Jembatan tersebut dikerjakan secara bergantian, pada mulanya sisi sebelah timur. Setelah itu yang saat ini masih dikerjakan adalah bagian barat. Dia menyebutkan bulan Oktober ini diperkirakan sudah selesai.

“Saat ini pengerjaan jembatan kembar sudah tahap finishing, saat ini sudah didam. (bulan) Oktober ini hampir 100 selesai. Dan bulan depan berikutnya sudah bisa digunakan,” ucap Haryono, Senin (10/10/2022).

Perbaikan jembatan yang berada di Desa Langgenharjo, Kecamatan Juwana itu telah dimulai sejak bulan Juni yang kala itu masih dilakukan survei oleh pihak-pihak berwenang seperti DPUTR hingga Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

Jembatan kembar ini dibangun ketika zaman kolonial, sehingga bisa dikatakan pembangunan ini sangat tepat diprioritaskan untuk menunjang aktivitas masyarakat. Dirinya menyinggung jika aktivitas lancar, maka perekonomian juga akan tumbuh berbarengan.

“Dengan dibangunnya jembatan kembar ini, mudah-mudahan transportasi lancar, masyarakat tidak terganggu serta perekonomian masyarakat bisa meningkat,” harap Politisi asal PKB tersebut.

Setelah selesai dibangun nanti, lebih lanjut dia menuturkan jembatan kembar bisa langsung digunakan. Menurutnya jembatan yang statusnya kelas III itu tidak diperlukan ada uji coba terlebih dahulu.

“Yang penting kendaraan yang melintas di situ (jembatan kembar) tidak melampaui dari ketentuan yaitu melebihi dari 8 tonase,” jelasnya.(adv)

SAMIN-NEWS.com, PATI – Salah seorang anggota Komisi C DPRD Pati dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H Haryono menegaskan, tidak pada tempatnya jika pihak yang merasa berkompeten atas Jembatan Selok mencoba membuat posisi tawar. Apalagi, jika di balik itu tujuannya adalah dikaitkan dengan keberadaan bendung yang menempel di hulu jembatan itu, karena status bendung itu sebenarnya sudah tidak berfungsi.

Dengan demikian, tandas H Haryono, bendung dengan tiga pintu yang juga merupakan peninggalan pemerintah kolonial tersebut dijadikan tawar menawar, jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati hendak membangun jembatan tersebut. Maksudnya, rekomendasi untuk keperluan itu diberikan tapi juga disertai syarat, bangunan bendung yang sudah tidak berfungsi itu harus dibangun pula, mengingat rencana anggarannya hanyalah untuk membangun fasilitas jembatan yang sudah rusak itu.

Apalagi, lanjutnya, keberadaan bendung tersaebut sudah tidak sesuai perkembangan kondisi sekarang sehingga sekitar lima tahun lalu, tiga pintu yang ada harus dibongkar. Tujuan pemerintah kolonial membangun bendung tersebut adalah, untuk mencegah agar saat air laut pasang tidak sampai masuk jauh ke kawasan hulu yang notabene merupakan lahan pertanian tanaman pangan milik para petani, maka pintu bendung tersebut harus ditutup.

Hal itu juga dilakukan bila para petani di kawasan hulu yang bukan para petani  tambak membutuhkan air tawar, untuk kegiatan bercocok tanam sehingga air tawar tidak bisa digelontorkan ke hilir, kecuali kalau petani tambak membutuhkan. ”Akan tetapi sesuai kondisi perkembangannya hingga sekarang, bila di kawasan Lereng Timur Muria turun hujan deras, maka gelontoran air ke alur kali tersebut juga cukup besar,”ujarnya.

Akibat lebih parah adalah jika musim penghujan dan cuaca ekstrem, lanjutnya, maka gelontoran air yang tak tertampung lagi di alur kali itu pun limpas dan luber memasuk perkampungan dan areal persawahan warga. Karena itu, pihaknya minta kepada pihak yang berkompeten itu untuk segera melakukan pengerukan, jika memang benar-benar bertanggung jawab atas kondisi kali yang konon di bawah kewenangannya.

Dampak dari kondisi itulah, maka sekitar lima tahun lalu pintu bendung pun dibongkar agar gelontoran air dari hulu langsung bisa mengalir ke hilir. Lagi pula, jika bendung usang tersebut minta dibangun kembali, lokasinya tidak bisa lagi seperti dahulu, karena dalam pembangunan jembatan tersebut akan ditarik lurus dengan jembatan yang satunya, di sisi selatan.

Karena itu, letak jembatan harus digeser ke kiri (barat) menyesuaikan alur ruas jalan dari selatan (Juwana) yang  sampai di lokasi tersebut posisinya menikung tajam. Untuk mengurangi ketajaman tikungan di tempat tersebut, maka jembatan harus digeser ke barat sekitar satu setengah meter,  sehingga dari selatan ke utara tampak lurus.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka bila pihak yang berkompeten berkeinginan di alur kali itu terdapat bendung, lebih baik perencanaannya dilakukan sendiri, agar tidak dijadikan posisi tawar atas terbitnya rekomendasi untuk pembangunan jembatan tersebut oleh Pemkab Pati. ”Lagi pula, lokasi bendungnya juga harus digeser ke hulu, tidak lagi menempel pada bagian konstruksi jembatan,”tandas Haryono.(adv)

SAMIN-NEWS.com, PATI – Lebaran Idul Fitri memang masih lebih dari tiga pekan lagi, tapi salah seorang anggota Komisi C DPRD Pati dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), H Haryono, sudah sejak jauh-jauh hari juga mengingatkan. Yakni, rusaknya Jembatan Selok di ruas jalan raya Juwana-Tayu, yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan segera diperbaiki.

Padahal, pihak Bidang Binamarga DPUPR Kabupaten Pati melalui APBD Tahun 2022 sudah mengalokasikan anggaran, untuk keperluan perbaikan dua jembatan yang selama ini dikenal dengan Jembatan Kembar itu. Akan tetapi, upaya tersebut sampai saat ini masih menghadapi kendala perlu adanya rekomendasi dari pihak yang menyatakan berwenang atas hal itu, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali – Juwana.

Ternyata, papar anggota DPRD yang bersangkutan, untuk mendapatkan rekomendasi tersebut syaratnya bermacam-macam yang sampai saat ini belum bisa dipenuhi oleh pihak Seksi Jembatan Bidang Binamarga DPUPR setempat. Sedangkan di sisi lain, saat menjelang Lebaran nanti arus lalu lintas di ruas jalan raya Juwana-Tayu selalu ramai, mengingat kesempatan mudik pun sudah dibuka oleh pemerintah.

Karena itu, para pengguna jalan utamanya yang berkendara motor saat melintas di jembatan tersebut, lebih-lebih pada malam hari harus ekstra hati-hati. ”Sebab, dari ujung jembatan sisi utara (Tayu) maupun selatan (Juwana), sudah muncul lubang besar yang bila pengendara motor tidak mengurangi kecepatannya bisa terperosok,”ujarnya.

Hal tersebut, lanjutnya, ia melihat sendiri saat seorang penarik becak motor dengan membawa muatan pagar kayu dari arah utara (Tayu). Akan tetapi, saat hendak keluar dari jembatan tersebut, tepat di ujung lokasi itu terdapat dua lubang menganga, sehingga salah satu roda depan sebelah kiri terperosok ke lubang tersebut, dan terpaksa tak bergerak dari atas jembatan.

Akhirnya, orang-orang yang berada di sekitar jembatan pun membantunya untuk menarik becak motor yang mesinnya mati itu ke pinggir, agar tidak mengganggu arus lalu lintas yang harus memasuki jembatan itu. Di sisi lain, jembatan tersebut beberapa waktu lalu juga pernah ambrol yang bagian sisi kanan (timur) karena faktor usia, karena jembatan tersebut adalah peninggalan kolonial.

Mengingat yang diperbaiki hanya bagian dan jembatan yang ambrol dengan konstruksi pasangan batu merah miring (rolak), meskipun diperkuat juga dengan kerangka besi untuk ”plat injak” ternyata tidak menyambung dengan badan jembatan di sisi barat. Akibatnya, ketika tiap hari dilewati padatnya arus lalu lintas, termasuk kontainer dari Jepara-Jakarta, sekarang sudah mulai berlubang besar-besar, dan tinggal menunggu ambrolnya saja.

Dalam kondisi tersebut pihaknya pun mengingatkan yang merasa mempunyai kewenangan untuk bertanggung jawab pada kondisi rusaknya jembatan itu, lebih-lebih sampai terjadi kecelakaan dan sampai menyebabkan korban meninggal. ”Jika tidak salah ada pasal dalam KUHP atau Pasal 359 yang mengaturnya, sehingga polisi bisa mengambil tindakan atas kelalaian orang/pihak tersebut,”tandas H Haryono.(adv)

Kendati sudah diperbaiki oleh pihak Bidang Binamarga DPUPR Kabupaten Pati, sekarang kondisi kembali mengalami kerusakan, karena banyaknya kendaraan yang tiap hari melintas di atasnya, baik dari Juwana ke Tayu maupun sebaliknya. Sehingga pihak Bidang Binamarga sudah mengusulkan alokasi anggaran untuk keperluan perbaikan, mengingat itu fasilitas umum.

Akan tetapi, ungkap salah seorang anggota Komisi C DPRD Pati, H Haryono dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), saat pihak yang berkompeten di Pati hendak melakukan pembangunan jembatan tersebut justru menghadapi kendala serius. Padahal, sumber dana untuk keperluan itu berasal dari APBD Tahun 2022 Kabupaten Pati.

Sedangkan kendala justru muncul dari pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juwana yang mengklaim bahwa seluruh alur kali di Jawa Tengah ini ada di bawah wewenangnya. ”Dengan demikian, jika ingin membangun fasilitas di atas alur kali tersebut harus ada izin atau rekomendasi pihak yang berwenang itu,”tandasnya.

Dengan demikian, lanjut Haryono, hal itu sama saja pihak BBWS tidak pernah punya inisiatif untuk memperbaiki fasilitas umum  yang rusak di atas alur kali tersebut, yaitu berupa Jembatan Kembar di alur Kali Selo. Akan tetapi, saat pihak Bidang Binamarga DPUPR Kabupaten Pati hendak membangun jembatan yang sudah tak layak, justru disyaratkan harus mendapat rekomendasi darinya.

Hal itu sama saja tidak bertananggung jawab, karena ternyata syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan rekomendasi terlalu njelimet. ”Di antaranya, harus mendapat persetujuan dari warga sekitar, dan itu sudah kami bantu untuk mengurusnya, tapi syarat lain yang diharuskan juga masih banyak,”tandasnya.

Terpisah Kepala Seksie (Kasie) Jembatan Bidang Binamarga DPUPR Kabupaten Pati, Eny Istiana ketika dihubungi berkait hal tersebut tidak mengelak. Untuk menghindari ketersediaan waktu dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, pihaknya tetap akan menayangkan paket pekerjaan jembatan itu ke pihak Unit Lelang Pengadaan (ULP).

Jika ternyata nanti ada rekanan penawar sebagai pemenang, tapi rekomendasi dari BBWS Pemali-Juwana belum turun, pihaknya tentu tidak akan melakukan penandatanganan kontrak dengan pihak rekanan pemenang. ”Dengan demikian, jika nanti rekomendasi dari BBWS tidak diturunkan, kami bisa membatalkan kelanjutannya karena faktanya memang tidak mendapat rekomendasi,”ujarnya.

Salah satunya, adalah kerusakan ruas jalan Pati-Gabus yang seharusnya sudah dilaksanakan pekerjaan rehabilitasi dengan menggunakan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022, dan juga normalisasi alur Kali Selok di Desa Langgenharjo, Kecamatan Juwana. Sebenarnya pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juwana, segera akan melakukan normalisasi alur kali tersebut tapi sampai sekarang belum ada realisasinya.

Salah seorang anggota Komisi C DPRD Pati, H Haryono, mengungkapkan hal tersebut menanggapai kekhawatiran Bupati Haryanto, akan terjadinya kemacetan di jalur Pantura saat pembangunan jembatan di ruas jalan nasional akan dimulai, usai Lebaran mendatang. Pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut, dipastikan sangat berbeda bila dibanding dengan  pembangunan ruas jalan Juwana-Batangan yang seringkali menimbulkan kemacetan cukup parah.

Untuk membangun jembatan sepanjang 100 meter di atas alur Kali Juwana tersebut, sepanjang secara teknis pekerjaan oleh rekanan pemenang tender paket pekerjaan itu memang benar-benar mampu menjabarkan tingkat kesulitas yang terjadi, maka kemacetan berlarut-larut bisa dihindari. ”Maksudnya,  pengalihan arus lalu lintas dari timur (Surabaya) maupun barat (Semarang), tentu bukan hal sulit karena masih ada satu jembatan lainnya yang di sisi selatan,”ujarnya.

Tepatnya, lanjut Haryono, Jembatan yang berlokasi di Doropayung, Kecamatan Juwana, dan merupakan lokasi bekas jembatan peninggalan kolonial yang sudah mengalami penggantian satu kali, beberapa tahun lalu. Dengan demikian, akses arus lalu lintas dari barat setelah sampai di perempatan Alun-alun Juwana yang semula lurus ke timur melintas di jembatan yang akan dibangun, harus dialihkan belok kanan.

Jika tidak salah ruas jalan tersebut atau jalan depan pegadaian itu bernama Jl P Sudirman yang menikung ke kiri sebelum memasuki Jembatan di Doropayung. Berikutnya arus lalu lintas lurus ke timur sampai di pertigaan Tjongyok, tapi menjelang sampai di pertigaan tersebut akses jalan dari barat itu sedikit menanjak.

Selain itu, ruas jalan tersebut mulai dari selatan perempatan alun-alun saat ini juga sudah dalam kondisi rusak, karena konstruksi betonnya mulai banyak yang pecah-pecah.  Kemudian disusul juga rusaknya kondisi jalan di pertigaan Tjongyok, sehingga harus terlebih dahulu dilakukan perbaikan sebelum pembangunan jembatan dimulai, karena hal itu akan menjadi penyebab terjadinya kemacetan.

Selebihnya, setelah kendaraan dari timur sampai di perempatan alun-alun jika hendak belok kiri (barat) harus berhenti mengikuti petunjuk lampu pengatur lalu lintas, sehingga tidak bisa langsung belok seperti yang selama ini berlaku. ”Hal tersebut untuk memberi kesempatan arus lalu lintas dari barat yang sampai di perempatan alun-alun ini hendak belok kanan (selatan), tentu membutuhkan ruang untuk bermanuver secara maksimal,”imbuh Haryono.(adv)

Kondisi selama ini yang paling parah adalah di bagian hilir, karena bertahun-tahun mengalami pendangkalan, dan bahkan juga penyempitan, sehingga bila musim hujan seperti sekarang ancaman limpasan meluapnya akir dari hulu tak bisa dihindari. Risiko terbesar berkait dengan kondisi tersebut, adalah munculnya ancaman banjir yang juga bisa terjadi setiap saat.

Karena itu, papar salah seorang anggota Komisi C DPRD Pati dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H Haryono yang asal daerah pemilihan (Dapil) Juwana melakukan pendekatan ke Bidang SDA DPUPR setempat. Hal tersebut harus dilakukan, mengingat alur kali tersebut untuk wewenang pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab BBWS Pemali-Juwana.

Selain itu, memang banyak juga alur kali di Kabupaten Pati yang  pengelolaannya beralih ke BBWS, sehingga sering menimbulkan salah persepsi di masyarakat, bahwa alur kali itu menjadi tanggung jawab Bidang SDA DPUPR setempat. ”Dengan kata lain, untuk pihak SDA dalam hal menormalisasi alur kali yang menjadi wewenang BBWS adalah mengusulkan,”ujarnya.

Dengan demikian, sebagai jajaran legislatif, lanjut H Haryono, pihaknya tetap mengimbau agar BBWS Pemali-Juwana yang berkompeten dalam hal urusan alur kali hendaknya menjadi alur kali di Pati ini menjadi skala prioritas. Hal tersebut tidak hanya cukup untuk alur Kali Simo, khususnya alur yang berada di pinggir ruas jalan Pati-Juwana.

Akan tetapi, juga banyak alur kali lainnya yang saat ini sudah terlalu banyak mengalami pendangkalan dan penyempitan sebagai dampak dari perilaku warga. Misalnya, warga yang berdiam di kawasan hulu selama ini selalu membuang berbagai jenis ”sangkrah” ke alur kali, dan juga melakukan kegiatan bercocok tanam dengan mengabaikan konservasi.

Akibatnya, kerusakan lahan atau rusaknya daerah aliran sungai (DAS) pun tak bisa dihindari yang salah satu bentuknya, adalah pendangkalan dan penyempitan, sebagaimana yang selama ini terjadi di alur Kali Selok. Dengan munculnya kepedulian BBWS atas alur kali yang juga menjadi kewenangannya, ia pun berterima kasih karena tidak terlalu lama lagi dalam tahun ini normalisasi bisa dimulai.

Sebab, air tawar yang mengalir dari alur kali tersebut bila musim kemarau juga sangat dibutuhkan para petani di dua desa yang berbatasan, atau juga di sekitarnya yang mempunyai kegiatan usaha budidaya tambak. ”Itulah harapan kami dan juga warga, baik yang di Desa Langgenharjo maupun  di Bakaran Kulon, Kecamatan Juwana,”imbuhnya.