Angka tersebut setara dengan 10,52 persen dari total penduduk Kabupaten Pati. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pati, Wisnu Priyangga.

“Penggunaan IKD hampir 11 persen sekarang. Dari September itu sudah 9,9 persen,” sebutnya belum lama ini.

IKD dinilai memberikan banyak manfaat karena seluruh data identitas kependudukan dapat diakses melalui satu aplikasi terpadu. Selain praktis tanpa bentuk fisik, IKD juga terintegrasi dengan berbagai layanan publik lainnya.

“Untuk IKD ke depan lebih simpel karena praktis tidak perlu repot-repot bentuk fisik, cukup menunjukkan secara digital di smartphone. Dan juga untuk layanan lainnya terintegrasi, seperti pajak, BPJS, dan identitas kependuduk lainnya, jadinya ada layanan lain selain KTP,” katanya.

Meski demikian, tantangan masih dihadapi dalam sosialisasi IKD, khususnya pada masyarakat berusia di atas 50 tahun. Kelompok usia ini cenderung kurang berminat karena keterbatasan dalam penggunaan perangkat digital dan lebih memilih KTP elektronik fisik.

“Untuk antusias masyarakat saat ini ada beberapa segmen yang antusias, tergantung usia. Di usia 17 sampai 40 tahun mereka antisipasi, tapi untuk usia di atas 50 tahun kurang karena ada beberapa hal, mereka tidak punya android karena yang selama kita kenal E-KTP, dengan IKD sekarang dibuat dalam bentuk digital,” jelasnya.

Disdukcapil Kabupaten Pati memastikan siap memfasilitasi masyarakat yang ingin mengaktivasi IKD dengan datang langsung ke kantor pelayanan resmi. Aktivasi harus dilakukan oleh pemilik data secara langsung demi menjaga keamanan.

“Harus orangnya sendiri karena kita menghindari hal-hal yang kurang aman. Selama ini banyak kasus beredar yang mengatasnamakan Disdukcapil untuk aktivasi IKD, padahal kita gak pernah menawarkan diri aktivasi IKD,” terangnya.

Selain di Kantor Disdukcapil, aktivasi IKD juga dapat dilakukan di kantor desa, kantor kecamatan, hingga Mall Pelayanan Publik (MPP). Disdukcapil pun mengintensifkan layanan jemput bola, terutama di tingkat desa.

“Sementara, fokus ke layanan di desa. Masyarakat kita arahkan untuk meminta pelayanan ke desa, diarahkan untuk perekaman IKD,” paparnya.

Upaya peningkatan penggunaan IKD juga menyasar lingkungan instansi pemerintahan. Dalam waktu dekat, Pemkab Pati berencana menerbitkan surat edaran agar pegawai instansi pemerintah mengaktivasi IKD.

“Kendalanya dari beberapa lembaga di Pati atau instansi masih belum mewajibkan IKD, jadi masyarakat merasa belum butuh. Nanti kita menyarankan supaya nanti buat surat edaran ke semua instansi lembaga agar IKD bisa digunakan seperti KTP fisik,” imbuhnya.

Ke depan, Disdukcapil Kabupaten Pati berkomitmen terus memperluas layanan aktivasi IKD. Pada tahun 2026, pelayanan IKD direncanakan menjangkau satuan pendidikan serta perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Pati.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Disdukcapil, Sutikno Edi di kantornya, Senin (4/9/2023). Dia menjelaskan pemerintah daerah tidak mempunyai kuasa untuk menentukan seberapa banyak jumlah yang dibutuhkan. Karena merupakan kewenangan Ditjen Dukcapil Kemendagri.

“Kewenangan di pusat Ditjen Dukcapil, tergantung dari sana. Kita hanya ngajukan ke sana. Biasanya dapat cuma 2 ribu. Itu pun dibawa ke Pati seminggu wae habis. Blangko e-KTP dari pusat dan kuotanya terbatas,” ucap Sutikno.

Dirinya mengakui blangko KTP masih menjadi problem yang dihadapi. Namun bukan hanya di Pati, melainkan secara nasional.

Di samping itu, Sutikno menyebut bahwa ke depan pemerintah akan mengalihkan dari KTP fisik ke Identitas Kependudukan Digital (IKD). Menurutnya Warga yang meminta pelayanan blangko ktp, nanti dialihkan IKD dengan menggunakan smartphone.

Namun demikian, penerapan IKD masih harus dilakukan evaluasi. Pasalnya, IKD belum bisa digunakan ke semua pelayanan publik, seperti halnya di kantor perbankan.

“Nanti ke IKD semua, lama-lama ke sana cuma memang beberapa institusi perbankan misalnya, itu minta KTP fisik. Tapi sekarang sudah melakukan sosialisasi ke OJK,” paparnya.

“Kendalanya sekarang masih di pelayanan perbankan belum melayani ikd. Makanya gencar sosialisasi agar ke depannya bisa digunakan tidak harus pakai fisik,” jelas dia.

Selain harus menyesuaikan dengan pelayanan secara terintegrasi, pihaknya menuturkan bahwa penggunaan IKD masalahnya adalah lansia lantaran kurang menguasai teknologi serta tidak semua masyarakat punya smartphone.

IKD belum mampu menyasar semua pelayanan. Saat ini, dia menambahkan pelayanan IKD baru bisa digunakan di bandara.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pati Rubiyono mengatakan, identitas kependudukan digital baru diterapkan bagi kepegawaian OPD dan personel kepolisian. Bagi instansi vertikal lainnya belum tersentuh.

“Penggunaan identitas penduduk digital sesuai petunjuk Mendagri didahulukan untuk OPD sudah semua, instansi vertikal kemarin sudah ke kepolisian. BPS dan KPU belum,” kata Rubi saat dikonfirmasi Samin News, Senin (6/3/2023).

Menurutnya penerapan KTP digital ini dilakukan secara bertahap. Dia menyebut dimulai dari kepegawaian di OPD, kemudian diterapkan ke instansi vertikal seluruhnya.

Setelah itu, kata dia KTP digital menyasar ke sekolah-sekolah yakni bagi guru dan tenaga administrasi dan siswa yang sudah memiliki KTP. Setelah itu baru kemudian menyasar ke masyarakat umum.

“Sementara waktu jika masyarakat mengganti atau mengubah KTPnya itu langsung kami ganti (digital). Tetapi penerapan serentak itu belum, sementara melayani perkantoran dan sekolahan,” ujarnya.

“Penerapan serentak di masyarakat kami belum tahu pastinya kapan, karena kami merujuk pada Dirjen kependudukan,” Rubi melanjutkan.

Untuk saat ini masih menggunakan KTP Elektronik. Perbedaannya antara elektronik dengan digital ini adalah sifatnya yang praktis tidak perlu membawa fisik, lantaran sudah bisa ditunjukkan melalui digital.

“Ke depannya KTP Digital kegunaannya juga untuk pendataan proses Pemilu. Digital lebih simpel, misal pergi ke perbankan maupun ke bandara cukup menunjukkan ini,” pungkasnya.