Tuntutan mereka diharap direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati. Beberapa kali sudah menyampaikan aspirasi, baik melalui tulisan maupun dengan lisan. Hanya saja jawabannya dinilai cuma akan dipertimbangkan.

“Per tahun cuma 500 ribu, harapannya iya 500 ribu perbulan,” kata Ketua aksi, Sutrisno.

Sebenarnya peserta aksi ditemui oleh Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro hingga dari pihak legislatif. Namun, menurutnya jawaban itu belum memuaskan. Terlebih kata Sutrisno, Pj Bupati muncul dengan sikap arogan.

“Pasti kita akan demo ke dua kalinya yang lebih besar, dari kali ini yang ada 2000 massa,” jelas Sutrisno.

“Tidak ada kepuasan karena muncul arogan dan ada nada marah,” jawabnya.

Dalam kesempatan itu, Henggar menemui massa aksi mengatakan akan mempertimbangkan dan menghitung kemampuan keuangan daerah. Mengingat membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk memfasilitasi tuntutan tersebut.

“Honor nanti akan pertimbangkan kita hitung lagi. saya kira tidak mungkin angka terpenuhi. Tetapi akan dihitung ulang, uang daerah harus dihitung betul,” singkat Henggar.

Henggar sempat tersulut emosi dengan massa sambil bertanya identitas ke salah satu peserta aksi. Menurut Henggar peserta aksi merupakan seorang pimpinan. Jadi harus dilakukan dengan sikap yang baik.

Massa aksioma meminta agar insentif yang menjadi haknya harus layak. Pasalnya saat ini yang diterima hanya Rp 500 ribu per tahun. Hal ini dinilai bukan menghormati tetapi sebaliknya penghinaan.

Massa aksi diikuti 2000 peserta, dari Ketua RT dan RW serta Kepala Desa di Kabupaten Pati turun ke jalan menuntut agar insentif tersebut dinaikkan.

“Tuntutan aksi penyampaian aspirasi hari ini kenaikan tunjangan RT RW yang setiap tahun hanya Rp 500 ribu. Tapi kalau hanya Rp 500 ribu pertahun bukan uang penghormatan, tapi penghinaan melihat faktor kelayakan yang tidak layak untuk kebutuhan RT RW dibanding resikonya,” kata koordinator aksi, Sutrisno.

Menurutnya kegiatan demostrasi iki merupakan bagian dari penyampaian aspirasi di depan umum. Dia mengaku sudah ketiga kalinya menghadap menyuarakan aspirasi. Namun tidak mendapat jawaban yang memuaskan.

“Sebab kita menghadap sudah ke tiga kali baik tertulis maupun secara lisan. Namun hanya dijawab dengan bahasa seremonial dan datar-datar saja, nanti saya tindaklanjuti, nanti saya upayakan dan cari solusinya,” Sebut Sutrisno.

Pihaknya menegaskan bahwa Ketua RT dan RW merasa kesal aspirasinya tidak diterima. Terlebih peran RT dan RW merupakan kepanjangan tangan pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat.

“Jadi saya sebagai ketua aksi bagaimanapun juga, kalau ada kebijakan bukan peraturan perundang-undangan ada kebijakan di kabupaten Pati yang tidak berpihak kepada masyarakat desa dan masyarakat kecil, maka hukumnya harus kita lawan,” pungkasnya.

Permintaan itu disampaikan saat audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati di Ruang Banggar kantor dewan setempat pada Selasa (20/6/2023).

Salah satu peserta audiens dari Desa Muktiharjo, Kecamatan Pati Nur Dwi Budianto. Bahkan dirinya meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mengganti intensif dengan honor. Nantinya setiap RT dan RW menerima honor setiap bulannya.

“Insentif pingin diganti honor tiap bulan. karena tidak sesuai jumlah yang diberikan tidak sesuai,” ujarnya saat menyampaikan aspirasi di depan anggota dewan.

Kendati menghendaki adanya sistem keuangan yang diberikan diganti dengan sistem honor, tetapi dia tidak menyebutkan secara rinci berapa jumlah nominal yang diusulkan Pemkab bagi masing-masing RT dan RW.

Sementara Ketua Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati), Pandoyo yang mendampingi audiensi itu mengatakan insentif Rp 500 dirasa rendah. Sehingga mereka para ketua RT dan RW meminta pemerintah agar memikirkan nasib kesejahteraan semua elemen masyarakat.

Disinggung besaran insentif yang diminta RT dan RW, dia menyampaikan aspirasi dari masyarakat ini hendaknya diakomodir pemerintah daerah setempat. Menurutnya, insentif yang diberikan kepada RT dan RW selama ini tidak layak.

“Insentif RT-RW sampai saat ini hanya 500 per tahun ribu agar dinaikkan. Nominalnya tidak disebutkan, tapi inginnya dinaikkan sesuai kemampuan keuangan Pemkab dan menyesuaikan dengan asas kepatutan,” paparnya.