Sebelumnya Gerindra Pati mendeklarasikan Pejuang Pedagang Indonesia Raya (Papera) beberapa hari lalu, kini juga dideklarasikan relawan pemenangan Loyalis Prabowo Pati (LPP). Deklarasi digelar di RM Kembangjoyo, Sabtu (10/6/2023).

Hardi menyatakan dengan dibentuknya relawan di Kabupaten Pati ini, nantinya digunakan sebagai wadah untuk perjuangan pemenangan serta mendongkrak eklektibalitas Pranowo Subianto.

“Deklarasi Loyalis Prabowo Pati ini berjalan dengan harapan agar pak Prabowo benar-benar terpilih menjadi presiden RI thn 2024. Pemenangan ini disponsori oleh Gerindra Pati dan LPP,” ujarnya kepada wartawan.

Setelah deklarasi LPP, pihaknya menyatakan bahwa mempunyai pekerjaan rumah yakni dengan terjun ke masyarakat. Hal ini dimaksudkan supaya Prabowo di Pati mendapatkan suara tinggi.

“Untuk strateginya kami sampaikan pengurus LPP didampingi DPC akan terjun ke masyarakat mengajak masyarakat agar benar-benar senang memilih pak Prabowo. Targetnya ini 60 persen,” jelasnya.

Sementara Ketua LPP, Wartoyo mengaku siap menjalankan amanah serta kepercayaan yang diberikan kepada dirinya. Dia berjanji bendera perjuangan Prabowo berkibar tinggi di bumi Kabupaten Pati.

“Semoga deklarasi ini menjadi awal yang baik untuk kemajuan Indonesia. Dipimpin seorang yang kuat dan yang pemberani seperti pak Prabowo,” ucapnya.

Deklarasi LPP tersebut dihadiri lebih dari dari 200 anggota, pengurus Gerindra Pati, kader hingga tamu undangan.

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pati, Hardi menyatakan pada peringatan HUT Gerindra ke-15 ini pihaknya mengundang jajaran pengurus DPC Gerindra, sayap partai, mulai Pira, Satria, Tidar hingga PAC se-Kabupaten Pati.

“Kita selenggarakan dengan potong tumpeng dengan sederhana cukup biasa karena sekarang ekonomi masyarakat lagi sulit,” kata Hardi usai kegiatan kepada wartawan.

Dia memaparkan pada momen sakral ini, dia berharap Partai Gerindra mampu meraih target kemenangan yang ditetapkan baik pada Pilpres dan Pileg tahun 2024 mendatang. Dia menekankan pihaknya siap mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo menjadi presiden.

“Dalam momen ini, yang ingin kita capai ke depannya yaitu bahwa kami siap mulai untuk presiden, DPR RI, provinsi dan DPRD Kabupaten. Kami siap memenangkan Prabowo sebagai presiden tahun 2024. Mutlak, tidak bisa ditawar,” jelasnya.

Wakil Ketua ll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati itu menambahkan, pada pemilihan nanti menargetkan mempunyai dua wakil dari kader Gerindra di DPR RI yakni dari Dapil Pati, Blora, Rembang, Grobogan.

Kemudian, tambah Hardi Gerindra juga menargetkan mempunyai dua wakilnya di DPRD provinsi Jawa Tengah.

“Sementara untuk DPRD Kabupaten Pati kami target 10 kursi. Artinya jika mencapai 10 kursi, bisa mengusung sendiri calon bupati (pada Pilkada) dan semua Dapil 1 sampai 5 sudah siap,” pungkasnya.

NA Raperda Pesantren itu, kata dia disusun dari tim akademisi Perguruan Tinggi UMK Kudus. Draf NA itu juga dikatakan cukup bagus kualitasnya telah memenuhi persyaratan. Sehingga kemungkinan besar seperti target yang ditentukan tahun 2022 ini sudah menjadi Perda.

“Saat ini NA sudah jadi dari perguruan tinggi UMK Insya Allah bagus itu. Tinggal pembahasan internal komisi. Tahun ini harus selesai,” kata Hardi di ruangannya, Senin (31/10/2022).

Menurutnya, Raperda Pesantren bagi Kabupaten Pati sangat urgen. Apalagi dikatakan Hardi, pondok pesantren di daerah jumlahnya ratusan unit. Bahkan berdasarkan pemaparan Kementerian Agama (Kemenag) Pati, sedikitnya terdapat 252 pesantren.

Hardi menyebut inilah yang mendasari Raperda Pesantren perlu dibuat. Maka perlu dibuat seperti di kabupaten lain yang sudah punya, Pati yang belum. Di sisi lain, cantolan hukumnya juga sudah terbentuk yakni Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Kendati NA sudah terbentuk, namun demikian belum bisa menjadi konsumsi publik. Karena, Hardi mengungkapkan itu masih perlu ditindaklanjuti dengan pembahasan komisi. Sebelum digedok, dilakukan juga rapat dengar pendapat mengenai saran, masukan isi peraturan itu.

“NA apa bisa diakses dikonsumsi publik, itu nanti dulu setelah pembahasan. Nanti tetep ada publik hearing, dibahas di komisi dulu, nanti finalnya ada publik hearing,” terangnya.

Lebih lanjut, dirinya menuturkan dalam pembahasan uji publik hearing nanti melibatkan pemangku kebijakan terkait. Di antaranya dari akademisi, tokoh masyarakat, ulama, kyai, Muhammadiyah, NU, hingga pengasuh pondok dilibatkan. “Sebab sebelum final, Raperda itu nanti dikoreksi dulu sebelum ditandatangani bersama,” pungkasnya.

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pati, H Hardi mengungkapkan 24 kader yang masuk tersebut baru setengah dari kuota yang ditentukan yaitu sebanyak 50 orang. Mereka yang nantinya akan dijagokan untuk bertarung pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

“Kita baru menerima 24 orang yang masuk di Kader Gerindra, artinya kita masih kekurangan 50 persen lagi, dari jumlah 50 orang kader yang kita butuhkan,” ucap Hardi, Jumat (30/9/2022).

Pihaknya mengatakan DPC Gerindra Kabupaten Pati terus berupaya menjaring kader-kader potensial. Sehingga setengah sisa dari kebutuhan tersebut bisa dicapai untuk dikirimkan ke pimpinan pusat.

Lebih lanjut, dia mengatakan 24 nama-nama yang dikantongi DPC Gerinda Pati ini sudah dikirimkan ke pimpinan pusat untuk ditindaklanjuti guna maju Pileg 2024 mendatang. Di samping itu, dirinya menegaskan mereka 24 orang itu mempunyai karakter yang tangguh dan bisa bersaing diandalkan di lapangan.

“Mereka-mereka itu adalah seng jotosane kenceng wani, maksudnya berani segalanya seorang fighter. Tetapi bukan jotosan tenanan,” ucap Hardi yang juga sebagai wakil ketua II DPRD Pati ini.

Dia menambahkan, kekurangan 50 persen untuk kuota calon legislatif tersebut pihaknya optimistis bisa terpenuhi. Hal ini mengingat jangka waktunya masih panjang yaitu masih satu tahun ke depan.

“Waktunya masih 1 tahun, kita juga pastikan bisa mencapai target kursi pimpinan, dan suara kita harus naik semua, karena Caleg yang masuk di Gerindra potensial semua,” pungkas Hardi.

“BBM subsidi ini secara pribadi saya melihat masyarakat itu sangat mengeluh, karena setelah pandemi Covid-19 harapannya mereka itu kan untuk meningkatkan pendapatan atau pun memulihkan penghasilan,” kata Hardi dalam rekaman yang ditulis Sabtu, (17/9/2022).

Upaya untuk pemulihan ekonomi keluarga dalam lingkup keluarga, akhirnya tidak berjalan seperti yang mereka harapkan. Karena di satu sisi diikuti juga dengan kenaikan harga bahan pokok.

Dirinya menegaskan secara pribadi seharusnya jangan dinaikkan (harga BBM) dulu. Akan tetapi, dia menyatakan secara kelembagaan secara politis belum ada tanggapan mengenai itu.

Pemerintah pusat memberi bantalan sosial berupa bantuan tunai imbas naiknya BBM sejumlah Rp600 ribu. Dirinya mengungkapkan BLT BBM ini diminta disalurkan kepada orang yang tepat orang yang membutuhkan.

“Di sisi lain, penyaluran BLT BBM itu harus tepat sasaran. Biasanya pakai data lama itu kurang tepat sasaran. Kami tetap meminta Dinas Sosial agar data yang dipakai terus diperbarui,” imbuhnya.

Pihaknya menyebut DPRD sering bertemu dengan OPD yang membidangi, yaitu Dinas Sosial. Berjalannya waktu, data-data itu terus dievaluasi sehingga diharapkan penyaluran Bansos tepat sasaran.

“Sehingga warga kurang mampu itu bisa menikmati daripada BLT itu sendiri. Dan Alhamdulillah sedikit demi sedikit data tersebut sudah diperbaiki oleh Dinsos,” tutupnya.(adv)

Ketua DPC Partai Gerindra, Hardi mengatakan pihaknya baru bisa mengumumkan siapa yang nantinya bakal menjadi calon setelah pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg). Sebab, kata dia, patokannya adalah hasil dari Pileg.

“Mengenai (calon Pilkada) itu harus dibarengi dengan hasil Pileg 2024. Nanti hasil Pileg itu seperti apa bisa mengajukan calon patokannya setelah Pileg,” kata Hardi dalam rekamannya yang ditulis Kamis (15/9/2022).

“Artinya nanti kalau Gerinda mendapatkan 10 kursi berarti Partai Gerinda bisa mengusung calon Bupati maupun Wakil Bupati. Karena untuk mengusulkan calon itu minimal harus mempunyai kursi 10 legislatif,” sambung dia yang juga sebagai Wakil Ketua II DPRD Pati ini.

Pasalnya, partai yang bisa mengusulkan calon Bupati dan wakil Bupati batasannya adalah minimal mempunyai 10 kursi di DPRD. Jika tak memenuhi itu, maka partai harus menggandeng partai lain yaitu berkoalisi menentukan pasangan calon.

Kendati begitu, dia mengaku bahwa Gerinda telah mengantongi nama-nama kader yang siap maju Pilkada 2024 mendatang. Akan tetapi, menurut Hardi jika dimunculkan sekarang merupakan tindakan yang tidak etis.

Lebih lanjut dia mengatakan adapun prosedurnya, yaitu pertama calon melamar ke Partai Gerinda. Setelah itu berkas tersebut dikirim ke DPD, lantas dari nama-nama tersebut akan dibahas bersama dengan ketua DPC Gerinda Pati.

“Pimpinan di provinsi itu meminta agar daerah jangan dulu menyampaikan ke media, baik elektronik, cetak, online. Akan tetapi untuk RI 1 kami jelas mengusung Pak Prabowo,” tutup Hardi (adv)

Berdasarkan pengamatan yang dilakukannya, pasca naiknya BBM tersebut harga pangan merangkak naik. Begitu juga aktivitas antrian masyarakat di SPBU juga ikut nambah antrian panjang.

“Kenaikan BBM mempengaruhi beberapa sektor termasuk angkutan. Dua hari ini ada tambahan untuk membeli BBM ini jelas berpengaruh sekali,” kata Hardi saat audiensi dengan mahasiswa PMII Pati, Kamis (8/9/2022) kemarin.

Aspirasi yang disampaikan mahasiswa soal penolakan harga BBM itu pada prinsipnya mendapat dukungan dari banyak pihak. Sebab, menurut Hardi DPRD yang notabenenya sebagai wakil mempunyai kewajiban menyuarakan keluhan rakyat.

Selain itu, Hardi menyebut DPRD juga mempunyai fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dalam hal ini adalah daerah. Sehingga kebijakan, misalnya bantuan sosial BLT BBM jika tidak tepat sasaran dirinya akan memanggil dinas terkait.

“Pengawasan penyaluran bantuan, DPRD punya wewenang sidak untuk mengawasi apa-apa yang dilaksanakan OPD,” ungkap Hardi.

Di sisi lain, dirinya mengakui jika penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah belum sepenuhnya dirasakan oleh yang membutuhkan. Pasalnya, ada seseorang yang seharusnya tidak menerima tetapi justru sebaliknya. Dirinya menyayangkan penyaluran Bansos yang belum tepat sasaran.

“Data penerima bantuan perlu perbaikan, karena data yang ada itu masih menggunakan data lama. ini perlu dan harus trus diperbaiki,” pungkasnya.

Hardi menyampaikan permasalahan dan isu yang berkembang di masyarakat saat ini yang perlu ditindaklanjuti pemerintah. Pertama ketersediaan pupuk subsidi untuk petani masih langka atau masih kurang.

“Dua, belum ada pelayanan prima bagi masyarakat miskin, tiga segera ditindaklanjuti dan mencari jalan keluar bila terjadi kesenjangan antar wilayah,” kata Hardi.

Empat, paparnya yakni perbaikan infrastruktur harus terus ditingkatkan. Lima di sektor UMKM harus diperhatikan yang masih tahap perkembangan dengan cara membeli produk lokal dan mendorong daya beli masyarakat.

Selanjutnya keenam, kesiagaan pemerintah dalam menangani bencana alam ketika melanda karena cuaca tidak dapat diprediksi seperti banjir bandang di Kayen. Ketujuh, kedisiplinan dan etos kerja PNS, ASN perlu ditingkatkan.

Kedelapan, ungkap Hardi segera diselesaikan bila ada persoalan pendidik yang menyangkut anak-anak berkebutuhan khusus atau disabilitas. Mereka harus diberikan hak yang sama dalam bidang pendidikan.

Sembilan, kondisi aman dan nyaman sudah dirasakan masyarakat untuk itu agar tetap dipertahankan. Sepuluh, informasi terkait perekonomian yang berdampak negatif terhadap masyarakat harus ada jalan keluar.

Sepuluh poin permasalahan yang dihadapi itu perlu mendapatkan perhatian. Menurutnya, poin-poin itu diperoleh DPRD saat melakukan reses dan pengawasan di dalam daerah.

“Informasi permasalahan dan isu strategis itu diperoleh DPRD dari kegiatan menampung dan menjaring aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD untuk RKPD tahun 2023,” pungkasnya.(adv)

“Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) itu belum selesai. Masih dibahas ditingkat Pansus itu nanti yang menindaklanjuti,” kata Wakil Ketua II DPRD Pati, H Hardi, Jumat (11/3/2022).

Menurutnya, pembahasan Raperda TJSLP harus segera diselesaikan. Pasalnya ketika berlarut akan berdampak pada molornya pengesahan dari Raperda menjadi Perda. Ia menyebut selama kurun waktu tiga bulan dari bulan ini ditarget sudah selesai dibahas (Pansus).

“Itu secepatnya akan ditindaklanjuti lah ya, karena Raperda yang sudah direncanakan gak boleh ditunda. Di sisi lain lain Raperda TJSLP itu inisiatif Dewan juga harus bisa selesai tahun ini,” Hardi menjelaskan.

Sebelumnya pembahasan Raperda Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kabupaten Pati ini belum terdapat satu suara soal kesepakatan antara legislatif dengan jajaran eksekutif. Akibatnya pembahasan diperpanjang, padahal pembahasan raperda itu sudah berjalan lebih dari satu tahun.

Belum ada kesepakatan antara legislatif dengan eksekutif ini lantaran terkendala kaitan batas minimal besaran TJSLP. Pihak eksekutif minta tidak ada batasan minimal. Sementara di sisi lain dewan tetap mengusulkan ada batas minimal besaran TJSLP dari keuntungan bersih.

Sedangkan dalam Raperda TJSLP tersebut, DPRD Kabupaten Pati mengusulkan 1-1,5 persen yang nantinya agar digunakan untuk kepentingan warga sekitar, baik mulai bidang pendidikan hingga lingkungan.(adv)

Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati, H Hardi mengatakan Raperda tentang Disabilitas itu sudah dibahas melalui komisi yang membidangi, juga sudah selesai dibahas di Pansus lalu diparipurnakan. Nah, kemarin itu sudah dimintakan evaluasi ke gubernur.

“Saat ini evaluasi belum turun, mungkin secepatnya bisa turun. Lalu jadi produk Perda kita. Apa yang menjadi evaluasi nanti disampaikan,” terang Hardi, Jumat (11/3/2022).

Raperda tentang Disabilitas ini merupakan inisiatif Komisi D. Dimana sejak tahun 2021 kemarin sudah dimulai diusulkan dan dibahas.

Akan tetapi daerah untuk saat ini masih menunggu evaluasi draf Raperda Disabilitas dari gubernur. Hardi menjelaskan setelah evaluasi itu turun itu, lalu diparipurnakan lagi menjadi Perda.

Menurutnya proses evaluasi Paling cepat kira-kira 14 hari. Dan sampai sekarang kata dia sudah lebih dua minggu sejak dimintakan evaluasi atau paripurna di tingkat daerah.

Menanggapi terkait dengan audiensi sebelumnya DPRD dengan komunitas disabilitas kalangan ODGJ, Komunitas Welas Asih menurutnya tidak bisa berpengaruh terhadap materi Raperda. “Ya ndak bisa istilahnya memberi tambahan draf materi. Karena kan sudah tahap dimintakan evaluasi,” tegasnya.

Dia menambahkan sementara dari Pemkab sendiri, terkait dengan Perda disabilitas karena ini banyak yang membutuhkan maka penyandang disabilitas harus benar-benar difasilitasi. Tujuannya apa agar mereka penyandang disabilitas juga mempunyai hak sama sebagai warga negara Indonesia.(adv)