Sebanyak 132 personel Polresta Pati dan 3 personel Kompi 4 Yon A Por Satbrimob Polda Jateng resmi menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Kenaikan pangkat diberikan kepada perwira menengah, perwira pertama, dan bintara Polri yang dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi, kinerja, serta integritas selama bertugas.

Dalam amanatnya, Kapolresta Pati menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukan merupakan hak otomatis setiap anggota, melainkan bentuk penghargaan institusi atas dedikasi dan pengabdian.

“Kenaikan pangkat ini adalah kehormatan sekaligus kebanggaan, namun yang lebih penting adalah tanggung jawab yang semakin besar,” ujar Kombes Pol Jaka Wahyudi.

Ia menjelaskan bahwa seluruh personel yang naik pangkat telah melalui proses penilaian yang objektif dan berjenjang oleh pimpinan.

“Pimpinan menilai saudara-saudara layak menerima kenaikan pangkat karena kualitas, kemampuan, dan loyalitas dalam mengemban tugas kepolisian,” tegasnya.

Kapolresta berharap pangkat baru dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Saya berharap kenaikan pangkat ini semakin memantapkan tekad, dedikasi, dan semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” ucapnya.

Menurutnya, tantangan tugas Polri ke depan semakin kompleks dan menuntut personel yang adaptif, berintegritas, serta mampu menjadi teladan.

“Pangkat yang lebih tinggi harus diimbangi dengan keteladanan, disiplin, dan kemampuan mengambil keputusan yang tepat di lapangan,” katanya.

Ia juga mengingatkan seluruh personel agar senantiasa menjaga nama baik institusi Polri.

“Jadikan pangkat baru ini sebagai pengingat untuk selalu menjaga kehormatan diri, keluarga, dan institusi Polri di manapun saudara bertugas,” pesannya.

Upacara Korps Raport berakhir sekitar pukul 09.30 WIB dan berlangsung aman, tertib, serta lancar. Kapolresta Pati menutup amanatnya dengan menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh personel yang naik pangkat.

“Selamat atas kenaikan pangkat yang diraih, semoga semakin meningkatkan prestasi dan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat,” pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut, dibacakan keputusan PTDH terhadap Briptu Rifki Sarandi, mantan Banit Samapta Polsek Cluwak Polresta Pati. Keputusan ini diambil setelah melalui proses panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme internal Polri.

Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menegaskan bahwa sanksi PTDH merupakan bentuk komitmen pimpinan Polri dalam menjaga marwah institusi serta menegakkan disiplin dan kode etik secara tegas.

“Pembacaan keputusan PTDH ini adalah wujud komitmen pimpinan Polri dalam menindak tegas setiap pelanggaran disiplin maupun kode etik yang dilakukan oleh anggota,” katanya.

Dalam amanat Kapolda Jawa Tengah yang dibacakan Kapolresta, ditegaskan bahwa penegakan hukum internal harus dilakukan secara konsisten, objektif, dan berkeadilan. Setiap keputusan, termasuk PTDH, tidak diambil secara tergesa-gesa, melainkan melalui tahapan yang menjunjung asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

“Keputusan ini tidak diambil secara singkat, melainkan melalui tahapan panjang dengan mengedepankan asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan,” ungkap Kombes Jaka.

Kapolresta Pati menyebut, sanksi PTDH ini menjadi peringatan keras bagi seluruh personel agar selalu menjaga integritas dan profesionalisme dalam bertugas. Menurutnya, tidak ada ruang bagi perilaku menyimpang yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

“Ini menjadi pengingat bagi seluruh personel bahwa tidak ada ruang bagi perilaku menyimpang yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” terangnya.

Ia juga menekankan bahwa Polri harus berani melakukan pembenahan internal demi menjaga kehormatan organisasi. Penindakan tegas terhadap anggota yang terbukti melanggar merupakan bagian dari upaya membangun institusi yang kuat dan dipercaya publik.

“Polri yang kuat adalah Polri yang berani menindak tegas anggotanya sendiri apabila terbukti melanggar dan tidak layak dipertahankan sebagai anggota,” jelasnya.

Selain penegakan disiplin, Kapolresta Pati menekankan pentingnya keseimbangan antara penghargaan dan hukuman bagi personel. Anggota yang berprestasi akan diberikan apresiasi, sementara pelanggaran akan ditindak tegas sesuai aturan.

“Reward dan punishment berjalan seiring. Anggota yang berprestasi akan diberi penghargaan, sementara yang melanggar akan diberikan sanksi tegas,” sambungnya.

Dirinya berharap, peristiwa PTDH ini menjadi yang terakhir di lingkungan Polresta Pati dan dapat menjadi bahan introspeksi bagi seluruh personel agar selalu menjalankan tugas secara profesional, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya.

Dengan langkah ini, Polresta Pati menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan dan pembinaan internal guna mewujudkan aparat kepolisian yang berintegritas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Polresta Pati mengadakan bakti kesehatan bagi penyandang disabilitas, kemarin. Kepolisian menggelar pengobatan massal yang diikuti puluhan peserta.

“Bakti kesehatan ini terutama menyasar para penyandang disabilitas. Setidaknya ada 50 orang penyandang disabilitas,” kata Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama.

Mereka, ungkapnya diberikan pengobatan massal dan juga diberikan bantuan alat pendengaran hingga kursi roda.
Ia pun berharap kegiatan ini bisa memberi manfaat bagi masyarakat Kabupaten Pati. Kapolresta Pati juga mengaku, selain penyandang disabilitas, sebelumnya menggelar bakti sosial untuk masyarakat umum.

Pihaknya menjelaskan ada beberapa rangkaian kegiatan peringatan Hari Bhayangkara ke-78. Selain bakti kesehatan, Polresta Pati juga melakukan kegiatan bakti sosial hingga merenovasi rumah warga.
“Rangkaiannya beragam sejak beberapa waktu lalu, mulai bedah rumah sudah satu bedah rumah. Termasuk bantuan bor, air bersih dan sebagiannya,” jelasnya.

Kegiatan ini disambut baik oleh penyandang disabilitas Pati. Pasalnya kegiatan ini sangat bermanfaat dan diharapkan dapat dilakukan rutin.

“Mudah-mudahan ke depan ada lagi. Sebenarnya ada beberapa anggota yang ingin ikut. Tapi karena acara terbatas, sehingga hanya 50 yang bisa ikut,” harap Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Pati, Suratno.

Demo tersebut akan dilakukan oleh sejumlah warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Pati Anti Judi dengan peserta 200 orang. Tuntutannya adalah menutup praktek judi online atau togel di wilayah Kabupaten Pati.

Menanggapi hal tersebut, Kasatreskrim Polresta Pati Kompol M Alfan Armin Map membenarkan bahwa memang akan ada rencana aksi demo tentang judi. Tetapi aksi itu untuk hari ini urung terjadi.
“Sudah ada suratnya di bagian Intel yang paham. Tetapi ada kaitannya juga dengan kami soal penegakan judi,” kata Kasatreskrim.

Dia mengaku tidak tahu entah apa yang menyebabkan sehingga aksi tersebut batal digelar. Menurutnya jajaran Polresta juga sudah menunggu.

Terlepas dari batalnya demo, ia menyebut sejak tugas di Pati sudah banyak melakukan penegakan hukum kasus judi. Namun Kompol Alfan enggan menyebut jumlahnya.

“Seberapa banyak, nanti akan kita rilis dalam waktu dekat. sudah ada beberapa tersangka kasus judi. Cuman ini dalam rangka proses gakum (penegakan hukum). Waktunya nanti sebelum lebaran,” terangnya.

Dia menjelaskan judi bermacam-macam jenisnya, mulai dari judi kartu, sabung ayam, dadu, judi online, hingga togel. Di samping itu, petugas kadang kucing-kucingan dengan pelaku saat penggerebekan.

“Soalnya judi itu kadang main, kadang enggak. Begitu informasi masuk langsung kita memantau. Terus kita cek ternyata malah enggak ada yang main seperti itu,” tambah dia.

Diketahui, aksi demo ini ada empat tuntutan, yaitu tutup total kegiatan judi di Pati, nama Kapolresta juga turut dituntut diusir dari Pati, nonaktifkan oknum yang terlibat kegiatan judi, serta apabila Kapolresta tidak sanggup menutup maka masyarakat Pati akan bertindak.

“Seandainya ada keterlibatan oknum dalam kasus judi, nanti dalam penangkapan pemeriksaan ada indikasi, nanti kita serahkan ke propam,” pungkasnya.

Kebakaran itu sontak membuat warga panik.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pati, Sugiyono mengatakan pemilik rumah dan toko yang terbakar tersebut diketahui adalah Eko Utomo (37). Sugiyono menjelaskan yang bersangkutan merupakan anggota kepolisian RI (Polri) bertugas di wilayah Polresta Pati.

“Objek yang terbakar toko dan rumah. (korban) merupakan anggota Satlantas Polresta Pati.

Laporan diterima Pos Damkar juwana yaitu pada jam 21.40 WIB. Kemudian kita mengerahkan personel Damkar ke tempat kejadian,” kata Sugiyono dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (26/9/2023).

Dirinya menjelaskan armada yang digunakan untuk memadamkan kobaran api yang cukup besar, pihaknya menerjunkan 2 unit armada truk pemadam kebakaran. Selain itu, juga dibantu dengan disuplai 2 unit tangki mobil PMI serta mobil relawan Kembangjoyo.

Lebih lanjut, kata Sugiyono pihaknya mengerahkan anggota Damkar, kemudian dibantu dari personel POLRI, TNI, relawan dan warga setempat.

Lantaran api cukupi besar, si jago merah berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Api dapat di padamkan pada pukul 23.40 WIB.

“Sari peristiwa ini tidak ada korban jiwa. Akan tetapi terbakarnya rumah dan toko beserta isinya tersebut kerugian ditaksir mencapai Rp 90 juta, terang Sugiyono.

Pihaknya menambahkan bahwa, api melalap bangunan tempat tinggal anggota Polresta Pati itu penyebabnya diduga lantaran terjadi korsleting listrik.

“Latihan Sispamkota, untuk meningkatkan kemampuan personel kita dalam penanganan konflik sosial, maupun gangguan keamanan pada pelaksanaan Pemilu 2024,” kata Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama usai kegiatan.

Pihaknya melibatkan 700 personel gabungan dalam simulasi Sispamkota. Ratusan personel tersebut terdiri dari Polresta Pati, TNI, Brimob, serta stakeholder terkait yaitu dari Satpol PP dan Dishub.

Saat simulasi digambarkan masyarakat menjalankan aktivitas secara normal, kemudian simulasi pengamanan kedatangan salah satu Paslon, pengamanan pemungutan suara.

Kemudian, mengantarkan kotak suara dari TPS ke PPK dan seterusnya.

Selain itu, simulasi dalam prosesnya juga menggambarkan penanganan aparat saat terjadi chaos. Digambarkan ketika ada pergerakan massa yang menimbulkan gangguan, seperti pembakaran, penjarahan, hingga bentrok. Maka aparat melakukan tindakan seperlunya untuk mengendalikan dan keadaan kembali normal.

Menurutnya, ini dilakukan dalam rangka kesiapan tim gabungan mengamankan proses pemilu 2024.

“Simulasi kita gambarkan ketika Kabupaten Pati dalam kondisi aman, kemudian terjadi peningkatan eskalasi menjadi rawan dan sangat rawan. Semua kita praktekkan situasi aman, hijau, kuning dan merah. Sehingga pelibatan kekuatan mulai dari personel Polresta, negosiator sampai dengan tim tindak dari Brimob,” terang Kapolresta.

Lebih lanjut, Andhika menyampaikan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kabupaten Pati untuk saat ini kondusif. Potensi kerawanan Kabupaten Pati dalam kondisi aman.

“Dan mudah-mudahan ke depan kita tidak perlu melakukan Sispamkota karena dalam keadaan aman serta kondusif,” imbuh dia.

Kendati demikian, pihaknya tetap melakukan langkah-langkah preventif seperti memberi edukasi kepada masyarakat. Sehingga proses pemilu 2024 berjalan tertib dan lancar.

“Kita tetap melakukan cipta kondisi patroli, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Ini hanya simulasi ketika dihadapkan kondisi di lapangan, personel kita sudah paham untuk menghadapinya,” tandasnya.

Andhika mencontohkan banyak tontonan cek sound horeg saat perayaan sedekah bumi. Padahal kegiatan sedekah bumi merupakan kegiatan kebudayaan masyarakat. Tetapi justru untuk kegiatan tak bermanfaat.

“Cek sound itu tidak ada gunanya menurut saya, jadi ketika bisinis sound yang punya sound yang di Jawa Timur, jadi mereka ini mengompori lah warga, oh desa ini mampu dengan bayar sekian sound dengan suara yang hebat, nah desa lainnya juga dikompori. Masak kalah dengan desa sana,” katanya saat menghadiri kegiatan stunting di Pendopo belum lama ini.

Andhika menilai budaya baru cek sound berdampak pada turunnya generasi bangsa. Hal tersebut ia katakan berdasarkan pada ilmu inteligen. Sebab menurutnya, horeg merupakan strategi bisnis untuk mencari untung sesaat.

“Dan itu kalau kita wawasannya luas, itu justru merusak mental generasi bangsa. Anak kita yang kecil-kecil dan muda-muda udah joget-joget di musik DJ itu, yang secara tidak langsung itu merusak litersi anak kita,” paparnya.

“Inikan tidak dirasakan secara langsung, tapi yang TK, SD, hingga SMP itu terbawa dan kepengen meniru hal semacam itu ke depannya,” sambung Andhika.

Lebih lanjut kata dia sekarang ini banyak anak-anak muda yang sudah tidak hafal dengan bunyi Pancasila, hingga UUD 1945. Di samping itu, cek sound akan berdampak pada masuknya minuman keras.

“Karena secara tidak langsung dengan terbawa musik DJ ini, maka nanti minum2an keras juga akan masuk, pil koplo masuk. Jadi harus dipikirkan betul dampaknya itu,” jelasnya.

Dia mengungkapkan secara ekonomi tidak ada untungnya. Lantaran pemilik sound adalah mayoritas orang Jawa Timur. Sehingga perputaran keuangannya justru bukan dinikmati di Kabupaten Pati, melainkan di luar daerah. Oleh karena itu, Andhika berharap para Kepala Desa agar mengkaji kembali jika warganya hendak menggelar tontonan sound horeg.

“Tapi kadang juga ada kepala desa yang mendukung, jadi katanya warganya yang minta, kalau nggak gini nggak hebat. Hebat itu kalau uang iurannya dipakai untuk membantu Warganya yang kesusahan,” ujarnya.

“Jadi kalau kedepan tolong dikaji ulang para kepala desa, para perangkat dan forkopimcam silahkan untuk menggelar sedakah bumi, tapi yang bagus yang budaya itu bagus, tapi budaya yang orang Indonesia asli, budaya orang Pati asli. Misalnya wayang,” tandasnya.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kapolresta Pati, Kombes Pol Andhika Bayu Adhitama, S.I.K, MH, dan Ketua Panwascam Pati, Andik Ferianto, SE, beserta anggotanya.

Dalam acara ini, Panwascam Pati melakukan uji petik untuk memastikan hak pilih masyarakat dalam pemilu 2024 sudah terakomodir. Hal ini sesuai dengan tema “Siaga Mengawasi, Jaga Demokrasi” yang disampaikan oleh Bawaslu RI dalam menyambut ulang tahunnya yang ke-15.

Andik Ferianto sangat mengapresiasi kegiatan sosial yang dilakukan oleh Paguyuban Sosial Warga Tionghwa Taman Hati Family yang menyediakan makan gratis untuk berbuka puasa bagi umat Islam, meskipun berbeda agama dengan mereka. Hal ini mempererat toleransi antarumat beragama di masyarakat Pati.

Di akhir acara, Andik Ferianto selaku Ketua Panwascam Pati berharap dapat bekerja sama lagi dalam kegiatan sosial dengan Paguyuban Sosial Taman Hati Family dan Kapolresta Pati, sekaligus melakukan pengawasan sesuai tahapan pemilu 2024.

“Dengan adanya kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat sosial bagi masyarakat, tetapi juga dapat menjaga demokrasi di Pati”, Pungkasnya.