Itu disampaikan Plt Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Pati, Hasto Utomo, belum lama ini. Menurutnya banyak ruas jalan kondisinya rusak yang dikeluhkan oleh masyarakat.

“Yang menjadi sorotan belum tercover atau tertangani saat ini titik-titik krusial antar kecamatan yang dikeluhkan masyarakat. Intinya jalan rusak sudah kita usulkan termasuk Beketel-Maitan yang dulu ambrol di Purwokerto itu diusulkan ke bantuan keuangan provinsi tahun depan,” kata dia.

Dirinya menyebut kerusakan jalan diusulkan agar menerima Bankeu provinsi tahun depan itu merupakan alternatif yang tidak bisa dicover oleh pemerintah daerah.

Kemudian, kata dia yang diusulkan yaitu jalan Bringinwareng di Kecamatan Winong dan Sukoharjo-Ngurensiti di Kecamatan Wedarijaksa. Jalan tersebut mengalami kerusakan cukup parah.

“Yang Sukoharjo-Ngurensiti itu kami usulkan Rp 1 miliar, karena di sana kerusakannya cukup parah dan panjang. Kemudian (kami usulkan) jalan Bumirejo-JLS (Jalan Lingkar Selatan) dan jalan Pakis-Gunungwungkal,” ujar Hasto.

Lebih lanjut, semua perbaikan jalan di Kabupaten Pati tidak mungkin dibiayai dari APBD daerah. Pasalnya, jelas hal itu membutuhkan anggaran sangat tinggi berbanding dengan kemampuan anggaran yang terbatas. Di samping itu, anggaran daerah tentunya dibagi secara merata.

“Berkaitan dengan nominal tinggi, kemampuan anggaran kita otomatis ndak mampu. Karena yang membutuhkan kerusakan jalan kita banyak, jadi kita bagi. Tidak bisa kita fokuskan hanya ke satu titik. Sebab nanti pada iri,” bebernya.

“Kemampuan kita APBD paling Rp 1 sampai 2 miliar (per titik) kita bagi biar merata. Tidak bisa dipusatkan hanya satu titik seperti jalan Beketel-Maitan itu misalnya,” pungkasnya.

Ada ratusan peserta demo berasal dari Purwokerto, Durensawit, Sumbersari dan Beketel. Mereka berkumpul di Sumbersari untuk menyuarakan aspirasinya.

Vina salah satu peserta mengatakan aksi yang ia lakukan bersama dengan lainnya merupakan protes warga atas kekecewaan yang dirasakan akibat rusaknya jalan. Ia mengaku hal tersebut mengakibatkan udara tercemar debu.

“Warga kena dampaknya, anak banyak yang batuk imbas debu. Bahkan ada anak yang harus dilarikan ke rumah sakit gara-gara itu debu jalanan,” paparnya kepada wartawan, Senin (28/8/2023).

Dia menegaskan tak hanya punya efek pada kebersihan udara. Menurutnya, di jalan ini tak jarang pengguna jalan mengalami kecelakaan.

” Iya tidak hanya memicu munculnya debu bertebaran ya, juga banyak pengendara yang mengalami kecelakaan saat melintasi jalan,” tambah dia.

Warga meminta pihak terkait segera mengambil tindakan untuk melakukan perbaikan jalan. Di samping itu, mereka juga meminta tambang galian C ditutup. Kendaraan pengangkut hasil tambang hanya menambah kerusakan jalan.

Sedangkan Camat Kayen, Tri Wijanarko saat menemui peserta aksi menyampaikan agar warga tidak hanya menyuarakan secara lisan. Melainkan juga melaporkan tuntutan ini secara tertulis.

“Jadi ini sebaiknya disampaikan juga secara tertulis ditandatangani dari perwakilan warga. Tentunya kami pemerintah Kecamatan Kayen juga akan berupaya akan menyampaikan kasus ini kepada pak Pj,” ucapnya.

Dirinya menyebut usulan jalan rusak tersebut tengah diproses. Setidaknya DPUTR Pati mengusulkan 13 ruas jalan milik kabupaten dengan kondisi rusak ke pusat sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres).

“Tanggal 15 Mei kemarin ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) perlunya audiensi terkait dengan usulan kami soal jalan rusak. Dan rencananya bulan Juni baru ada kepastian,” ujarnya.

Di antaranya ruas jalan itu seperti Jaken-Batangan, Gabus-Winong, Gabus-Tambakromo, Sukolilo-Prawoto, Jakenan-Jaken, Pati-Tlogowungu, Pati-Gabus dan Pati-Gembong.

Berdasarkan perhitungannya dari keseluruhan ruas jalan yang diusulkan itu membutuhkan anggaran sekitar Rp 67 miliar. Hanya saja pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemerintah pusat bukan lagi dibebankan ke daerah.

Pihaknya juga belum mengetahui apakah nantinya 13 ruas itu disetujui semua atau didahulukan berdasarkan skala prioritas. Ketika dikerjakan oleh Pempus maka beban daerah lebih ringan.

“Saat ke balai besar itu kami sampaikan prioritas utamanya jalan alternatif yang terdampak perbaikan pantura. Intinnya koordinasi ini agar nanti usulan Inpres benar-benar diperhatikan dan disetujui,” paparnya.

Sebelumnya tahun 2022 kemarin warga juga menggelar upacara peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia di jalanan. Hal itu dilakukan sebagai bentuk menyuarakan aspirasi warga kepada pemerintah yang tak kunjung memperbaiki kerusakan jalan.

Jalan ini kerap dilalui kendaraan dump truk pengangkut hasil tambang di Gunung Putih Clering. Sehingga menyebabkan cepatnya jalan rusak dan berlubang. Ditambah lagi saat cuaca hujan menyebabkan genangan air.

Suparno salah satu peserta aksi mengatakan Desa Puncel meski letak geografisnya yang berada di pinggiran, namun sebagai warga negara mempunyai hak yang sama. Menurutnya warga pinggiran juga tertib membayar pajak, jadi jangan ada pembedaan.

“Kami memiliki hak yang sama sebagai pembayar pajak. Walau kami berada di pojok utara Pati berbatasan Jepara, namun kami mempunyai hak yang sama menikmati pembangunan infrastruktur yang merata,” ungkapnya, Selasa (28/3/2023).

Protes warga Desa Puncel tersebut dengan membentangkan sejumlah spanduk yang berisikan kritik terhadap lambannya pemerintah merespon jalan provinsi di lingkungannya. Warga juga melakukan aksi bersih-bersih jalan.

Warga membawa sejumlah peralatan mulai dari cangkul semprot yang digunakan untuk membersihkan jalan dari tumpukan kerikil tak rata. Sehingga diharapkan masyarakat bisa berkendara dengan aman dan aman nantinya.

“Pembangunan infrastruktur supaya bisa merata semua masyarakat bisa menikmatinya. Kita lakukan bersih-bersih ini agar pengguna jalan nyaman saat berkendara,” tegasnya.

Bahkan, dia berujar di sepanjang jalan penghubung Jepara sampai Tayu ini telah memakan banyak korban. Menurutnya jalan rusak menjadi salah satu pemicu kecelakaan lalu lintas. Dan sudah berulang kali di jalan ini terjadi kecelakaan.

Plt Bina Marga DPUTR Pati Hasto Utomo mengatakan bahwa usulan ini merupakan instruksi dari presiden Joko Widodo mengenai perbaikan jalan di daerah. Dan pihaknya sudah menindaklanjutinya melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jateng – DIY.

“Kami usulkan 13 titik jalan rusak, kurang lebih membutuhkan Rp 67 miliar. Bersama dengan tim kami juga sudah ke Balai Jalan Nasional,” kata Hasto saat dikonfirmasi, Jumat (10/3/2023).

Menurutnya, dari belasan kerusakan jalan di daerah yang diusulkan pada Februari kemarin tersebut belum tentu disetujui semua oleh pusat. Akan tetapi, pihaknya sudah berupaya menjelaskan berikut dengan mengirim gambar foto jalan rusak ke pusat.

Jika usulan ini disetujui, artinya nanti perbaikan jalan dilakukan oleh pusat. Anggaran juga dari atas, daerah menerima hasilnya. Melalui program ini bisa terkurangi beban pemerintah daerah mengingat kerusakan jalan yang terjadi cukup panjang.

“Daerah hanya menerima jadinya, program serupa itu seperti yang pernah di jalan Jakenan-Winong. Mudah-mudahan ini bisa direalisasikan karena kebutuhan sangat banyak. Jalan kabupaten sepanjang 1.256 km. Sementara dari jumlah itu, 22 persen jalannya mengalami kerusakan,” terangnya.

Lantaran jalan kabupaten yang cukup panjang tersebut, cukup sulit dilakukan semuanya oleh daerah. Padahal, menurut Hasto tiap untuk membangun 1 km yang bagus membutuhkan Rp 2 miliar. Sedangkan dia memperkirakan jalan kabupaten yang rusak sepanjang 300 km. Bahkan bisa lebih dari perkiraan.

“Dari perkiraan kerusakan jalan tersebut, di tahun 2023 ini kami hanya menerima kucuran anggaran Rp 60 miliar. Kebutuhannya sangat besar,” Hasto melanjutkan.

Sementara 13 titik jalan yang diusulkan itu, antaranya Jaken Batangan, Jaken Jakenan, Jaken batas Blora, Gabus Winong, Gabus Tambakromo, Pati Gabus, Sukolilo Prawoto, Kayen Beketel, Pati Tlogowungu, Pati Gembong, Karangrejo Kuniran, Dukuhseti batas Jepara, Winong Jakenan.

Susilo yang merupakan warga Gondang Manis Kudus Gang 11, RW 3/RT 1 itu mengeluh ke Masan mengenai jalan utama daerah tempat tinggalnya yang rusak, saat mengikuti kegiatan sosialisasi cukai.

“Keluhan saya bisa diterima dengan pak Masan. Saya minta, bukan karena menuntut atau apa, tapi karena jalan itu menghubungkan gondang manis wetan dan kulon,” kata Susilo saat ditemui di Balai Desa Gondang Manis.

Nantinya jika jalan utama tersebut diperbaiki maka banyak masyarakat yang pastinya semangat dalam menjalani aktivitas tertentu.

“Supaya bisa enak berjalan dan masyarakat tidak mengeluh. Karena disini saya mewakili masyarakat Desa Gondang Manis. Saya minta, supaya teman-teman dan anak kita merasakan jalan bagus dan baik. Serta tidak ada anak-anak yang jatuh saat melewatinya,” ungkapnya kepada Samin News.

Lebih lanjut, sebab, seringkali terjadi anak-anak yang jatuh saat melewati jalan utama itu yang rusak. Dirinya menyampaikan keluhan itu berdasarkan keluhan warga lainnya yang turut serta merasakannya.

“Sering anak-anak jatuh disitu karena jalanan rusak. Saya menyampaikan keluhan itu atas dasar keluhan warga yang saya dengar,” ujarnya.

“Karena nunggu dari Kabupaten dan itu jalan kabupaten. Saya usul karena sudah diceritakan masalah dana saat kegiatan cukai. Darimana asal usulnya karena pimpinan juga manusia,” tambahnya.

Dirinya meminta supaya jalan itu bisa segera diatasi oleh bapak-bapak yang diatas (DPRD Kudus). “Jalan tersebut sebelumnya juga sudah dikeluhkan ke pihak desa. Namun belum bisa dikerjakan dan disuruh sabar,” sambungnya.

Terkait hal itu, Ketua DPRD Kudus Masan menanggapi keluhan yang disampaikan oleh warga Gondang Manis. “Itu mudah, akan segera kita bangun. Rencana setelah perubahan APBD yang sedang berproses September selesai. Untuk anggaran biar PUPR Kudus yang ngitung, namun menggunakan anggaran pemeliharaan. Kalau untuk full belum bisa,” pungkasnya.

Penulis
Adam Naufaldo

Sebab, jika upaya menutup lubang-lubang jalan yang rusak oleh seksi yang bersangkutan, hal itu juga hanya menyelesaikan permasalahan tersebut sesaat saja. Sebab, semisal dilakukan penambalan jalan yang rusak, tapi selesai itu hujan terus mengguyur, maka material untuk keperluan itu meskipun terlebih dahulu harus dipanaskan akhirnya tetap akan terkelupas.

Apalagi, jika aspal dengan pasir yang dicampur kemudian digunakan menutup lubang atau bagian ruas jalan yang rusak kemudian diguyur hujan, jelas tak mampu bertahan lama. Hal tersebut sama saja membuang-buang material yang tidak ada manfaatnya, karena kerusakan kembali pun tak bisa dihindari, terutama saat setelah dilakukan penambalan kemudian banyak kendaraan bermuatan berat yang melintas.

Kepala Seksi (Kasie) Pemeliharaan Bidang Binamrga DPUPR Kabupaten Pati, Andik, ketika ditanya berkait hal tersebut tidak mengelak, bahwa upaya penambalan ruas jalan yang rusak dalam kondisi hujan seperti sekarang memang kurang tepat. Sedangkan terjadinya kerusakan atau terkelupasnya aspal di badan jalan, karena saat hujan deras mengguyur, air hujan juga mengalir di ruas jalan karena terbatasnya saluran pembuang (drainase)

Seperti di ruas jalan Pati-Gembong lewat Sukoharjo-Banyuurip, misalnya, rusaknya ruas jalan tersebut memang tidak tersediannya saluran pembuang, karena masyarakat yang mempunyai lahan di pinggir jalan menolak jika lahan miliknya yang perbatasan dengan akses jalan itu dikeruk menggunakan alat berat. Padahal, untuk kepentingan saluran pembuang, tentu membutuhkan alat berat itu tapi warga pemilik lahan tidak memperbolehkan.

Akibatnya, saat hujan deras, air hujan dari lahan mereka yang membawa tanah merah pun limpas ke jalan, dan menyisakan lumpur, sehingga kondisi ruas jalan menjadi licin yang menyebabkan pengendara motor sampai ada yang jatuh. ”Untuk mengeruk bagian tepi jalan setelah kejadian itu, kami minta pengamanan Pak Polisi tentuanya,”imbuh Andik.