“Satu-satunya solusi yang ampuh untuk mengatasi permasalahan ini adalah mengikuti rekomendasi dari Ombudsman dan Komnas HAM dengan melantik 57 pegawai KPK sebagai Aparatur Sipil Negara,” kata Peneliti ICW, Kurnia Ramdhana dalam keterangannya, Jumat (28/8/2021) kemarin.

Bukan hanya itu, menurut ICW presiden juga harus menegur serta mengevaluasi Komisioner KPK dan Badan Kepegawaian Negara.

Menurutnya, selain melakukan pembangkangan atas instruksi Presiden, dua pimpinan lembaga negara itu juga terbukti mengingkari putusan Mahkamah Konstitusi, melakukan maladministrasi, dan melanggar hak asasi manusia saat menyelenggarakan Tes Wawasan Kebangsaan.

“Sekaligus hal ini akan menjadi pembuktian terhadap konsistensi Presiden saat pertengahan Mei lalu mengungkapkan bahwa TWK tidak bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai KPK, ” imbuhnya.

“ICW mendesak agar majelis hakim yang menyidangkan perkara korupsi bansos dapat menjatuhkan hukuman seumur hidup penjara kepada Juliari P Batubara,” tutur peneliti ICW, Kurnia Ramadhana melalui keterangan tertulis, Senin (23/8/2021).

Menurutnya, ada beberapa hal yang mendasari pernyataan tersebut. Yang pertama, perbuatan itu dilakukan Juliari Batubara dalam jabatannya sebagai pejabat publik yakni Menteri Sosial.

Kedua, praktik suap bansos dilakukan di tengah kondisi pandemi COVID-19. dan yang ketiga, politikus PDIP itu dinilai tak mengakui perbuatannya.

“Keempat, hukuman berat bagi Juliari akan memberikan pesan kuat bagi pejabat publik lain agar tidak melakukan praktik korupsi di tengah situasi pandemi,” tambahnya.

Peneliti ICW Wana Alamsyah menuturkan bahwa tidak adanya biaya impor yang dibebankan pada pelaku usaha untuk produk tes kit dan reagent laboratorium menjadi salah satu penyebabnya.

Hal itu diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Barang untuk keperluan Penanganan Pandemi Covid-19.

Menurutnya, dampak dari tidak adanya biaya impor tersebut mempengaruhi komponen dalam menyusun tarif tes PCR.

“Yang menjadi masalah adalah publik tidak pernah diberikan informasi mengenai apa saja komponen pembentuk harga dalam kegiatan tarif pemeriksaan PCR” ucapnya, dilansir dari Kompas, Minggu (15/8/2021).

Wana menyebut masalah kedua adalah rentan harga reagen PCR yang selama ini dibeli oleh Pelaku Usaha senilai Rp 180.000 hingga Rp 375.000.

“Jika dibandingkan antara penetapan harga dalam SE milik Kementerian Kesehatan dengan harga pembelian oleh pelaku usaha, gap harga reagen PCR mencapai 5 kali lipat,” ungkapnya.