SAMIN-NEWS.com – Talut penguat Daerah Milik Jalan (DMJ) di ruas Jalur Lingkar Selatan (JLS) Pati, kini ada yang ambrol sekitar delapan meter dan tidak tertutup kemungkinan ambrolnya talut berikutnya sewaktu-waktu tak bisa dihindari. Apalagi jika melihat konstruksi pasangan batu kali untuk keperluan tersebut patut dipertanyakan kualitasnya, sehingga tidak mengherankan jika konstruksi talut penguat itu tak mampu bertahan lama.

Padahal secara keseluruhan proyek lanjutan sistem multiyears ruas JLS untuk dua lajur sisi utara itu baru selesai Desember 2019 lalu, ternyata sudah muncul beberapa permasalahan. Di antaranya, amblesnya oprit Jembatan Penambuhan, di Desa Penambuhan, Kecamatan Margorejo, dan retaknya bahu jalan di ruas JLS itu sekitar Jembatan Tanjang, di Desa Lengenharjo juga di wilayah kecamatan setempat, tapi semuanya sudah diperbaiki oleh pihak rekanan pemenang tender proyek tersebut.

Dengan demikian, pemberian izin itu tidak diberikan kepada truk yang melintas dalam kota tapi lain keperluannya. Berkait hal tersebut juga perlu dipahami oleh pengemudi truk, sehingga tidak asal masuk kota meskipun mengetahui ada rambu larangan, karena hal itu berarti sudah melanggar sehingga wewenang penindakannya ada pada pihak kepolisian, jajaran Satlantas.

Sedangkan Dinas Perhubungan (Dishub), kata Kepala Bidang (Kabid) Teknik Sarpras Dishub setempat, Joko Susanto, pihaknya hanya menyediakan pemasangan fasilitas rambu-rambunya. Jika dari barat (Jakarta) rambu larangan truk masuk Kota Pati dengan tambahan penjelasan kecuali berizin dipasang di depan ujung jalan masuk ke ruas Jalur Lingkar Selatan (JLS) Pati.

Tepatnya, di ujung barat JLS di Desa Sokokulon, Kecamatan Margorejo, Pati dan truk yang dari timur (Surabaya) dilarang masuk Kota Pati, mulai dari ujung timur ruas JLS, di Desa Widorokandang, Kecamatan Kota Pati. ”Karena itu, jika ada truk tidak sedang mengangkut atau membongkar barang muatannya tapi masuk kota, jelas sopir truk yang bersangkutan melakukan pelanggaran,”ujarnya.

Karena itu, masih kata dia, pemberian izin truk masuk Kota Pati hanya kepada sopir truk atau perusahaan angkutan tersebut yang hendak membongkar muatannya. Sehingga perusahaan yang bersangkutan dikenai retribusi biaya masuk kota yang masuk ke kas daerah, karena permohonan izin tersebut harus dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pati.

Berbeda dengan truk yang hanya sekadar melintas, jelas tidak bisa terpungut retribusi biaya masuk kota sehingga sudah semestinya jika pihak kepolisian mengetahui hal tersebut memberlakukan pemberian sanksi kepada sopir truk yang bersangkutan dengan memberikan tilang. Akan tetapi hal itu sulit dilakukan secara maksimal jika tidak sedang berlangsung razia.

Mengingat hal tersebut pihaknya tentu tidak bisa mengontrol mana truk yang tidak akan membongkar muatan tapi masuk dalam kota, tapi sebaliknya bagi truk yang hendak membongkar muatan semua sudah jelas. Bahkan ke lokasi mana pembongkaran akan dilakukan, atau di jalan apa, semua sudah tercantum dalam izin yang diajukan.

Selebihnya, untuk pembongkaran muatan harus dilakukan jam berapa semua diatur waktunya agar tidak mengganggu arus lalu lintas jika pembongkaran dilakukan di jalan raya dalam kota. ”Larangan untuk membongkar muatan yang dilarang adalah pada pagi hari, karena pada jam – jam tersebut arus lalu lintas dalam kota cukup padat sehingga kendaraan truk jangan sampai masuk dalam kota,”imbuh Joko Susanto.

Selesai itu dilanjutkan lagi untuk oprit jembatan sisi barat pada lajur utara jembatan JLS yang lokasinya masuk Desa Penambuhan, Kecamatan Margorejo Pati. Berikutnya tahap akhir adalah pengaspalan/perbaikan oprit jembatan sisi timur pada lajur utara yang sebelumnya ambles, dan pekerjaan pun tuntas pada Sabtu petang hari ini.

SAMIN-NEWS.com – Memanfaatkan cuaca sedikit cerah Selasa (7/1) kemarin siang, karena tidak sedang turun hujan maka pengecoran oprit jembatan Penambuhan di ruas Jalur Lingkar Selatan (JLS) Pati yang beberapa waktu lalu ambles, langsung hari itu dituntaskan dengan pengecoran beton pada lokasi tersebut. Untuk menunggu proses keringnya beton cor 5 x 11,7 meter membutuhkan waktu sekitar empat hari lagi.

Selesai proses tahapan itu baru dilanjutkan pengaspalan satu lapis dengan ketebalan maksimal 15 cm, dan lapisan aus 5 cm. Untuk proses pengaspalan ini bisa dituntaskan dalam waktu satu hari, sehingga paling tidak pekan depan lajur sisi utara JLS tersebut baru dibuka kembali untuk arus lalu lintas dari barat yang selama kerusakan diperbaiki arus lalu lintas itu dialihkan ke lajur kanan (selatan) yang biasa untuk arus lalu lintas dari timur, sehingga tidak menimbulkan ketersendatan.

SAMIN-NEWS.com, PATI – Di luar pemadatan lapis bawah oprit Jembatan Penambuhan, di ruas Jalur Lingkar Selatan (JLS) Pati yang ambles dan membutuhkan waktu selama empat hari. Akan tetapi berikutnya masih dibutuhkan waktu lima hari lagi untuk penyelesaiannya, itu pun dengan catatan asal cuaca cukup ramah atau tidak turun hujan terus menerus.

Jika kondisi yang disebut terakhir terjadi, maka penyelesaian pekerjaan perbaikan amblesnya oprit jembatan tersebut waktunya bertambah lama. Sebab, pekerjaan terakhir adalah pengecoran beton untuk oprit berukuran panjang 11,7 meter dan lebar 5 meter hingga Senin (6/1) hari ini masih berlangsung pekerjaan parangkaian kerangka besi.

Hal tersebut dibenarkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pelaksanaan Jalan Wilayah II Provinsi Jawa Tengah untuk Trengguli, Kudus, Pati hingga Batas Kota Rembang, Suratno, ketika ditanya di lokasi jembatan tersebut. Jika cuaca baik, katanya lebih lanjut, pekerjaan pengecoran beton paling tidak besok sudah bisa dilakukan.

Akan tetapi, jika kondisi cuaca sebaliknya atau terus menerus turun hujan pengecoran lapisan oprit itu tak bisa dilakukan. ”Dengan demikian, untuk melaksanakan pekerjaan itu tetap tergantung pada kondisi cuaca yang saat ini memang sedang musimnya turun hujan,”ujarnya.

Menjawab pertanyaan, Suratno menambahkan, jika pengecoran beton bisa dilakukan itu pun masih dibutuhkan lagi waktu selama lima hari lagi. Yakni, untuk pengecoran beton hingga kering membutuhkan waktu empat hari, dan sisa waktu satu hari untuk menata lapis penguat atas (LPA) kemudaian pengaspalan.

Untuk keperluan yang disebut terakhir, cukup membutuhkan aspal satu lapis dengan ketebalan 15 cm, dan terakhir lapisan aus paling atas 5 cm. Sedangkan kemungkinan menyusul amblesnya sisi barat oprit jembatan yang sama, kini masih dicermati sehingga akan dicoba lagi bersama setelah perbaikan oprit sebelah timur selesai.

Dengan demikian, hal itu akan dilakukan setelah akses jalan dibuka lagi untuk arus lalu lintas sehingga ada beban kendaraan yang melintas di atasnya. Jika ternyata oprit sisi barat masih mampu menahan beban kendaraan bermuatan berat yang melintas, maka hal tersebut akan tetap dipertahankan sehingga sekarang sudah dilakukan penambahan pelapis aspal di atasnya.

Sebaliknya, jika ternyata tidak lagi mampu menahan beban di atasnya oprit sisi barat tetap harus dibongkar untuk dilakukan perbaikan. ”Akan tetapi hal itu kita tunggu perkembangan selanjutnya setelah nanti akses JLS lajur utara dilewati kendaraan,”imbuhnya.

Peringatan bagi para sopir truk yang melintas di ruas JLS dalam kondisi hujan seperti sekarang, karena akses ruas JLS semua baru selesai dikerjakan akhir Desember lalu, hendaknya tidak berhenti untuk parkir di bahu jalan. Utamanya, yaitu bahu jalan sepanjang 5.500 meter karena merupakan urukan dan pemadatan ruas jalan baru, dan besar kemungkinan waktu pelaksanaan pekerjaannya tidak maksimal.

SAMIN-NEWS.com, PATI – Konsekuensi logis dalam memenuhi tanggung jawab pelayanan publik untuk lampu penerangan jalan umum (PJU), adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat. Kini Pemkab Pati akan menanggung Pajak Penarangan Jalan Umum (PPJU) ruas JLS yang baru selesai pembangunannya tersebut untuk daya lebih dari 50.000 wat.

Sebab, panjang ruas JLS lajur sisi utara (kiri) dari barat seluruhnya adalah 5.500 meter sehingga tiap-tiap 500 meter harus terpasang satu boks untuk satu daya listrik 5.000 wat. Hal tersebut mengingat tiap satu titik tiang lampu dengan dua sisi lampu terpasang masing-masing sebesar 250 wat, sehingga satu tiang lampu sama dengan 500 wat.

Hal itu dibenarkan petugas dari Seksi Kelistrikan Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, Sukarno. Rekanan yang mengerjakan proyek JLS tersebut yang sekarang sudah memahami betul untuk mengerjakan instalasi jaringann tiang lampu PJU itu.

Maksudnya, tiap jarak 500 meter dipasang satu boks meter untuk membagi daya sebesar 5.000 watt atau ke 10 titik tiang lampu PJU yang terpasang tepat di tengah median jalan. ”Akan tetapi boks meter tidak dipasang pada satu tiang listrik PJU, melainkan dibuatkan tiang tersendiri sehingga besok dalam pemeliharaan jumlah boks meternya jelas,”ujarnya.

Dengan terpasangnya PJU dan beban pemkab harus membayar PPJU sebesar itu, maka sangat disayangkan jika para pengguna jalan khususnya yang dari barat saat melintas di jalan nasional pantura tidak mau masuk ke JLS. Apalagi di malam hari, kebanyakan mereka melintas masuk kota yang seharusnya tidak ada lagi truk-truk berukuran besar.

Karena itu, kata beberapa pemerhati lalu lintas di Pati, sungguh perilaku berlalu lintas yang sama sekali tidak mematuhi aturan rambu-rambu. Sebab, di ujung pertigaan di Desa Sokokulon, Kecamatan Margorejo, Pati sudah terpasang rambu-rambu larangan truk masuk kota tapi hal itu tidak dianggap suatu aturan oleh para sopir truk yang bersangkutan.

Di sisi lain, pihak yang berkompeten selalu berdalih bahwa JLS masih dua lajur sehingga bila malam hari dua lajur digunakan truk-truk dari arah berlawanan sangat membahayakan. Sekarang kondisinya sudah jauh berbeda, apa lagi yang menjadi alasan truk tetap masuk kota maka hal itu sangatlah patut dipertanyakan.

Untuk penyalaan PJU JLS yang baru tuntas, tinggal menunggu rekanan merekomendasikan ke PLN untuk penyaluran dayanya. ”Baru tahap berikutnya, Pemkab yang harus membayar pajaknya sehingga kalau fasilitas tersebut masih dilecehkan oleh pengatur aturan dan diikuti para sopir jelas benar-benar keterlaluan,”tandas salah seorang warga Margorejo, M Hadi.