Untuk menjaganya, kata dia, pihaknya meminta stakeholder terkait mulai Dinas Perhubungan (Dishub) hingga Satlantas turut serta berpartisipasi. Menurutnya, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memasang rambu-rambu di tempat tersebut.

“Kita sudah sering mengingatkan instansi terkait untuk menindak kendaraan yang melebihi kapasitas, kendaraan overload di jembatan,” ujar Haryono belum lama ini.

Menurutnya, selain berkoordinasi dengan Dishub, dia juga meminta kepada Satlantas agar memasang papan rambu-rambu. Dan atau pihak Satlantas menertibkan dengan menindak kendaraan yang melebihi kapasitas itu.

Sebab, dia menilai jika kendaraan overload melebihi kapasitas ini akan mempercepat usia bangunan jembatan. Bahkan, aspal jalan juga akan cepat bolong dan rusak. Olehnya, Haryono meminta pemangku kebijakan ini untuk melakukan komunikasi.

“Misalnya dengan mengadakan operasi rutin, apakah sebulan sekali terhadap kendaraan berat yang melanggar, karena ini dampaknya sangat besar,” bebernya.

Jika infrastruktur tersebut rusak sebelum batasan usia yang dihitung, maka yang kena getahnya adalah pemerintah setempat. Betapa tidak, lantaran untuk memperbaikinya harus mengalokasikan dari keuangan daerah.

Haryono menegaskan, misalnya jalan 1 tahun yang seharusnya belum rusak, tetapi justru sebaliknya rusak. Sehingga itu adalah tanggung jawab bersama agar peraturan benar-benar dijalankan.

“Saya minta supaya ada tindakan-tindakan dari Satlantas untuk pengawasan pelanggaran yang tidak sesuai aturan dengan memasang rambu-rambu jalan,” tandasnya.(adv)

Dana Cadangan untuk Pilkada 2024, Pemkab Pati bersama dengan DPRD menyepakati sebesar Rp 45 miliar. Rinciannya Rp 10 miliar dari APBD Perubahan 2022, kemudian Rp 35 miliar pada tahun berikutnya 2023.

“Anggaran infrastruktur di perubahan APBD minim sekali karena dialokasikan untuk kebutuhan Pilkada. Berapa persen itu dari anggaran Silpa digunakan untuk mendanai Pilkada 2024,” kata anggota Komisi C DPRD Pati, Haryono.

Dirinya mengaku, anggaran untuk infrastruktur masih tetap ada. Namun anggarannya rendah sekali, sehingga ini tidak sesuai apa yang diharapkan masyarakat. Dia mengatakan, anggota dewan merasa beban dari yang dijanjikan tidak bisa dipenuhi.

“Kita juga beban terkait yang diusulkan aspirasinya kepada anggota dewan ternyata tidak bisa memenuhi. Oleh karena itu, memohon maaf bagi konstituen kita karena sudah berjanji untuk menindaklanjuti memenuhi usulan mereka,” ucapnya.

Menurut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, mengatakan bahwa usulan dari masyarakat sebenarnya tidak hanya infrastruktur, misal pendidikan, kesehatan dan apa saja. Kemudian selanjutnya ditindaklanjuti dengan disampaikan kepada komisi yang membidangi.

Meski dirinya tidak menyebut angka pastinya, namun dia menegaskan hampir semua sektor dikenai pemangkasan. Haryono mengakui ada penurunan drastis yang diterima anggota dewan.

“Pengurangannya luar biasa, setengah lebih, yang diberikan kesempatan menyerap aspirasi anggota dewan tidak ada 20 persen. Hampir semuanya dipangkas, karena penurunannya drastis. Skala prioritas ini utamanya untuk kerusakan jalan termasuk jembatan,” pungkasnya.(adv)

Dia mengatakan konferensi ini memang seharusnya dilaksanakan. Sebab, menurutnya MWC NU sebagai organisasi harus mempertanggungjawabkan serta mengevaluasi atas apa program kegiatan dari pada kepengurusan periode sebelumnya.

“Menghadiri undangan dari panitia konferensi MWC NU Kecamatan Wedarijaksa yang ke-8. Saya apresiasi semua pihak yang terlibat karena organisasi dianggap sehat diadakan konferensi atau reorganisasi yang mana sebagai pertanggungjawaban selama satu periode,” katanya.

Di samping itu, lanjut Haryono tujuan konferensi yaitu dijadikan sebagai evaluasi serta untuk acuan memilih pengurus. Kalau pengurus itu dinilai baik diyakini akan dipilih kembali. Tetapi jika sebaliknya tidak baik, maka bisa untuk mengganti untuk memperbaiki.

“Mudah-mudahan semoga NU sebagai organisasi islam itu bisa memberi kemanfaatan bagi masyarakat terutama bagi kalangan nahdliyin,” harapnya.

Sementara itu Ketua Panitia konferensi, Nur Salim mengungkapkan bahwa ini merupakan program lima tahunan konferensi MWC NU Kecamatan Wedarijaksa sebagai majelis tertinggi. Agendanya pemilihan Ketua Tanfidziyah dan Rais.

“Sebelum pemilihan, sebelumnya ada pembahasan tatib. Kemudian pembahasan program lima tahun ke depan. Dengan menghadirkan 21 ranting untuk memikirkan apakah tetap pada pimpinan lama atau ada figur baru,” jelasnya.

Nur Salim melanjutkan adapun pokok programnya selama satu periode itu disesuaikan dengan pusat. Sebab ada penyesuaian dan sebagai bentuk tanggung jawab di tingkat kecamatan bagi pimpinan pusat.(adv)

Pembangunan jembatan kembar itu, menurutnya urgen mengingat kondisi yang bisa dikatakan sudah lapuk dimakan usia karena dibangun masa kolonial. Bahkan untuk saat ini, di bagian tengahnya ada yang berlubang.

“Pelebaran itu rencananya akan ditambah dua meter dari luas jembatan yang saat ini yaitu jadi sekitar 9 meter untuk nanti jembatan baru,” katanya saat survei pengukuran jembatan kembar bersama dengan DPUTR Pati, Kamis (23/6/2022).

Sebelumnya, kata Haryono jembatan kembar juga telah disurvei oleh DPUTR bersama dengan pihak BBWS. Saat itu masing-masing pihak meninjau lokasi lalu melalui berbagai pertimbangan akhirnya disetujui untuk pelebaran jembatan.

Ia mengungkapkan saat ini pembangunan jembatan kembar sudah ditenderkan serta sudah ada pemenangnya. Tetapi pihak pemenang tender masih ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, maka ini perlu proses yang membutuhkan waktu agak panjang hingga nantinya baru dimengerti rencana waktu pembangunan.

“Setelah survei ini, kan baru diukur berapa rencana lebar berapa rencana panjangnya, berapa RAB-nya untuk anggaran kebutuhan pembangunan,” paparnya.

Kendati begitu, selaku wakil rakyat pihaknya mendesak kepada pihak yang berwenang agar jembatan kembar dibangun secepatnya untuk masyarakat dan khususnya bagi pengguna jalan.

“Untuk anggarannya mungkin ada yang dari provinsi ada juga yang dari daerah, nanti anggarannya gabungan tetapi itu bukan ranah kita. Kami itu cuma meminta perhatian pihak terkait dengan kondisi jalan yang rusak agar seperti yang diharapkan,” pungkasnya.(adv)