Rotasi dan mutasi jabatan dalam birokrasi merupakan mekanisme normal yang bertujuan menjaga dinamika organisasi pemerintahan, meningkatkan kapasitas ASN, dan memperluas pengalaman kerja pejabat. Namun, praktik ini harus dilakukan berdasarkan aturan hukum, prinsip meritokrasi, dan asas-asas pemerintahan yang baik.

Kasus yang terjadi di Kabupaten Pati tahun 2025 memperlihatkan bahwa Bupati Pati, Sudewo, melakukan rotasi jabatan dengan cara yang menimbulkan banyak persoalan hukum dan tata kelola. Sorotan utama muncul pada pengangkatan Rini Susilowati sebagai Direktur RSUD Suwondo. Berdasarkan dokumen resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN), pengangkatan ini dinyatakan cacat hukum karena yang bersangkutan sudah pensiun dan tidak memenuhi syarat sebagai ASN aktif.

Lebih parah lagi, meskipun BKN telah mengeluarkan teguran keras dan sanksi penangguhan layanan kepegawaian, Bupati tetap melanjutkan pelantikan pejabat struktural lainnya. Hal ini memperlihatkan adanya indikasi kuat penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) dan politisasi birokrasi, yang berpotensi mencederai prinsip tata kelola yang baik (good governance).

Untuk menilai sah atau tidaknya kebijakan rotasi ini, perlu dilihat dasar hukum yang berlaku:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

Pasal 3 menegaskan ASN harus dikelola berdasarkan sistem merit, yakni kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan kepentingan politik.

Pasal 69 menyebutkan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) harus melalui seleksi terbuka.

PP Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS

Pasal 105 ayat (1): JPT Utama, Madya, dan Pratama wajib diisi dari kalangan PNS aktif.

Pasal 110 ayat (4): Pengisian JPT dilakukan secara terbuka dan kompetitif di tingkat nasional atau antar-kabupaten/kota dalam satu provinsi.

Perpres Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN.

Memberikan kewenangan kepada BKN untuk memberikan teguran dan menjatuhkan sanksi berupa pemblokiran layanan kepegawaian jika terdapat pelanggaran.

Prinsip tata kelola yang baik (Good Governance) menurut UNDP dan diterapkan dalam hukum administrasi Indonesia:

Akuntabilitas: Setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Transparansi: Proses harus terbuka dan dapat diawasi publik.

Kepastian Hukum: Keputusan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Profesionalitas: Jabatan diisi oleh orang yang memenuhi kompetensi.

Kronologi Kasus

Surat BKN No. 2753/B-AK.02.02/SD/F/2025 (10 Maret 2025):

Pengangkatan Rini Susilowati pada 3 Maret 2025 dinilai cacat hukum.

Pengisian JPT Direktur RSUD Suwondo seharusnya dilakukan lewat seleksi terbuka, sesuai izin yang telah diberikan BKN pada 2024.

Surat BKN No. 7099/B-AK.02.02/SD/K/2025 (19 Mei 2025):

Berdasarkan penelusuran sistem SIASN, Rini Susilowati bukan PNS aktif, melainkan pensiunan PNS dengan NIP 196105061989112001.

BKN menegaskan pengangkatan ini tidak sah menurut hukum.

Surat BKN No. 7900/B-AK.02.02/SD/K/2025 (13 Juni 2025):

BKN memberikan teguran keras karena Pemkab Pati tidak menindaklanjuti surat sebelumnya.

Diberlakukan sanksi penangguhan layanan kepegawaian, termasuk kenaikan pangkat, pensiun, mutasi, hingga pengisian JPT berbasis aplikasi.

Fakta Lanjutan (19 Juni 2025):

Meski ditegur, Bupati tetap melantik 89 pejabat struktural (Eselon III dan IV).

Bupati juga memberi sinyal adanya rotasi pejabat Eselon II pada pekan berikutnya.

Sejumlah pejabat ditunjuk sebagai Plt kepala dinas, meski surat teguran BKN belum ditindaklanjuti.

Analisis Pelanggaran

Aspek Hukum Administrasi

Pengangkatan pensiunan PNS sebagai Direktur RSUD jelas bertentangan dengan PP 11/2017 jo. PP 17/2020.

Prosedur seleksi terbuka JPT diabaikan, padahal ini merupakan syarat mutlak.

Dengan demikian, keputusan pengangkatan tersebut berstatus cacat yuridis dan bisa dibatalkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Aspek Tata Kelola (Good Governance)

Akuntabilitas: Keputusan Bupati tidak dapat dipertanggungjawabkan karena bertentangan dengan rekomendasi BKN.

Transparansi: Tidak ada seleksi terbuka yang memungkinkan publik menilai kompetensi calon.

Rule of Law: Surat teguran BKN diabaikan, menunjukkan sikap tidak patuh pada hukum.

Profesionalitas: Jabatan strategis justru diberikan kepada pihak yang tidak memenuhi syarat.

Penyalahgunaan Wewenang (Abuse of Power)

Bupati menggunakan kewenangan rotasi jabatan untuk kepentingan politik dan kelompok, bukan untuk kinerja birokrasi.

Hal ini termasuk pelanggaran asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas kecermatan, kepastian hukum, dan tidak menyalahgunakan kewenangan.

Dampak yang Ditimbulkan

Dampak Administratif

Pemblokiran layanan kepegawaian membuat birokrasi di Kabupaten Pati stagnan. ASN tidak bisa naik pangkat, mutasi, atau pensiun.

RSUD Suwondo berpotensi tidak memiliki kepemimpinan sah, sehingga mempengaruhi pelayanan kesehatan.

Dampak Hukum

Keputusan pengangkatan pejabat berstatus cacat hukum dapat digugat di PTUN.

Jika terbukti ada niat politis, dapat masuk ranah pelanggaran etik bahkan pidana penyalahgunaan wewenang.

Dampak Politik dan Sosial

ASN merasa tidak aman karena karier mereka dipertaruhkan pada kepentingan politik penguasa.

Publik kehilangan kepercayaan pada pemerintah daerah.

Potensi konflik birokrasi meningkat akibat ketidakadilan dalam mutasi jabatan.

Kesimpulan

Kasus rotasi jabatan di Kabupaten Pati tahun 2025, khususnya pengangkatan Rini Susilowati sebagai Direktur RSUD Suwondo, adalah bentuk nyata pelanggaran hukum administrasi dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Bupati Pati tidak hanya melanggar PP 11/2017 jo. PP 17/2020 dan UU ASN, tetapi juga mengabaikan teguran resmi dari BKN. Tindakan ini mencerminkan penyalahgunaan kewenangan, berpotensi merusak sistem merit, dan merugikan pelayanan publik.

Rekomendasi

Aspek Hukum

DPRD Kabupaten Pati harus menggunakan hak pengawasan, bahkan hak interpelasi, untuk meminta pertanggungjawaban Bupati.

KASN dan Ombudsman dapat dimintakan keterlibatan untuk menindak pelanggaran AUPB.

Aspek Administrasi

Pemkab Pati harus segera mematuhi surat BKN, melakukan seleksi terbuka ulang untuk Direktur RSUD Suwondo, dan membatalkan keputusan yang tidak sah.

Menata kembali sistem rotasi pejabat dengan mengedepankan sistem merit.

Aspek Tata Kelola dan Politik

Menghentikan praktik politisasi birokrasi. Jabatan publik harus diisi oleh orang yang berkompeten, bukan loyalis politik.

Melibatkan masyarakat sipil, media, dan organisasi profesi untuk mengawasi proses mutasi dan rotasi jabatan.

Dengan uraian ini, jelas bahwa persoalan rotasi jabatan di Kabupaten Pati bukan hanya masalah teknis administrasi, tetapi masalah serius hukum dan tata kelola pemerintahan yang bisa menjadi preseden buruk jika tidak segera ditindak.

DPC GMNI Kabupaten Pati merasa terhormat menjadi tuan rumah konsolidasi yang dihadiri oleh 14 dari 23 cabang GMNI di Jawa Tengah. Konsolidasi ini dianggap krusial untuk kelancaran Konferensi Daerah (Konferda) yang akan datang.

Forum ini membahas secara mendalam ketentuan persidangan Konferda yang dijadwalkan pada 27 September 2024. Diskusi panjang ini menunjukkan komitmen peserta untuk memastikan kelancaran dan efektivitas Konferda.

Forum juga mengulas mekanisme Panitia Khusus yang akan bertanggung jawab dalam persiapan dan pelaksanaan Konferda. Panitia ini akan menyusun rencana kerja dan memastikan kegiatan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Selain itu, forum menekankan pentingnya mencapai soliditas di seluruh Jawa Tengah. Peserta konsolidasi sepakat untuk memperkuat koordinasi antar cabang dan menyusun strategi bersama guna mewujudkan GMNI yang solid dan terintegrasi di tingkat provinsi.

Dalam diskusi, disepakati bahwa cabang-cabang yang sudah memiliki SK harus membantu cabang terdekat yang belum memiliki SK agar segera mendapatkannya.

Sarinah Liona, Ketua DPC GMNI Semarang, menegaskan, “Kami menginginkan semua cabang yang sudah memiliki SK bertanggung jawab membantu rekan-rekan yang belum ber-SK hingga mendapatkannya sebelum Konferda. Ini merupakan langkah penting menuju soliditas yang lebih baik di seluruh Jawa Tengah.”

Selain itu, konsolidasi ini juga menetapkan Ketua Panitia Khusus Konferda berasal dari Kabupaten Purwokerto dan menyepakati tanggal Konferda pada 27 September 2024 di Semarang.

Bung Ronald, dari DPC GMNI Pati, menyatakan, “Kami berharap konsolidasi ini mengatasi berbagai keresahan yang terjadi di cabang-cabang terkait DPD, serta menjadikan DPC GMNI Pati sebagai bagian dari sejarah baru DPD GMNI Jawa Tengah.”

Dalam sambutannya, Ketua DPC GMNI Kabupaten Pati, Bung Ronladi subastian, menyampaikan bahwa penerimaan anggota baru ini adalah langkah penting dalam menjaga dan memperluas jaringan keanggotaan organisasi. “Kami sangat antusias menyambut para calon anggota baru yang memiliki semangat dan komitmen untuk berkontribusi dalam perubahan positif di masyarakat,” kata Bung Ronald.

Selama Pekan ini, berbagai kegiatan telah diselenggarakan dari diskusi panel, dan kegiatan sosial yang melibatkan anggota lama dan calon anggota baru. Melalui berbagai kegiatan ini, para calon anggota dapat memahami visi dan misi GMNI serta peran yang akan mereka emban sebagai anggota organisasi.

Acara penerimaan anggota baru ini juga dihadiri oleh beberapa Alumni GMNI Pati, tokoh Pemuda dan perwakilan dari lembaga setempat. Mereka memberikan dukungan dan semangat kepada para calon anggota baru dalam berkontribusi pada perubahan yang lebih baik di Kabupaten Pati.

Para calon anggota baru mengikuti beberpa materi yang disampaikan oleh narasumber yang juga alumni GMNI baik terkait kepemudaan, sosial masyarakat dan kepemimpinan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa anggota yang terpilih memiliki Jiwa dan semangat yang sesuai dengan nilai-nilai GMNI.

Kegiatan ini diikuti puluhan mahasiswa beberapa kampus yang ada di Kabupaten Pati. Selain itu beberapa perwakilan DPC GMNI eks Karisidenan Pati dan DPD GMNI Jawa Tengah ikut hadir dalam acara PPAB ini.

Penerimaan anggota baru DPC GMNI Kabupaten Pati ini mencerminkan komitmen organisasi untuk terus berkontribusi dalam pembangunan masyarakat dan pemuda di daerah tersebut. Selamat kepada para calon anggota yang telah terpilih, dan semoga mereka dapat menjadi agen perubahan yang positif bagi Kabupaten Pati.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua DPC PA GMNI Pati, Sigit Pamungkas yang juga dilantik dalam acara yang diselenggarakan di Hotel New Merdeka, Minggu (28/2) kemarin.

“DPC PA GMNI Pati secara solid memang mencalonkan Ir. Bambang Wurayanto sebagai Ketua DPD PA GMNI Jawa Tengah,” jelasnya kepada Samin News, Senin (1/3/2021).

Dalam kesempatan ini Sigit juga menjelaskan bahwa usulan tersebut juga menjadi kesepakatan bersama semua DPC PA se-Eks Karesidenan Pati.

“Selain mengusulkan nama Ir. Bambang Wurayanto sebagai Ketua DPD PA GMNI Jawa Tengah, kami DPC PA GMNI Pati juga mengusulkan dr. Cahyono Hadi sebagai bagian dari pengurus inti PA GMNI Jawa Tengah,” pungkasnya.

Ditemui seusai acara, Sigit Pamungkas menyampaikan bahwa ada beberapa tanggung jawab yang harus ia tunaikan ketika akhirnya terpilih sebagai Ketua DPC PA GMNI Kabupaten Pati.

“Seperti kita ketahui bahwa sedari awal GMNI muncul, ia hadir dengan membawa nasionalisme dan marhaenisme sebagai landasan ideologi,” tuturnya kepada Samin News, Senin (1/3/2021).

Sementara itu, Sekretaris DPC PA GMNI Kabupaten Pati Dafid Alifianto menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Sigit Pamungkas sebagai ketua di periode tahun 2021-2026.

“Dengan terpilihnya Sigit Pamungkas, semoga kedepannya dapat membawa idologi GMNI dalam sendi kehidupan masyarakat. Yakni menggugah nasionalisme pemuda dan membumikan paham marhaenisme di Kabupaten Pati,” tandasnya.