“Terjadi tiap musim panen. Imbas dari pemerintah mengimpor garam luar negeri. Alasannya pemerintah menganggap produksi garam tidak mampu mencukupkan kebutuhan nasional. Sehingga produk lokal harganya merosot,” katanya, kemarin.

Sulhan mengatakan harga garam saat ini hanya Rp 1 ribu. Anjloknya garam petani ini sudah terjadi sejak Agustus 2023. Hingga sekarang harga garam disebut tidak berpihak ke petani. Padahal bulan Mei sebelumnya, harga garam sempat menyentuh Rp 5 ribu per kilogramnya.

Menurutnya, dengan harga Rp 1 ribu diakui hanya mendapat keuntungan tipis dari modal yang dikeluarkan. Terlebih dia tidak memiliki tambak sendiri, melainkan sewa. Pihaknya menyewa tambak kurang lebih setengah hektar dengan harga Rp 15 juta per tahun.

Modal uang sewa yang cukup besar ketika disandingkan dengan harga jual garam yang murah ini, kata Sulhan petani rugi modal dan tenaga jika tetap memproduksi garam.

“Panen garam itu tidak bisa diprediksi, tergantung apakah ada hujan atau enggak. Kalau kena hujan bisa lama sebab akan kembali cair lagi. Namun masa produksi petani garam biasanya Juli sampai November. Dan saat produksi bagus bisa sampai 15 ton saat panen,” sambungnya.

Sedangkan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten, Ari Wibowo mengatakan harga garam fluktuatif atau naik turun. Ini mengikuti hukum ekonomi, saat panen raya, harganya berkurang. Sedangkan saat pasokan sedikit tentu harganya akan naik.

“Harga garam Rp 1 ribu itu masih terbilang normal. Kalau yang disebut sempat Rp 5 ribu per kilogramnya itu memang karena pasokan sedikit, dan itu stok lama yang disimpan di gudang,” ujarnya.

“Menjamin ketersediaan garam industri tahun ini telah disepakati alokasi impor komoditas pergaraman industri sebesar 3,07 juta ton,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Hal itu ia sampaikan saat Webinar National Webinar SBE UISC 2021 x FDEP: Industrialisasi Garam Nasional Berbasis Teknologi, Jumat (24/9). Ia merinci sisa ketersediaan garam industri akan dipasok oleh industri lokal sejumlah 1,5 juta ton.

Impor garam bagi industrialisasi ini, pemerintah hanya memberikan izin pada beberapa sektor, di antaranya yaitu khlor alkali, aneka pangan, farmasi dan kosmetik, dan pengeboran minyak. Dan selain sektor itu, kata Agus wajib menggunakan pergaraman produk dalam negeri.

Menurutnya, pemerintah terpaksa membuat kebijakan impor garam karena produksi garam dalam negeri tak mampu mencukupi kebutuhan bahan baku garam nasional.

“Kemudian, industri punya standar spesifikasi yang tinggi, garam lokal kualitasnya belum mampu memenuhi. Juga, aktivitas industri beroperasi terus, maka dibutuhkan terjaminnya stok garam,” imbuh Agus.

Sebagai catatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat produksi garam dalam negeri hanya mampu mencapai 1,3 juta ton pada tahun 2020. Artinya dengan kebutuhan 4,6 juta ton tersebut, sisanya lagi menyetujui kebijakan impor garam.