Menanggapi hal tersebut, Bupati Kudus Hartopo mengatakan bahwa dalam workshop tersebut merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Kudus dalam mendulang sertifikasi untuk UMKM.

“Ini sebuah kontribusi untuk pemda agar UMKM di Kudus dapat bersertifikasi halal,” ungkapnya kepada Samin News, Rabu (17/5/2023).

Selain itu, dikatakan Hartopo bahwa untuk antusias para UMKM di Kudus yang mengikuti workshop produk halal ini sangat luar biasa. Tentu hal ini banyak UMKM lainnya juga ingin bergegas untuk menuju sertifikasi halal.

“Sertifikasi halal ini jangan sampai hanya formalitas, yang penting tahapannya ini benar. Karena ini memiliki pengaruh besar dalam syareat Islam,” tuturnya.

Lebih lanjut, dirinya juga meminta agar tim sertifikasi halal betul-betul bisa menswiping dan screening terkait makanan-makanan tertentu.

Kemudian terkait penyembelihan hewan juga harus ada monitoring dan harus betul-betul bisa dipercaya dan jangan asal-asalan. Hal itu bertujuan hewan yang disembelih bisa sehat.

Sementara itu Kepala Kemenag Kudus Suhadi menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan untuk masyarakat, khususnya umat Islam mendapatkan kepastian hukum dan kejelasan tentang produk makanan halal.

Dalam sambutannya, Suhadi juga menyampaikan kepada para perwakilan UMKM di Kudus untuk mengikuti workshop hingga selesai. Karena dengan sertifikasi halal produk tersebut nantinya dalam mendapatkan keberkahan.

“Pastikan produk para UMKM yang hadir mendapat sertifikat halal. Nantinya ketika tidak bersetifikasi halal, maka akan mendapatkan sanksi,” pungkasnya.

Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kemenag Kudus Asrul Fatkhi mengatakan, sebanyak 1275 calon jamaah haji itu merupakan antrian tunda yang saat itu dikarenakan munculnya wabah Covid-19.

“Dari jumlah 1275 itu merupakan 517 calon jamaah haji tahun lalu dan tahun ini berjumlah 758 orang dari Kudus,” ucapnya.

Asrul Fatkhi menjelaskan, adapun jamaah yang sudah melakukan pembayaran secara lunas pada tahun 2020 saat itu, untuk tahun ini tidak perlu menambah biaya pendaftaran haji kembali.

“Untuk yang sudah lunas tidak perlu tambah. Jika ada yang belum lunas, ada kenaikan kurang lebih Rp 10 juta,” ujarnya.

Sementara itu, yang ingin melunasi tentunya harus menunggu petunjuk teknis (juknis) pada awal bulan Maret. Untuk saat ini sudah mencapai tahap pembuatan paspor dan sedang dalam tahap pengurusan.

“Sebanyak 200 paspor yang sudah mulai pengiriman berkas persyaratannya secara berkala di Kantor Imigrasi Kabupaten Pati, ada juga yang sedang dalam proses,” imbuhnya.

Asrul Fatkhi menjelaskan, bahwa pihaknya berupaya untuk memaksimalkan fasilitas yang dibutuhkan calon jamaah haji yakni pembimbingan haji dan pelayanan kesehatan.

“Selain ditambah dengan konsumsi dan akomodasi calon jamaah. Hal itu tentunya penting dilakukan agar para jamaah bisa fokus beribadah,” pungkasnya.