Berdasarkan informasi yang dihimpun dari akun Instagramnya, Jokowi berangkat bersama dengan rombongan terbatas dari Jakarta menuju Tarakan dan dilanjutkan perjalanan ke Kabupaten Tana Tidung. Agendanya Presiden akan menanam mangrove bersama sejumlah duta besar untuk RI, penggiat lingkungan serta masyarakat setempat.

Sesampainya di Tana Tidung, Jokowi disambut oleh Ketua Adat setempat dengan ritual upacara penyambutan percikan air, sesigal tidung dan ikat kepala khas daerah Tana Tidung.

Ia membeberkan Dubes negara sahabat yang hadir di antaranya yaitu Duta Besar Ceko Jaroslav Dolecek beserta istri, Duta Besar Cili Gustavo Nelson Ayares Ossandron, Duta Besar Finlandia Jari Sinkari, Duta Besar Swiss Kurt Kunz, Wakil Duta Besar Brazil Daniel Barra Ferreira, dan Country Director Bank Dunia Satu Kahkonen.

Menurutnya, dalam jangka waktu tiga tahun ke depan, pemerintah akan merehabilitasi ratusan ribu hektar hutan mangrove di Kalimantan Utara.

“Di Kalimantan Utara ada 180.000 hektare hutan mangrove yang akan direhabilitasi oleh pemerintah, dan jika memungkinkan 600.000 hektare direhabilitasi dalam tiga tahun ke depan,” kata Jokowi.

“Kita harus mulai menyiapkan transisi dari pandemi ke endemi dan juga mulai belajar hidup bersama dengan Covid-19,” ujarnya dikutip dari laman Sekretariat Negara, Jumat (10/9/2021).

Meski demikian, Jokowi mengimbau agar masyarakat tidak terlarut dalan euforia dan tetap menjaga protokol kesehatan seperti sebelumnya.

Secara terpisah, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa dalam masa transisi ini masyarakat sudah dapat memulai beraktivitas dengan menyesuaikan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di daerah masing-masing.

“Masyarakat juga harus menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin dan juga segera divaksinasi bagi yang belum. Testing, tracing, treatment termasuk isolasi terpusat harus digalakkan agar identifikasi potensi kasus baru dapat segera dimitigasi,” tuturnya.

“Satu-satunya solusi yang ampuh untuk mengatasi permasalahan ini adalah mengikuti rekomendasi dari Ombudsman dan Komnas HAM dengan melantik 57 pegawai KPK sebagai Aparatur Sipil Negara,” kata Peneliti ICW, Kurnia Ramdhana dalam keterangannya, Jumat (28/8/2021) kemarin.

Bukan hanya itu, menurut ICW presiden juga harus menegur serta mengevaluasi Komisioner KPK dan Badan Kepegawaian Negara.

Menurutnya, selain melakukan pembangkangan atas instruksi Presiden, dua pimpinan lembaga negara itu juga terbukti mengingkari putusan Mahkamah Konstitusi, melakukan maladministrasi, dan melanggar hak asasi manusia saat menyelenggarakan Tes Wawasan Kebangsaan.

“Sekaligus hal ini akan menjadi pembuktian terhadap konsistensi Presiden saat pertengahan Mei lalu mengungkapkan bahwa TWK tidak bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai KPK, ” imbuhnya.

Hal ini ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam Peresmian Pembukaan Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (26/08/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi membeberkan tiga strategi besar yaitu hilirisasi industri, digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta ekonomi hijau.

“Berkaitan dengan hilirisasi industri, sebenarnya hilirisasi sudah dimulai dengan menghentikan ekspor bahan mentah sejumlah komoditas,” tuturnya dikutip dari situs Sekretariat Negara.

Ke depan ekspor bahan mentah lain seperti nikel, bauksit, emas, tembaga, kelapa sawit, hingga turunannya dapat berubah menjadi ekspor barang setengah jadi atau lebih baik lagi apabila bisa menjadi barang jadi.

Hal ini ia sampaikan saat menghadiri sidang tahuna MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021).

“Urusan kemandirian obat-obatan, vaksin, dan alat kesehatan masih menjadi PR besar bagi Indonesia,” ungkapnya.

Meski demikian ia megaku akan terus berupaya menjamin ketersedian dan keterjangkauan obat-obatan.

“Saya tidak akan mentoleransi siapapun yang berani memainkan harga obat-obatan dan mempermainkan misi kemanusiaan dan kebangsaa ini,” tandasnya.

Menurutnya, menurunkan harga tes PCR merupakan salah satu langkah untuk memperkuat pengetesan kasus Covid-19.

“Saya berbicara dengan Menteri Kesehatan mengenai hal ini, saya minta agar biaya tes PCR berada di kisaran Rp 450.000-Rp 550.000,”  ucap Jokowi dalam siaran pers yang ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (15/8/2021) kemarin.

Selain menurunkan harga, ia juga meminta hasil tes PCR selambat-lambatnya keluar dalam 24 jam. Hal ini demi percepatan penanganan pandemi Covid-19.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan telah mengatur batas atas tarif test PCR sebesar Rp. 900 ribu, meski demikian pada prakteknya masih banyak yang memasang tarif lebih dari Rp. 1 juta.