Diketahui, dirinya menggantikan Kepala Kejari periode sebelumnya yakni Ardian yang saat ini di promosikan menjadi Asisten Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi Maluku di Sofifi. Sebelum di Kudus, Henriyadi merupakan Kejari di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam kegiatan media gathering pihak Kejari juga bercerita kepada awak media terkait Daftar Pencarian Orang (DPO) yang kini sudah didapatkan sebanyak enam orang. Ada satu orang yang sudah pihaknya ambil, dan ada juga dua lainnya menyerahkan diri.

Selain itu, Kepala Kejari Kudus yang baru juga memaparkan langkah kerja kedepan dalam memberikan sosialisasi pencegahan korupsi dan memperbaiki tata kelola keuangan daerah.

Pihak Kejari Kudus juga membeberkan kepada awak media pada periode Desember 2022 yang sudah menyelesaikan kasus sebanyak 150 perkara. Sementara untuk Januari hingga Maret 2023 pihaknya baru menyelesaikan sekitar 15 hingga 20 perkara. Untuk penyelesaian kasus perkara didominasi oleh pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Kepala Kejaksaan Negeri Kudus Henriyadi W Putro juga meminta support kepada awak media yang hadir, dalam menciptakan kenyamanan di Kabupaten Kudus terlebih nantinya akan menghadapi tahun politik.

“Kami minta supportnya kepada kawan-kawan media yang hadir untuk melangkah terciptanya Kudus yang nyaman dan kondusif. Terlebih akan menghadapi tahun politik di 2024,” jelasnya.

Lebih lanjut, pihaknya menuturkan bahwa terkait visi dan misi Kepala Kejaksaan Negeri Kudus sebelumnya yang belum terselesaikan maka akan segera dituntaskan.

“Akan kita selesaikan program visi dan misi pimpinan sebelumnya. Komitmen kami adalah bisa berkontribusi untuk mendorong pembangunan di Kabupaten Kudus dan juga dalam menciptakan Kudus yang kondusif,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, hadir juga Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Arga Maramba, bersama Kasi Pidsus Bambang Suwarsono, Kasi Datun Wiwin Erni dan Kasubag Bin Ida Mariani bertempat di Aula Kejari Kudus.

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Arga Maramba menjelaskan, rincian optimalisasi kinerja pada bidang tertentu di Kejari Kudus seperti kinerja bidang pembinaan terkait optimalisasi PNPB yang mencapai target.

“Untuk kinerja bidang pembinaan pada optimalisasi PNBP target sebanyak Rp. 449.400.000 dan realisasi Rp. 913.946.027,” ujarnya.

Lebih lanjut, untuk kinerja bidang intelijen pada penyuluhan hukum target realisasinya mencapai 300 orang, penerangan hukum yang menargetkan 27 instansi atau lembaga
dan pengamanan DPO satu kegiatan.

Untuk kinerja bidang tindak pidana umum ada beberapa yang diselesaikan dan ditangani.

“Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif diusulkan (Perkara) diselesaikan (perkara) dua yakni, An. Riko dan An. Umaya yang merupakan perkara pencurian. Persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum SPDP ditangani 155 diselesaikan 122, Pratut ditangani 122 diselesaikan 113, Penuntutan ditangani 131 diselesaikan 131, Eksekusi ditangani 120 diselesaikan 120,” tuturnya.

Sementara untuk kinerja bidang tindak pidana khusus yakni persentase penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU penyidikan ditangani 2 perkara diselesaikan 1 perkara.

Lebih lanjut, untuk pratut ditangani 1 perkara diselesaikan 1 perkara, penuntutan 2 perkara diselesaikan 1 perkara, eksekusi ditangani 2 terpidana diselesaikan 2 terpidana.

“Persentase penyelesaian Perkara Kepabeanan, Cukai dan Pajak dan TPPU : Pratut ditangani 2 diselesaikan 2 ; Penuntutan ditangani 3 diselesaikan 2 ; Eksekusi ditangani 5 diselesaikan 5,” ucapnya.

“Persentase Pengembalian Kerugian Negara Pidana Khusus Atas nama Heru Setiawan Budi Sutrisno alias Sanggiyo bin Darmo Sutrisno Bayar : Rp. 460.000.000,- (disetor tanggal 15 Juni 2022),” tambahnya.

Untuk kinerja bidang perdata dan tun.

“Persentase Penyelesian Perkara Perdata dan TUN Perdata Litigasi ditangani 1 diselesaikan, Perdata Non Litigasi SKK ditangani 67 diselesaiakn 16, Pertimbangan Hukum Legal Opinion ditangani 2 diselesaikan 1, Legal Asistensi ditangani 1 diselesaikan 1,” sambungnya.

Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata pemulihan sebanyak Rp. 1.253.767.936,-

“BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus Rp. 629.558.402, PT BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) Rp. 413.500.000, BPJS Kesehatan Cabang Kudus Rp. 80.709.534, PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Kudus (Perseroda) Rp. 130.000.000,” ungkapnya.

Ditambah untuk jumlah kegiatan pelayanan hukum sebanyak 12 administratif. Lebih lanjut untuk kinerja bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan ada beberapa yang sudah diamankan.

“Lelang barang bukti 3 kali (Mei, November, Desember) Rp. 25.804.211. Antar jemput barang bukti 17 kali. Untuk pemusnahan barang bukti sebanyak 74 Perkara, terdiri dari kategori 12 perkara Oharda, 35 perkara Kamnegtibum dan TPUL, 26 perkara narkotika dan 1 perkara Tipiring,” pungkasnya.