiasme masyarakat yang tinggi.

“Jumlah tersebut hasil rekapan pekan lalu dan masih bisa terus bertambah. Untuk total itu, kita sampai dengan sekitar 42 ribu waiting list se-Kabupaten Pati. 42 ribu itu yang siap untuk berangkat dan sudah mendaftar,” ungkapnya.

“Antrean haji saat ini sudah di 31 tahun atau akan berangkat di 2054. Jadi pendaftar tahun ini akan berangkat di tahun 2054,” dia melanjutkan.

Masa tunggu ini bisa lebih pendek jika pemerintah pusat mendapat tambahan kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi. Apalagi tahun sebelumnya juga diperlambat lagi dengan adanya batasan pemberangkatan jemaah haji mengingat masih Covid-19.

Dia menyebut selain memang waktu awal pendaftaran menentukan tahun berapa akan berangkat, jemaah lanjut usia akan menjadi prioritas untuk berangkat. Artinya juga dihitung berdasarkan urutan tertua.

“Syarat pendaftar haji minimal 12 tahun dan maksimal tidak dibatasi. bagi mereka yang berusia 65 tahun ke atas akan dibuat prioritas, dirangking berdasarkan usia tertua. Kalau misalnya jemaah reguler sudah penuh tahun ini, maka kita buat menjadi jemaah prioritas untuk pemberangkatan di 2024,” sebut Hamid.

Dirinya menambahkan saat ini setidaknya sudah ada 73 jemaah yang diprioritaskan berangkat di tahun 2024. Tetapi, jika ada jemaah tahun 2023 ini yang kosong atau mundur, maka maju atau naik berangkat di tahun ini.

Jemaah haji asal Pati pada tahun ini, dikatakan lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Karena kata dia kebetulan saat itu masih pandemi Covid-19, sehingga hanya sebanyak 671 jemaah yang diberangkatkan.

“Kita mempunyai jemaah haji total sementara ini 1.541 orang, tetapi (angka ini) tidak menutup kemungkinan masih akan bergerak,” ujar Hamid.

Menurutnya, angka tersebut masih dinamis lantaran ketika ada jemaah yang mundur atau batal, maka jemaah cadangan nantinya yang akan dinaikan. Hamid menyebutkan ada sejumlah faktor yang akhirnya menyebabkan dinyatakan mundur tidak bisa diberangkatkan.

Dari data awal ada 1.374 calon jemaah reguler yang akan diberangkatkan. Namun, ketika pihaknya mengundang yang bersangkutan ternyata belum melakukan pelunasan. Misalnya, seperti karena wafat, sakit, lantaran studi, hingga menunggu mahramnya.

Selanjutnya, ada juga belum milakukan pelunasan lantaran ekonomi bahkan tidak terlacak (Mafqud). Pihaknya mengaku sudah mendatangi alamatnya, tetapi sudah pindah. Disebutkan ada calon mafqud, masing-masing 2 dari Tambakromo sisanya dari Sukolilo.

Akhirnya calon jemaah yang seharusnya berangkat tahun ini lantaran berbagai faktor tersebut kemudian dialihkan kepada jemaah cadangan.

“Yang kosong-kosong itu kita ganti dengan jamaah cadangan, ternyata jamaah cadangan yang mau melakukan pelunasan jauh lebih besar. Sehingga dari angka 1.374 awal hari kita mempunyai jamaah 1.541,” tandasnya.

Pasalnya pembahasan Raperda Pesantren ini yang diajukan sudah cukup lama tetapi saat ini masih dalam pembahasan Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menanggapi Raperda Pesantren itu, Kasi Bimas Kemenag, Moh Alimin turut bersuara. Pihaknya mengatakan Raperda ini sangat vital sebagai payung hukum regulasi daerah yang mengatur terhadap pesantren.

“Memang kami tidak ikut mengawal, tapi kami berharap Raperda Pondok Pesantren ini segera dibahas, karena sangat penting,” ungkap Alimin dalam rekamannya yang ditulis Senin (26/9/2022).

Alimin menyatakan Raperda Pesantren yang kini masih dibahas komisi DPRD merupakan sebelumnya aspirasi dari masyarakat. Yang kemudian dilanjutkan ditindaklanjuti. Apalagi di tingkat pusat, pesantren sudah mempunyai Undang-undang.

Sehingga, daerah seperti Kabupaten Pati yang banyak akan Ponpes diminta untuk mempunyai regulasi turunan dari undang-undang tersebut. Tujuannya agar lebih mempermudah pendataan, pembinaan, maupun terkait lainnya.

“Pondok pesantren dulunya usulan dari masyarakat yang disampaikan ke Pemda, dan dari Pemda melibatkan pihak-pihak terkait untuk membahas, agar nantinya ketika diterbitkan Perda pondok pesantren punya aturan dan regulasi yang jelas,” jelasnya.

“Dari Kemenag akan ikut mendukung agar Perda ini segera selesai, agar ada kepastian, dan keberpihakan Pemda untuk ikut mendukung perkembangan Ponpes, dan kami berharap DPRD bisa segera membahas dan merealisasikan,” pungkasnya.

Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Agama Islam Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pati, Moh Alimin menanggapi Kabupaten Pati meraih juara 2 dalam perlombaan MTQ tingkat Provinsi Jawa Tengah di Semarang beberapa waktu lalu.

Perlombaan MTQ tersebut, terdiri dari tiga kategori, di antaranya MTQ untuk umum, pelajar, dan Seleksi Tilawatil Quran (STQ). Kendati Kabupaten Pati meraih juara 2, namun dirinya belum puas dengan hasil ini.

Menurut Ali, dalam event MTQ tahun-tahun sebelumnya, Kabupaten Pati selalu mendapatkan juara 1. Sehingga, dengan hasil ini pembinaan perlu ditingkatkan untuk meningkatkan prestasi.

“Jadi kita kemarin dapat ranking kedua setelah Kota Semarang. Biasanya kita juara satu, tapi tahun ini digeser Kota Semarang. Itu juara umum, perolehan mendali emasnya paling banyak kedua,” kata Ali yang ditulis Senin (22/8/2022).

“Kepada sekolah-sekolah Madrasah khususnya untuk lebih mendidik murid-murid supaya dapat mengukir prestasi yang lebih membanggakan di bidang MTQ,” sambungnya.

Dirinya mengaku akan memberikan hadiah yang pantas bagi yang berprestasi MTQ. Di lain sisi, pembinaan tersebut menggali potensi siswa siswi pada bidang MTQ. Sehingga kaderisasi bisa berjalan terus.

“Dengan adanya lomba itu mau tidak mau itu menjadi alat menjamin supaya pembinaan berjalan terus. Kalau ada lomba kan ada seleksi, kalau ada seleksi kan ada latihan. Dengan adanya itu teman-teman diseluruh Kecamatan pasti melakukan pembinaan, mencari bakat yang baru untuk dilatih. Jadi pada saat ada lomba nanti diajukan,” tutupnya.