Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat berwirausaha sekaligus mempersiapkan generasi muda agar mampu memanfaatkan peluang usaha di tengah perkembangan teknologi digital.

Mengusung tema Peran Pemuda Sebagai Wirausaha Pemula di Era Digitalisasi, peserta mendapatkan materi mulai dari membangun pola pikir sebagai pelaku usaha, pengelolaan bisnis, hingga pemanfaatan platform digital untuk mengembangkan usaha secara lebih efektif.

Kepala Dinporapar Kabupaten Pati, Rekso Suhartono, mengatakan pelatihan ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mendorong lahirnya lebih banyak wirausaha muda yang mandiri dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

“Kegiatan ini itu dijadikan sebagai pemantik untuk mendorong para pemuda menjadi wirausaha muda. Menumbuhkan minat untuk berwirausaha dari para milenial serta menciptakan peluang usaha,” ucapnya.

Ia menambahkan, faktor utama dalam memulai usaha bukanlah besarnya modal, melainkan kesiapan sumber daya manusia dan kemauan untuk terus belajar serta berkembang sebagai seorang wirausaha.

“Modal usahanya itu adalah manusianya bukan materinya lho ya. Pokoknya niatnya ada dulu, pokoknya kemauan yang disebut jiwa entrepreneur. Kegiatan ini juga jangan dimaknai akan dapat bantuan lo ya. Tetapi menumbuhkan minat belajar untuk terus berkarya,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Desa Tegalarum, Suprihadi, berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan agar semakin banyak pemuda yang memiliki keterampilan dan keberanian membangun usaha sendiri.

“Dari kami selaku pemerintahan desa ya berharap kegiatan semacam ini tidak berhenti di sini saja. Tapi tetap berlanjut. Jadi semakin menciptakan peluang besar bagi pemuda kreatif dan inovatif untuk berwirausaha,” harapnya.

Warga menilai penerbitan 318 SHM di atas lahan eks HGU menimbulkan banyak tanda tanya. Terlebih, sertifikat tersebut diduga sebagian besar diterbitkan atas nama pihak yang bukan berasal dari Desa Karangsari.

Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, mengatakan aspirasi warga akan dikawal karena terdapat sejumlah hal yang perlu diklarifikasi, termasuk terkait proses perubahan status lahan dari HGU menjadi SHM.

“Sebanyak 318 SHM tersebut adalah rata-rata bukan orang Karangsari di luar orang Karangsari semua,” ujar Ali.

Menurut Ali, berdasarkan penjelasan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pati, proses administrasi penerbitan SHM dinilai telah sesuai ketentuan. Meski demikian, mekanisme perubahan hak atas lahan tersebut masih menjadi perhatian.

“Saya tadi bertanya kepada Badan Pertanahan dijawab Badan Pertanahan kalau prosesnya sudah benar, cuma mungkin tata cara atau prosesnya ada perubahan dari HGU menjadi SHM itulah yang kurang pas dan ditanyakan oleh warga Karangsari,” katanya.

Ia juga menyoroti waktu penerbitan SHM yang dinilai janggal karena terbit sebelum masa berlaku HGU berakhir pada 31 Desember 2025.

“HGU-nya habisnya itu per 31 Desember 2025 tapi SHM-nya terbit sebelum itu, artinya ada proses yang tidak pas, kalau menurut keyakinan teman-teman Karangsari dan teman-teman DPRD juga sama,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor BPN Kabupaten Pati, Bayu Indarto, menyatakan pihaknya akan menelusuri dokumen penerbitan seluruh SHM yang dipersoalkan warga.

“Tadi disampaikan penerbitan SHM kok cepet banget dan sebagainya nanti perlu kami telusuri, kita dari 318 itu kan by data by dokumen harus kita pilih satu-satu karena prosesnya 2021 sampai dengan 2023,” ungkapnya.

Perwakilan Gerakan Petani Karangsari, Khoirul Abidin, berharap dugaan maladministrasi dalam penerbitan SHM dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Tadi dalam audiensi sudah disampaikan bahwa dalam memproses terbitnya SHM itu cacat atau melanggar hukum ada maladministrasi yang tidak sesuai dengan Perundang-undangan,” katanya.

Ajang tersebut menjadi wadah penilaian bagi organisasi kepemudaan yang dinilai aktif, inovatif, serta memiliki kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan dan pengembangan generasi muda.

Dalam penilaian nanti, Karang Taruna Satria Mulya akan memaparkan sejumlah program unggulan yang telah dijalankan bersama masyarakat.

Program tersebut mencakup bimbingan belajar seni, pelestarian Seni Barongan, dukungan terhadap Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), hingga pengembangan ekonomi kreatif melalui Pasar Sendangan yang menjadi ruang promosi UMKM sekaligus pertunjukan seni warga.

Selain itu, mereka juga akan memperkenalkan berbagai potensi Desa Kertomulyo, seperti buku sejarah desa, status sebagai Desa Budaya dan Desa Wisata, serta penyelenggaraan Kertomulyo Culture Festival.

Ketua Karang Taruna Satria Mulya Desa Kertomulyo, Haidar Fakhruddin, mengatakan keikutsertaan dalam kompetisi tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi desa sekaligus menunjukkan peran aktif pemuda dalam pembangunan. Seluruh program akan dirangkum dalam proposal yang dipresentasikan kepada tim penilai.

“Harapannya, apa yang sudah kami lakukan bisa menjadi contoh bagaimana pemuda ikut berperan mendukung pembangunan desa,” ujar Haidar Fakhruddin yang dikutip Sabtu (27/6/2026).

Menurut Didin, semangat berkegiatan di kalangan pemuda Desa Kertomulyo lahir dari proses kaderisasi yang telah dibangun oleh generasi sebelumnya. Keterlibatan pemuda sejak usia pelajar serta kolaborasi antarkelompok menjadi modal penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi.

Ia berharap keikutsertaan Karang Taruna Satria Mulya mampu mengharumkan nama Kabupaten Pati dan khususnya bagi Desa Kertomulyo.

Menurutnya, pencapaian dalam lomba akan menjadi motivasi untuk terus menghadirkan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan warga terhadap organisasi kepemudaan.

“Kalau nanti mendapat prestasi atau penghargaan, itu akan kami manfaatkan kembali untuk membuat kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Kertomulyo,” pungkasnya.

Kedatangan mereka bersama Pati Ora Sepele (POS) bertujuan mengajukan surat permohonan audiensi kedua terkait sengketa lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Rumpun Sari Antan (RSA) yang hingga kini belum menemui titik terang.

Perwakilan Gertak, Khoirul Abidin, mengungkapkan bahwa surat audiensi pertama yang dikirim pada 2 Juni 2026 belum mendapatkan tanggapan dari DPRD Kabupaten Pati. Karena itu, warga memutuskan mengirimkan surat kedua untuk meminta kepastian.

“Kami ke sini meminta audiensi terkait lahan Karangsari yang masih menjadi sengketa. Hari ini kami mengirimkan surat kedua karena surat pertama belum ditanggapi,” ujar Abidin.

Abidin menegaskan warga sudah menunggu hampir tiga minggu tanpa adanya kejelasan mengenai jadwal audiensi yang mereka ajukan.

Dalam audiensi tersebut, warga berharap dapat bertemu dengan DPRD Kabupaten Pati, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pati, serta pihak terkait lainnya guna membahas status lahan sengketa seluas 174 hektare di Desa Karangsari.

Abidin menyebut sebagian besar lahan eks HGU tersebut kini telah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Bahkan, beberapa bidang tanah disebut telah diperjualbelikan.

“Dari total luasan itu, sekitar 95 persen sudah bersertifikat SHM. Bahkan ada beberapa bidang yang sudah diperjualbelikan oleh oknum tertentu,” ungkapnya.

Warga memberi waktu satu pekan kepada DPRD Kabupaten Pati untuk merespons permohonan audiensi tersebut. Jika tidak ada tindak lanjut, mereka berencana membawa persoalan ini ke Ombudsman Republik Indonesia serta menyurati DPR RI dan jaringan petani nasional.

“Kami menunggu konfirmasi dari DPRD. Kalau tidak direspons, kami akan mengirim surat ke Ombudsman. Selain itu, kami juga akan mengirim surat ke DPR RI dan jaringan petani di tingkat nasional,” tegas Abidin.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, mengakui jika pihaknya tidak mengabaikan permintaan warga. Ia menyebut audiensi telah dijadwalkan pada 29 Juni 2026.

“Sudah saya agendakan. Tanggal 29 Juni 2026. Harus sabar menunggu karena agenda DPRD juga banyak. Ada reses, bimtek fraksi, dan agenda paripurna yang harus diselesaikan,” bebernya.

Ali menjelaskan, DPRD masih perlu melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar seluruh pihak yang berwenang dapat hadir dalam audiensi tersebut.

“Kami juga harus bersurat dengan pihak yang membidangi. Jadwalnya perlu disinkronkan terlebih dahulu,” pungkasnya.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Jawa Tengah, Urip Sihabudin, mengatakan dirinya ditugaskan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah untuk meninjau kondisi masyarakat terdampak sekaligus mengecek kerusakan tanggul yang menjadi pemicu masuknya air rob.

“Bapak Gubernur menugaskan kami untuk bersilaturahmi dengan warga yang terdampak, sekaligus mengecek tanggul-tanggul yang menjadi penyebab banjir rob masuk ke pemukiman warga,” ujarnya saat meninjau lokasi, Senin (22/6/2026).

Dari hasil peninjauan bersama Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, ditemukan sejumlah titik tanggul yang mengalami kerusakan dan perlu segera diperbaiki. Total panjang tanggul yang menjadi prioritas penanganan mencapai sekitar 450 meter.

“Dalam jangka pendek kami akan tangani dulu tanggul-tanggul jebol di Tunggulsari. Panjangnya sekitar 450 meter dan akan kami upayakan ditangani sesegera mungkin,” katanya.

Selain perbaikan darurat, pemerintah juga menyiapkan langkah jangka menengah untuk mengurangi risiko rob di kawasan tersebut. Salah satunya melalui peninggian tanggul di sepanjang aliran sungai yang terhubung dengan laut dan melintasi area tambak.

Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menjelaskan masih ada jalur sungai sepanjang kurang lebih satu kilometer yang membutuhkan peninggian tanggul agar mampu menahan limpasan air laut saat rob terjadi.

“Ada sekitar satu kilometer jalur sungai menuju laut yang perlu ditinggikan. Namun yang paling mendesak saat ini adalah perbaikan tanggul jebol yang totalnya sekitar 450 meter,” ujarnya.

Menurut Chandra, hasil pengecekan di lapangan telah dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai dasar percepatan pelaksanaan perbaikan infrastruktur yang rusak.

Di samping penanganan fisik, bantuan kemanusiaan juga mulai disalurkan kepada warga terdampak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan 150 paket sembako, 200 paket makanan siap saji, air mineral, family kit senilai sekitar Rp33 juta, kasur, serta tenda darurat.

Karena tidak ada warga yang harus mengungsi, tenda bantuan tersebut sementara disimpan di BPBD Kabupaten Pati untuk kebutuhan penanganan bencana pada masa mendatang.

Dukungan juga datang dari sejumlah instansi dan lembaga. Dalam kesempatan itu, BPBD Kabupaten Pati menyalurkan 20 paket sembako dan 30 dus mi instan. Baznas Kabupaten Pati memberikan 100 paket sembako, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyerahkan 40 paket sembako, sedangkan Dinas Sosial menyalurkan bantuan berupa pakaian dewasa, perlengkapan keluarga, terpal, kasur, dan selimut bagi warga terdampak rob.

Kerusakan talud di ruas jalan Pakis–Gunungwungkal tersebut dikhawatirkan dapat memicu pengikisan badan jalan akibat derasnya arus sungai.

Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUTR Kabupaten Pati, Widyotomo, menjelaskan bahwa langkah awal yang dilakukan adalah mengalihkan aliran sungai agar tidak terus menggerus area yang terdampak longsor.

“Sudah ditangani talud di Ngetuk itu. Sementara pengalihan alur sungai dulu biar tidak semakin menggerus badan jalan,” ujarnya belum lama ini.

Selain itu, normalisasi sungai juga dilakukan menggunakan alat berat untuk mengurangi tekanan arus di sekitar lokasi kerusakan.

Menurutnya, penanganan sementara ini bertujuan mencegah kerusakan semakin meluas sembari menunggu proses perbaikan permanen.

Untuk solusi jangka panjang, DPUTR mengusulkan pembangunan kembali talud menggunakan konstruksi bronjong melalui APBD Perubahan 2026. Metode tersebut dinilai lebih kuat dalam menahan erosi tebing sungai sekaligus menjaga kestabilan badan jalan.

Perbaikan permanen itu diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp300 juta. Talud yang rusak diketahui memiliki panjang kurang lebih 18 meter dengan tinggi sekitar 3 meter.

“Perbaikan diusulkan pada APBD  perubahan. Nanti talud akan dikasih bronjong. Kita usulkan Rp 300 juta untuk penanganannya,” terangnya.

Jika tidak segera diperkuat, aliran sungai berpotensi terus mengikis tepi jalan dan mengganggu kelancaran akses transportasi di jalur penghubung Pakis–Gunungwungkal.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mencatat sejumlah tambak warga terendam air laut pasang, sehingga menyebabkan kerugian ekonomi bagi petambak.

Data kerugian tersebut telah dilaporkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mendapat tindak lanjut bantuan.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengatakan penanganan rob tidak bisa hanya bersifat sementara. Menurutnya, wilayah pesisir membutuhkan solusi infrastruktur yang lebih kuat dan berkelanjutan.

“Kerugian tambak sudah kami laporkan agar bisa mendapatkan bantuan. Ini harus ditangani secara menyeluruh,” ujarnya, Senin (8/6/2026).

Pemkab Pati juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan tanggul permanen, mengingat biaya penanganan jangka panjang cukup besar.

Selain infrastruktur, pemerintah daerah menyoroti pentingnya mitigasi berbasis lingkungan seperti penanaman mangrove.

Namun, Chandra menekankan penanaman harus dilakukan dengan perencanaan matang agar tidak sia-sia akibat tergerus ombak.

“Kami dorong solusi jangka panjang, termasuk mangrove, tapi harus dengan jarak yang tepat dari garis pantai,” tambahnya.

Fenomena rob ini juga disebut tidak hanya terjadi di Pati, melainkan turut dirasakan wilayah pesisir lain seperti Kabupaten Rembang, sehingga dibutuhkan koordinasi lintas daerah dan pemerintah pusat.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah diterjunkan ke lokasi dengan membawa bantuan logistik sekaligus membangun tanggul sementara dari bambu.

“Tanggul darurat kita buat dari bambu dan peralatan pendukung lainnya sebagai langkah cepat menahan rob,” ujar Chandra di depan awak media Senin (8/6/2026).

Pemkab Pati juga menyiapkan anggaran sekitar Rp60 juta untuk penanganan darurat tersebut sambil menunggu kondisi air laut kembali surut.

Selain di Tunggulsari, rob juga berdampak di sejumlah wilayah pesisir lain, sehingga koordinasi lintas daerah terus dilakukan.

Pemkab Pati turut melaporkan kondisi ini ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta meminta dukungan Kementerian Pekerjaan Umum untuk penanganan lebih lanjut.

“Untuk penanganan permanen, kami sudah berkoordinasi dengan BNPB dan akan bersurat ke Kementerian PU,” kata Chandra.

Peristiwa tragis itu diketahui sekitar pukul 15.30 WIB. Korban yang saat itu bekerja di area persawahan bersama seorang rekan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di lokasi pembakaran daun tebu yang sedang dibersihkan.

Kapolsek Wedarijaksa AKP Suntoro menjelaskan, korban dan rekannya mendapat tugas membersihkan lahan tebu milik warga dengan membakar sisa daun tebu kering. Keduanya bekerja di titik yang berbeda dalam satu hamparan sawah.

“Korban bersama rekannya mendapat tugas membakar daun tebu yang telah kering untuk membersihkan lahan. Saat itu mereka bekerja di lokasi yang berbeda dalam satu area persawahan,” ujar AKP Suntoro.

Beberapa saat kemudian, rekan korban berinisial S merasa curiga karena korban tidak terlihat lagi di lokasi kerja. Saat dilakukan pencarian, korban ditemukan dalam posisi tengkurap dengan kondisi luka bakar berat dan langsung dilaporkan kepada pemilik lahan serta pihak kepolisian.

Polisi bersama tim medis dari Puskesmas Wedarijaksa I yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan korban mengalami luka bakar hingga sekitar 90 persen di tubuhnya dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang mengarah pada tindak pidana.

“Hasil pemeriksaan luar menunjukkan korban mengalami luka bakar sekitar 90 persen pada tubuhnya. Dugaan sementara korban terjebak kobaran api saat melakukan pembakaran bekas daun tebu,” jelas AKP Suntoro.

Pihak keluarga menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan menolak autopsi.

Polisi juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat melakukan pembakaran di lahan pertanian, terutama saat musim kemarau, dengan memperhatikan arah angin, menyiapkan alat pemadaman sederhana, serta tidak bekerja sendirian agar dapat segera memperoleh pertolongan jika terjadi keadaan darurat.

Kebakaran pertama kali diketahui sekitar pukul 06.00 WIB setelah petugas keamanan menerima laporan adanya kepulan asap dari gudang penyimpanan di bagian belakang kompleks perusahaan. Saat dilakukan pengecekan, kondisi di dalam bangunan sudah dipenuhi asap tebal.

“Petugas keamanan mendapat laporan dari petugas kebersihan terkait munculnya asap di area cold storage. Ketika dicek, bagian dalam gudang sudah dipenuhi asap tebal,” ujar Kapolsek Pati IPTU Windartono.

Petugas keamanan sempat berusaha memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan (APAR). Namun, kobaran api terus membesar sehingga upaya pemadaman awal tidak membuahkan hasil dan bantuan pemadam kebakaran segera dikerahkan ke lokasi.

“Pemadaman awal sudah dilakukan, tetapi api semakin besar dan sulit dijangkau karena asap yang sangat tebal. Karena itu, petugas langsung meminta bantuan pemadam kebakaran dan kepolisian,” jelasnya.

Berdasarkan pendataan sementara, bangunan yang terbakar digunakan untuk menyimpan bahan baku daging sapi dan daging ayam. Selain itu, ruang produksi yang berisi kardus serta material plastik mudah terbakar juga ikut terdampak kebakaran.

“Syukurnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Saat kebakaran terjadi, aktivitas perusahaan sedang libur sehingga tidak ada karyawan yang berada di dalam gedung yang terbakar,” kata IPTU Windartono.

Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Polisi menunggu hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sementara kerugian materiil masih dihitung melalui pendataan dan audit internal perusahaan.

“Tim masih melakukan penyelidikan. Untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran, kami menunggu hasil pemeriksaan dari Puslabfor Polda Jawa Tengah,” pungkasnya.