Bukan hanya satu atau dua kejadian saja, ada berpuluh-puluh mural yang kemudian dihapus atau bahkan berujung pada perburuan seniman pembuat mural tersebut.

Bagi berbagai pihak, langkah represif pemerintah tersebut tentu sangat menghianati freedom of speech yang belakangan sering digembar-gemborkan sendiri oleh Presiden Joko Widodo.

Pertanyaannya, mangapa pemerintah nampak tidak nyaman dengan berbagai mural tersebut? Apakah hasil karya seniman-seniman kreatif ini justru dipandang sebagai sebuah ancaman?

Sebenarnya, alergi pemerintah terhadap berbagai kesenian tidak hanya terjadi di masa ini saja. Sejak dulu, seni seringkali dianggap sebagai sebuah medium yang cukup mengancam keberlangsungan sebuah rezim.

Sebut saja di era Presiden Soeharto, ada berapa seniman yang akhirnya harus mendekam dalam tahanan akibat menjadikan karyanya sebagai medium untuk mengkritik rezim saat itu.

Di dunia teater, pada masa Soeharto ada kewajiban menyodorkan naskah pementasan kepada aparat sebelum dipentaskan. Dialog maupun adegan yang berisi kritik kemudian dihapus begitu saja.

Kemudian kita juga tentu ingat bagaimana karya-karya Pramoedya Ananta Toer yang pada saat itu bahkan dianggap buku terlarang dan tidak boleh dibaca oleh siapapun.

Bukan hanya di masa Soeharto, jauh sebelum masa itu, ada pula sosok Empu Prapanca yang kemudian dianggap gila dan diasingkan akibat karya-karya tulisnya berisikan mengenai bagaimana tiraninya Majapahit.

Bahkan menurut buku “Ketika Sastra Dibungkam Sastra Harus Bicara” milik Seni Gumira Ajidarma, saat itu hanya Empu Prapanca lah yang berani membicarakan kebusukan penguasa saat itu melalui karya sastranya.

Bukan hanya jurlisme, saat itu bahkan seluruh sastrawan hanya berani menuliskan puja-puji atas besar dan megahnya Majapahit.

Lantas apakah Rezim Joko Widodo akan mengulang kembali berbagai timeline tersebut? Akankah ia akan kian represif terhadap berbagai karya seni yang memuat kejujuran di dalamnya? Semoga saja tidak.