Musrenbangdes dihadiri Camat Margorejo, Kapolsek, Danramil, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, ketua RT dan RW, serta sejumlah lembaga desa. Forum tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah desa.

Kepala Desa Muktiharjo, Suwarto, mengatakan Musrenbangdes juga menjadi bagian dari proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Menurutnya, keterlibatan masyarakat penting agar rencana pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan desa.

“Ini dilakukan sekaligus untuk menyusun RPJMDes. Kita berkumpul meski ini adalah membosankan saya kira. Akan tetapi antusiasme warga semua patut diapresiasi lantaran sering usul, tetapi tidak semua usulan itu bisa terealisasi,” ujar Suwarto.

Dalam pembahasan tersebut, Pemerintah Desa Muktiharjo menetapkan pembangunan infrastruktur yakni rabat beton sebagai salah satu prioritas yang akan didukung melalui Dana Desa. Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan akses dan mobilitas masyarakat di wilayah desa.

Suwarto menjelaskan, Musrenbangdes juga menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Karena itu, berbagai usulan masyarakat perlu dibahas dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

“Musrenbang itu sebagai salah satu syarat menyusun APBDes,” kata Suwarto.

Sementara itu, rencana pembangunan gedung serbaguna di Desa Muktiharjo belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Keterbatasan anggaran membuat pembangunan fasilitas tersebut harus ditunda, sehingga pemerintah desa akan lebih dahulu memprioritaskan program yang dinilai paling mendesak dan sesuai kemampuan keuangan desa.

Camat Margorejo, Arief Fadillah menyampaikan bahwa Musrenbangdes merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh desa. Karena forum tersebut untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat.

“Musrenbangdes memang benar wajib dilakukan karena istilahnya ini amanat undang-undang,” katanya.

Sementara salah satu warga menyampaikan masalah di lingkungannya yaitu terkait banjir. Masalah itu sudah disampaikan warga. Kemudian terkait dengan infrastruktur aspal jalan sudah hilang, termasuk drainase selokan. Warga berharap infrastruktur jalan menjadi prioritas penanganan.

Pembangunan talud tersebut diketahui menelan anggaran sebesar Rp196 juta yang bersumber dari APBD Kabupaten Pati tahun 2025. Warga melaporkan dugaan penggunaan material yang tidak sesuai, termasuk tidak menggunakan pasir sebagaimana mestinya.

Ketua Komisi C DPRD Pati, Joni Kurnianto, mengatakan sidak dilakukan sebagai tindak lanjut atas aduan masyarakat terkait kualitas pekerjaan talud.

“Atas laporan dari masyarakat, kami dari Komisi C DPRD Pati melakukan sidak ke pembangunan talud,” kata Joni.

Talud dengan panjang hampir 300 meter itu sebelumnya dilaporkan mengalami kerusakan sepanjang sekitar 4 meter setelah diterjang banjir. Kerusakan tersebut sempat viral di media sosial dan memunculkan dugaan lemahnya campuran material karena minimnya penggunaan pasir dan semen.

Namun, saat sidak dilakukan, Komisi C tidak menemukan kerusakan di lokasi karena bagian yang rusak telah diperbaiki oleh CV Jassba Asyifa Sejahtera selaku penyedia jasa.

“Yang rusak 4 meter, memang semenya ini menjadi perhatian kami. Utamanya di daerah rawan banjir jangan sampai ada pekerjaan seperti ini. Ini tidak kelihatan, nanti kita lihat kekuatannya,” imbuh Joni.

Atas temuan tersebut, Joni meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, khususnya Bidang Bina Marga sebagai pengawas, untuk memperketat pengawasan terhadap setiap pekerjaan infrastruktur.

Ia menegaskan tidak ingin kejadian serupa terulang kembali, terlebih di era digital saat ini masyarakat dengan mudah melakukan pengawasan dan menyampaikan laporan.

“Kami sudah sampaikan ke pengawas ke depannya jangan seperti ini. Laporan tidak hanya satu, semua masyarakat bisa laporan,” tutup Joni.

Pembongkaran pekerjaan dilakukan karena mutu pekerjaan dinilai pihak direksi tidak memenuhi standar sehingga PUPR merekomendasikan pembongkaran pekerjaan.

Diketahui pemenang tender pekerjaan peningkatan ruas jalan S Parman, Katamso, A Yani, Gatot Subroto, dan jalan Sudirman senilai Rp 942 juta adalah CV Sawunggaling.

Kepala PUPR Kabupaten Grobogan Een Endarto mengatakan, dari visualisasi dan fisik terlihat daya rekat aspal rendah, hal itu memungkinkan aspal cepat mengalami kerusakan.

“Karena masih dalam masa kontrak, kita rekomendasikan untuk aspal ulang,” terangnya pada Sabtu (9/9/2023).

Sekretaris PUPR Grobogan Wahyu Tri Darmawanto menambahkan, hasil pekerjaan sudah dicek pihak direksi, dan kurang maksimal.

“Hasil cek direksi dan rekanan di spot itu hasilnya kurang maksimal, sehingga perintah direksi harus diganti,” jelasnya. (RR/DD)

Ratri membeberkan bahwa sejak diluncurkan sekitar 6 bulan lalu, layanan online sebagai ruang publik ini menampung keluhan, aduan, akses informasi maupun saran atas kondisi di lapangan.

Akan tetapi, dari sejumlah itu tidak semuanya dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan di antaranya dinyatakan tidak valid lantaran tidak memenuhi standar verifikasi identitas. 198 aduan valid, dan sisanya atau 177 tidak terverifikasi.

“Dari 375 aduan yang masuk, 198 dinyatakan valid. Selebihnya tidak karena tidak ada respon dari pelapor. Lapor tapi tidak menyertakan identitas serta tidak dilengkapi dengan bukti,” ungkapnya kepada wartawan.

Menurutnya, LaporBup merupakan ruang publik untuk memberi ruang masyarakat terhadap proses pembangunan. Sehingga aduan itu bisa dipertanggungjawabkan dan bisa ditindaklanjuti oleh OPD yang membidangi.

“Tidak mungkin hanya untuk main-main dan iseng saja, perlu dipertanggungjawabkan mengisi identitas nama, alamat, nomor yang bisa dihubungi. Jadi kalau tidak (terverifikasi) tidak akan diteruskan ke OPD,” jelasnya.

Jika aduan dinyatakan lengkap dan valid, selanjutnya akan diteruskan ke OPD yang membidangi. Ratri mengatakan OPD tersebut diberi waktu 10 hari untuk menyelesaikan aduan.

Dia melanjutkan, adapun aduan yang masuk itu mayoritas adalah aduan terkait dengan infrastruktur dan bantuan sosial. Masyarakat mengeluh dengan infrastruktur di Pati. Sehingga DPUTR dan Dinas Sosial selaku dinas yang membidangi akan menindaklanjutinya.