Penyerahan DIPA selajutnya diserahkan secara simbolis oleh Pj Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satuan kerja se-wilayah Kabupaten Pati, Jumat (16/12/2022). Sedikitnya pada kegiatan tersebut telah diserahkan 30 DIPA dari 22 satuan kerja Kementerian/Lembaga lingkup Kabupaten Pati.

“Dengan nilai Rp 436,87 miliar, yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 246,43 miliar, Belanja Barang sebesar Rp 170,86 miliar, Belanja Modal sebesar Rp 18,47 miliar dan Bantuan Sosial sebesar Rp 1,1 miliar,” kata Kepala KPPN Pati Marno dalam laporan tertulis.

Selain DIPA K/L, juga diserahkan alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun 2023. Di mana Pemkab Pati menerima alokasi dana sebesar Rp 2,04 triliun yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa serta Insentif Fiskal Daerah.

Penyerahan DIPA 2023 ini, sebagaimana arahan dari Presiden dan Menteri Keuangan agar dapat dilaksanakan sesegera mungkin di awal tahun. Sehingga output yang direncanakan dapat segera dihasilkan dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari berbagai hasil yang dibiayai dari dana-dana APBN tersebut secara maksimal, dan menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Dia menyatakan diperlukan berbagai upaya dan langkah-langkah strategis untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan APBN. Di antaranya melakukan percepatan penyerapan anggaran pada awal tahun anggaran serta melakukan proses pengadaan barang/jasa pada bulan Desember 2022.

“Lalu melakukan percepatan realisasi kontrak pada triwulan I untuk pengadaan barang/jasa dibawah Rp 200 juta, meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dan keuangan serta melakukan revisi Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA secara berkala setiap Triwulanan,” jelas Marno.

Berikutnya rutin melakukan rapat internal yang dipimpin oleh KPA bersama seluruh pengelola keuangan, memprioritaskan produk-produk Dalam Negeri (PDN) dan produk-produk UMKM lokal untuk mendukung kebutuhan operasional di masing-masing unit kerja, nelaksanakan anggaran dengan efisien, efektif, cermat, akuntabel dan tepat sasaran serta menjauhi segala perilaku korupsi.

“Semoga APBN Tahun 2023 dapat hadir di tengah-tengah masyarakat untuk terus mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja dan mampu mengurangi jumlah masyarakat miskin serta dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang makin baik untuk masyarakat,” pungkasnya.

Kepala KPPN Pati, Marno menjelaskan sampai dengan akhir November 2022, realisasi belanja APBN menunjukan tren yang positif. Hampir keseluruhan anggaran terserap secara maksimal.

“Untuk realisasi penyaluran DAK (yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik) dan Dana Desa untuk Kabupaten Pati mencapai Rp 653,87 miliar dari pagu Rp 676,82 miliar,” kata Marno berdasarkan laporan tertulisnya yang diterima, Rabu (21/12/2022).

Adapun lingkup KPPN membawahi dua daerah yaitu Pemkab Pati dan Rembang telah tersalurkan anggaran BLT Dana Desa tahun 2022 kepada 77.669 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Adapun total dana yang disalurkan sebesar Rp 279,5 miliar.

Penyaluran Dana BLT Desa di Kabupaten Pati disalurkan ke 48.849 KPM. Sedangkan total dana BLT Desa yang disalurkan senilai Rp 175.7 miliar. Sisanya telah disalurkan ke Pemerintah Kabupaten Rembang.

Kinerja APBN melalui KPPN lingkup Pati itu dia berharap bisa terjaga terus menerus. Artinya serapan anggaran ini bisa dilanjutkan hingga akhir tahun. Kemudian menjadi dasar kokoh untuk pelaksanaan tahun anggaran 2023 ke depan.

“Semoga dengan kinerja APBN lingkup KPPN Pati yang sudah cukup baik ini dapat terus dipelihara sampai akhir tahun anggaran sehingga mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian di daerah dan menjadi basis yang kokoh untuk pelaksanaan APBN tahun 2023,” harapnya.