Di Lapas Pati, ikrar dipusatkan di Aula Ismail Saleh dan diikuti oleh seluruh WBP serta petugas. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat pengawasan dan mencegah peredaran narkoba maupun penggunaan handphone ilegal di dalam lapas.

Kepala Lapas Kelas IIB Pati, Supriyadi, menjelaskan bahwa ikrar ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan tertib.

“Dengan ikrar ini, berarti kita sudah berjanji untuk tidak ada narkoba dan handphone untuk warga binaan maupun petugas,” ungkapnya saat memimpin pembacaan ikrar.

Supriyadi menambahkan bahwa lapas merupakan tempat sementara bagi warga binaan dalam menjalani proses hukum. Oleh karena itu, ia meminta seluruh WBP untuk menjaga sikap dan mematuhi aturan yang berlaku.

“Kalau sudah berikrar, maka semua harus berjanji jangan sampai warga binaan kembali melakukan pelanggaran,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi jika masih ditemukan pelanggaran setelah ikrar dilakukan. Sanksi akan diberikan kepada warga binaan yang melanggar, sementara petugas akan dievaluasi sesuai ketentuan.

“Jangan sampai kita temukan narkoba atau handphone, kalau itu terjadi pada WBP akan diberikan sanksi, tapi kalau petugas akan kita evaluasi,” tegasnya.

Melalui ikrar serentak ini, diharapkan tercipta komitmen kuat dari seluruh elemen di lapas untuk mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bebas dari narkoba dan penggunaan handphone ilegal.

Kedua napi tersebut yakni WA asal Tasikmalaya dan AIW warga Banyumas. Setelah lulus mengikuti sejumlah tahapan seleksi nantinya mereka akan menjalani pendidikan sebagaimana umumnya.

Kasi Binadik dan Giatja Lapas Pati, Eko Budihartanto mengatakan nantinya napi itu akan dikirim ke Lapas Purwokerto. Kegiatan perkuliahan akan dijalankan di sana.

Program ini memberikan bekal bagi napi melalui pemberian hak pendidikan.

”Meskipun berada di balik jeruji tetapi tidak menutupi narapidana bisa mencari ilmu ke jenjang pendidikan selanjutnya,” katanya.

Menurut Eko, program ini ditujukan untuk menambah ilmu dan skill terhadap warga binaan. Sehingga ketika nantinya sudah keluar mempunya ijazah strata 1.

Dikatakan ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi. Di antaranya, masa pidana empat tahun lebih, usia produktif, maksimal 40 tahun, dan napi dengan medium resiko persetujuan keluarga, ijazah SMA, KTP hingga KK.

Sedangkan perwakilan tim asesor Ditjen PAS menyebut program napi kuliah di Jawa Tengah baru kali ini diselenggarakan.

Adapun saat ini ada 62 napi yang didaftarkan tetapi mereka bakal diseleksi.
“Kebetulan pelamarnya 62 WBP. Nanti diseleksi, dirangking berdasarkan motivasinya, kemampuan berfikir. Ada tes tertulis dan wawancaranya. Kuotanya ada 25 orang se Jateng,” terangnya.

Lebih lanjut tahapan selanjutnya setelah asesmen yaitu pengolahan data, pengumuman serta pemindahan napi yang lulus ke Purwokerto. Peserta akan mengikuti perkuliahan di Lapas Purwokerto, dosennya datang dan mengajar di lapas.

“Nanti kuliah mengambil jurusan manajemen. bakal kuliah seperti pada umumnya. Kuliah selama empat tahun dan mengikuti kelas dari dosen sama seperti di kampus pada umumnya,” tambahnya.

Pemberian remisi tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor PAS-627.PK.05.04, Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor PAS.638.PK.05.04, serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor PAS.646.PK.05.04 tahun 2023.

“Pemberian remisi bagi ratusan Napi Lapas Pati tersebut berdasarkan ketentuan dan diberikan bagi Napi yang sudah memenuhi persyaratan,” kata Kalapas Pati, Febie Dwi Hartanto dalam keterangannya yang diterima Rabu (26/4/2023).

Sementara Kasi Binadik dan Giatja Lapas Pati Eko Budi Raharjo menambahkan dari 189 napi yang memerintahkan remisi pada idul fitri kali ini, 1 di antaranya langsung bebas murni. Lantaran masa hukuman yang dijalani sudah hampir selesai.

“Jumlah narapidana di Lapas Pati sebanyak 303 orang. Sedangkan yang memperoleh Remisi Khusus I terdapat 188 orang, remisi khusus II (langsung bebas) ada 1 orang,” ujarnya.

Dia menjelaskan mayoritas napi memperoleh pengurangan masa hukuman 2 bulan sedangkan paling rendah selama 15 hari. Adapun kasus yang dihadapi para Napi tersebut beragam.

Dijelaskan bahwa remisi itu merupakan hak bagi napi yang menjalani hukuman. Selain itu, remisi diberikan sebagai wujud perbaikan pribadi napi dan mengikuti program di dalam Lapas, seperti pembekalan keterampilan maupun kegiatan keagamaan.

Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Kelas IIB Pati Kasno mengatakan bahwa Napiter kedua ini berinisial IS baru masuk pada Rabu 15 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB. IS sebelumnya menjalani hukuman di Rutan Cikeas.

“IS ini Napiter pindahan dari Rutan Cikeas, dia terlibat dengan jaringan teroris organisasi JI (Jamaah Islamiyah) Lampung. Di tangkap sekitar dua tahun lalu pada 12 Desember 2020,” ucap Kasno.

Dikatakannya bahwa IS merupakan pria kelahiran Lampung Selatan terlibat kelompok ekstrimis yang berkeinginan mendirikan negara islam di Indonesia. Kelompok ini tak segan melancarkan aksinya dengan teror-teror di tengah masyarakat. Bahkan pernah tercatat melakukan aksi meledakan bom.

“IS divonis hakim 4 tahun kurungan, 2 tahun di Rutan Cikeas kemudian di Pati menjalani sisa hukuman 2 tahun. Dia terlibat organisasi (JI) yang dilarang oleh negara karena berseberangan ideologi bangsa dan cenderung memecah persatuan kesatuan NKRI,” Kasno menjelaskan.

Berdasarkan pantauan di lapangan, IS dibawa ke Lapas Pati menggunakan mobil elf warna hitam. Dengan memakai baju orange serta penutup mata, IS mendapat pengawalan ketat dari pihak-pihak terkait. Bertolak pagi hari dari Cikeas, IS dikawal Densus 88 bersama staf dari Dirjen PAS.

Kasi Binadik dan Giatja Lapas Pati, Topan Ahmad Hadian mengatakan vaksinasi booster ini diselenggarakan atas kerjasama dengan yayasan Migran Care bersama dengan Puskesmas Pati Kota 1.

“Sebanyak 100 napi mengikuti program vaksinasi booster di Lapas. Setelah sebelumnya mereka mengikuti vaksin pertama dan kedua,” ucap Topan di sela mendampingi napi, Sabtu (24/9/2022).

Kegiatan vaksinasi bagi napi ini dimulai dari peserta hadir di lokasi dengan menerapkan protokol kesehatan, mengisi data diri, dan skrining. Setelah itu, mereka baru mendapatkan suntik vaksin oleh petugas.

Menurut Topan Covid-19 belum sepenuhnya hilang, melalui booster ini diharapkan membentuk kekebalan tubuh masyarakat utamanya di lingkungan Lapas.

“Sehingga dengan adanya vaksinasi ini dapat menekan resiko penularan dan penyebaran Covid-19 dikalangan pegawai dan warga binaan. Tujuannya untuk mengendalikan penyebaran virus Covid-19 yang hingga hari ini belum hilang secara sepenuhnya.

Dia menambahkan, selain untuk membentuk imunitas tubuh, booster juga menjadi syarat kunjungan tatap muka di dalam Lapas. Karena, ini merupakan peraturan yang telah ditetapkan dari pimpinan pusat.

“Di sisi lain, ini juga menjadi syarat kunjungan tatap muka bagi keluarganya terhadap napi. Ketika belum vaksin ketiga harus dibuktikan dengan antigen,” tandas Topan.

Kegiatan ini mengusung tema Hak, Kewajiban dan Tahapan-tahapan dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana. Penyuluhan hukum tersebut diikuti sebanyak 65 orang Tahanan Lapas Pati.

Kalapas, Febie Dwi Hartanto dalam sambutannya memaparkan bahwa penyuluhan hukum bagi seorang Tahanan di Lapas Pati ini masih terbilang baru. Sehingga dengan kegiatan ini, diharapkan para Tahanan tersebut mengerti akan hak dan kewajibannya berkaitan dengan hukum.

“Kami sampaikan rekan-rekan tahanan belum secara gamblang hak dan kewajibannya dalam proses penyelidikan blum banyak tahu. Sehingga mereka akan tahu prosesnya. Semoga rekan-rekan mendapat manfaat dari kegiatan ini,” ucap Febie.

Kasi Binadik dan Giatja, Lapas Pati, Topan Ahmad Hadian mengatakan bahwa antara Tahanan dengan Narapidana berbeda. Tahanan yaitu seseorang yang belum inkrah, belum putus di persidangan. Sementara Napi bagi mereka perkaranya sudah putus.

Dirinya menuturkan proses Tahanan pada Lapas di antaranya yakni, pemeriksaan berkas, pemeriksaan kesehatan, penggeledahan, penempatan kamar, hingga proses pembinaan Tahanan.

Lebih lanjut, Topan menjelaskan proses pembinaan napi pada Lapas, dibagi ke dalam beberapa tahap, mulai tahap awal s/d 1/3 hukuman, tahap menengah 1/3 s/d 1/2 hukuman pembinaan kepribadian, tahap menengah 1/2 s/d 2/3, sedangkan tahap akhir 2/3 pembebasan integrasi.

“Pemberian hak Tahanan di Lapas, Menjalankan ibadah, mendapat perawatan kesehatan pendidikan, mendapat layanan informasi, hukum, mendapat perlakuan manusiawi, mendapat pelayanan sosial, menerima dan menolak kunjungan dr keluarga advokat pendamping masyarakat,” kata Topan.

Sedangkan Ketua LKBH Rumah Setara, Joko Sukendro, menyampaikan seorang Tahanan memperoleh haknya terkait dengan pendampingan hukum. Hal ini berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa negara hadir memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu untuk menjamin hak konstitusi warga negara bagi keadilan dan kesetaraan di muka hukum.

“Kebetulan rumah setara mendapat amanat bantuan hukum kepada masyarakat. Adapun bantuan hukum apa saja? Ada 2, berupa litigasi dan non litigasi. Litigasi itu bantuan hukum pada proses persidangan. Sementara non litigasi itu terkait penyuluhan hukum. Jadi, bapak/ibu jangan merasa sendirian karena negara hadir,” imbuhnya.

“Tujuannya agar mereka lebih tahu kondisi permasalahan hukumnya, mengetahui proses dalam menghadapi perkara hukum kepada masyarakat kurang mampu dan rentan. Para tahanan wajib diberikan hak-haknya, salah satunya penyuluhan hukum,” pungkasnya.

SAMIN-NEWS.com, PATI – Kepala Lapas Kelas IIB Pati, Febie Dwi Hartanto menandatangani Deklarasi Janji Kinerja dan Tahun 2022 pada Rabu (12/1/2022). Bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jateng.

Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jateng, A. Yusparudin.

Selain Deklarasi Janji kinerja, juga pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

“Deklarasi janji kinerja tahun 2022 yang digelar oleh Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah tersebut merupakan tindak lanjut deklarasi janji kinerja yang telah digelar oleh Kemenkumham di Jakarta beberapa hari sebelumnya,” ujar Febie.

Dia menambahkan, kegiatan kali ini terdapat pembacaan Janji Kinerja Tahun 2022 yang diikuti seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis se-Jawa Tengah serta seluruh Pegawai di masing-masing Unit Pelaksana Teknis secara virtual. Ia menjadi perwakilan dari eks-Karesidenan Pati.

Selain itu, mereka juga menandatangani Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Diperkuat dengan penandatanganan Pakta Integritas antara Kepala Kantor Wilayah dengan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah.

Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) IIB Pati, Kasno menambahkan, pegawai Lapas Pati akan terus meningkatkan pelayanan kepada WBP maupun keluarga WBP dan tetap berkomitmen menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani.

“Kemudian, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan pegawai se Karisidenan Pati akan melaksanakan penandatanganan Janji Kinerja di kantor Imigrasi Pati pada tgl 18 Januari 2022,” jelasnya.

Kepala Kantor Wilayah A. Yusparudin menegaskan kepada jajarannya untuk melaksanakan janji kinerja. Janji itu dimulai dengan menjaga kesehatan sehingga dapat bekerja secara produktif.

“Melaksanakan perjanjian kinerja secara berkualitas dan akuntabel, dan menyiapkan Langkah antisipasi dan mitigasi sedini mungkin untuk meminimalisasi resiko,” katanya.