Sebanyak 1.300 petani dari Pati dan Kudus memadati halaman kantor Cabang Dinas Kehutanan (CDK) wilayah II pagi hingga sore tujuannya mendesak pemerintah agar tidak sewenang-wenang terhadap para petani.

Koordinator aksi, Supriyadi mengatakan ada beberapa tuntutan yang ia sampaikan. Pertama mendesak Menteri LHK merevisi tiap-tiap KHDPK, kedua pelaksanaan KHDPK PS harus sesuai dengan kaidah dan perundang-undangan yang berlaku seperti di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) nomor 4/2023, ditegaskan bahwa tanah yang sudah digarap rakyat harus dijadikan KHDPK.

“Ketiga peran dan fungsi pemerintah di bawah, dalam hal ini CDK harus profesional tidak justru seperti LSM yang ingin menunggangi KHDPK,” kata Supriyadi.

Keempat, hindarkan hutan di Jawa melalui KHDPK menjadi ajang mafia yang ingin menguasai hutan menghisap darah rakyat dan memakmurkan kelompok pribadi masing-masing,” kata Supri.

Menurutnya, ada oknum yang tidak bertanggung jawab mencari keuntungan sepihak dengan memanfaatkan KHDPK PS.

Maka dari itu, mereka menuntut pemerintah segera mengevaluasi dan audit pelaksanaan KHDPK PS sejak tahun 2017 sampai sekarang.

“Tidak hanya itu, mengevaluasi bagaimana pelaksanaan bantuan Perhutanan Sosial selama ini baik di Kulin KK (pengakuan perlindungan dan kemitraan kehutanan), PHPS (pengelolaan hutan Perhutanan Sosial) maupun kebun rakyat wajib diaudit,” terang dia.

Kelima, mendesak seluruh stakeholder terutama soal pupuk subsidi bagi petani jangan dibedakan, petani hutan juga petani. Menurut Supriyadi ditekennya Perpres 28 tentang sinergitas Perhutanan Sosial itu petani baik KTH maupun Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) mempunyai hak sama dalam memperoleh pupuk subsidi.

“Jadi tolong berikan hak petani, terutama Dinas Pertanian Kabupaten Pati dan Kudus memfasilitasi pupuk subsidi untuk seluruh petani hutan, keenam CDK jangan menggembosi program Perhutanan Sosial ini, selanjutnya jangan memprovokasi dengan membuat KTH baru dibenturkan KTH yang sudah ada,” pungkasnya.

Sekitar 1.300 petani Kelompok Tani Hutan (KTH) beserta Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) tersebut menuntut Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus Perhutanan Sosial (KHDPK PS) yang diajukan bisa disetujui dan ditetapkan oleh stakeholder terkait.

Sebelum menyuarakan tuntutan aspirasinya, peserta aksi berkumpul di Gor Pesantenan sekitar pukul 09.30 WIB. Kemudian ribuan petani ini melakukan long march menuju kantor CDK.

Sepanjang jalan menuju titik orasi, aksi massa dari sejumlah wilayah ini meneriakkan tuntutan bernada kritikan terhadap instansi terkait. Selain itu, tampak berbagai poster berisikan tuntunan petani.

Disebut-sebut kebijakan yang dibuat pemerintah tidak pro terhadap petani. Pasalnya, acap kali kebijakan itu justru berpihak pada perusahaan dan di sisi lain tidak menguntungkan rakyat yang menggantungkan pada lahan garapan.

Program ketahanan pangan yang digaungkan pemerintah tidak sejalan dengan realitas di lapangan. Program ketahanan pangan justru lahan pertanian dicaplok perusahaan.

“Percuma program ketahanan pangan, tapi lebih dari itu adalah kedaulatan pangan. Petani menggarap lahan puluhan tahun tapi kemudian diambil alih diganti hutan ditebang habis diganti tebu,” ujar salah satu peserta saat orasi.

Aksi petani ini adalah aksi damai, dalam kesempatan itu massa aksi juga menampilkan pertunjukan barongsai. Di mana petani disimbolkan mempunyai sifat yang keras dan semangat perjuangannya.

Selain itu, mereka juga bernyanyi lagu tradisional gundul pacul. Dikatakan orator bahwa lagu dari Sunan Kalijaga ini syarat makna. Menurutnya gundul berarti pemerintah serta pacul sebagai simbol petani. Artinya sebagai pemimpin, pemerintah seharusnya mengayomi wong cilik. Tapi pemimpin gandul kepala yaitu justru sebaliknya belum berpihak pada petani.

“Katane enggak impor beras dari luar, tetapi lahan didalam negeri diganti dengan tebu, padahal dikelola BUMN. Kita berjuang untuk lestari anak cucu kita nanti. Terus bagaimana, kebijakan setop impor, namun tidak produksi,” singgungnya.