Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati sebelumnya menetapkan tiga tersangka atas kasus dugaan korupsi Bumdesma pada Selasa (5/9) malam. Ketiga tersangka diperiksa sehari penuh, hingga malamnya digelandang ke Lapas Pati.

Ketiga tersangka itu adalah Rusgianto Ketua Bumdesma Mandiri Sejahtera, Reza Adiswasono Direktur Utama PT Maju Berdikari Sejahtera Pati (PT MBSP), dan Herman Supriyanto Direktur Utama PT Mitra Desa Pati (MDP).

“Ditempatkan sesuai dengan prosedur, ditempatkan di Ruang Mapenaling bersama tahanan yang lain,” kata Kalapas melalui Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Pati.

Masa Pengamatan, Pengenalan, dan Penelitian Lingkungan yang selanjutnya disebut Mapenaling merupakan ruang yang berfungsi untuk adaptasi warga binaan untuk tahanan yang baru awal masuk di Lapas.

Tidak ada perlakuan khusus terhadap ketiganya, pasalnya mereka ditempatkan bersama tahanan lain menempati ruang yang sama.

“Ketiga tersangka tersebut statusnya sebagai tahanan titipan kejari. Kamar mapenaling, diisi sekitar 20-an mas. ini kamar besar,” lanjut Kasno.

Tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terkait dugaan penyelewengan dana aliran Bumdesma yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,5 miliar. Tahanan titipan Kejari itu akan dititipkan sekitar 20 hari di Lapas Pati.

Kasus ini semakin berkembang, diduga ada satu orang lagi yang terseret bancakan dana tersebut.

Teguh mengungkapkan sebelumnya Kejari telah melakukan ekspos bareng bersama BPK RI. Dari perhitungannya, ada indikasi kerugian negara yang ditimbulkan pada pengelolaan Bumdesma.

Pihaknya berharap perhitungan oleh BPK RI tersebut, pada awal tahun depan sudah keluar. Kendati belum keluar hasil perhitungannya, namun dia menyebut ada kerugian dari pengelolaan Bumdesma. Hanya saja tak disebutkan berapa pastinya.

“Mudah-mudahan perhitungannya Januari 2023 sudah ada hasil. Indikasi (kerugian) pasti ada, nilainya miliaran rupiah dalam pengelolaan anggaran Bumdesma,” ujar Teguh.

Menurut Teguh, ada sebagian anggaran Bumdesma yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Hanya saja berapa nominalnya tersebut, kejaksaan menunggu hasil audit oleh BPK. Termasuk penyidikan siapa pihak yang harus bertanggung jawab atas kasus ini.

Dirinya menjelaskan dalam proses penyidikan, Kejaksaan sudah memanggil beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan Bumdesma untuk dimintai keterangan yang diperlukan.

“Kami panggil Mantan Kepala Dispermades, Kades badan usaha pemilik modal, hingga poliklinik. Kalau diperlukan ada pihak-pihak lain, akan kami panggil kemudian,” jelasnya.

Teguh menyebut proses penyidikan dalam perkara Tipikor membutuhkan waktu yang agak lama. Penanganan kasus ini sudah ada setahun, tetapi pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti. Karena ini dibutuhkan untuk penguat dalam persidangan.

Hal tersebut disampaikan Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati, Teguh Dwicahyono. Pihaknya mengatakan, sebelumnya perkara Bumdesma ini ditangani oleh bidang intelijen. kemudian dilimpahkan ke pidana umum dan saat ini naik status ke penyidikan.

Kasus Bumdesma yang cukup pelik itu, dengan naiknya status tersebut selanjutnya, Kejari dalam menangani perkara ini sudah mempunyai kewenangan terkait penggeledahan yang diperlukan untuk ditindaklanjuti.

“Statusnya sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan. Setelah dilakukan penyidikan, pihak Kejaksaan sudah mempunyai kewenangan untuk melakukan penggeledahan,” katanya, Senin (3/10/2022).

Tak hanya berwenang untuk melakukan penggeledahan, akan tetapi juga mempunyai kewenangan terhadap penyitaan dan menetapkan terhadap siapa nantinya yang akan jadi tersangka soal raibnya dana aliran Bumdesma sejumlah miliaran rupiah.

Namun, Teguh menegaskan penetapan tersangka ini pihaknya harus mengumpulkan bukti-bukti pendukung. Untuk itu, pihaknya rencananya bakal memanggil kepada 25 orang dari pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan.

“Potensi kerugian miliaran, karena sebagian besar dana tidak bisa dipertanggung jawabkan, dan nantinya kita akan panggil sekitar 25 orang lagi dan pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan untuk pengembangan penyidikan,” jelasnya.

Adapun waktu penyidikan yang dibutuhkan ini, dirinya menyebut setidaknya membutuhkan waktu antara 1 s/d 2 bulan ke depan. Pihak tersangka itu akan ditahan lantaran telah menggunakan sebagian anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“Untuk penyidikan ini, waktunya 1 sampai 2 bulan, dan tim penyidik berwenang melakukan penggeledahan, penyitaan dan penahan terhadap tersangka soal pengelolaan anggaran Bumdesma yang merugikan uang milyaran rupiah dari alokasi dana desa,” pungkasnya.