“Ini sebagai upaya nguri-nguri serta tujuan kita terpenuhi bagaimana kita mencoba menggempur rokok ilegal,” kata Henggar dalam sambutannya di tengah acara.

Menurutnya, cukup banyak ditemukan peredaran rokok ilegal di pasaran. Bisa jadi masyarakat tidak mengetahui memperjualbelikan rokok tanpa cukai itu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Sehingga dengan menggandeng seniman, informasi ini bisa ditangkap dan dimengerti oleh khalayak.

“Saat ini cukup banyak beredar di pasaran peredaran rokok ilegal. Maka dengan apa yang ditampilkan oleh Siswo Budoyo ke depan supaya kita ulangi lagi, kita tambah lagi, frekuensinya,” jelasnya.

Aktivitas memperjualbelikan rokok ilegal ini telah merugikan negara dan daerah. Pasalnya yang seharusnya ada pungutan pajak cukai dari tembakau rokok, namun justru nihil. Maka, menurutnya seniman merupakan penyambung dari kebijakan pemerintah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas.

“Semoga ke depannya kita selaras, apa yang ditampilkan teman-teman seniman menjadi penyambung dari kebijakan pemerintah. Sehingga nanti akan mengena ke masyarakat,” jelasnya.

Dirinya berharap acara semacam ini dengan anggaran dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) terus dilakukan, mengingat pentingnya informasi akan rokok ilegal. Selain itu, dirinya juga berharap ke depannya bisa memainkan lakon yang menceritakan tentang sejarah Kabupaten Pati.

“Selain itu, mungkin ke depannya bisa mengangkat Babat Alas Pati. Jangan sampai bilang orang asli Pati, tapi enggak ngerti para pendahulu kita yang berada di sini (Pati) mulai dari bubak Pati sampai sekarang ini. Dan sinergitas ini bisa dilanjutkan dengan pemerintah,” tutup Henggar.

Gencarnya sosialisasi, Bupati Hartopo menyebut masyarakat Kudus sudah banyak mengerti terkait Pemkab Kudus yang memiliki banyak dana DBHCHT.
“Masyarakat Kudus sudah tahu pemda punya dana banyak tentang DBHCHT,” ujar Bupati Kudus Hartopo saat memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang DBHCHT.

Terkait hal itu masyarakat juga berpikir dan komplain kepada pemkab. “Masyarakat juga berpikir dan komplain kepada bupati. Kenapa dana yang sebesar itu jalan masih rusak, lampu mati, dan sampah tidak tersangkut. Dan Itu menjadi permasalahan,” ungkapnya.

Sebab, lanjut dia mengungkapkan, karena pemkab sendiri terhalang oleh adanya Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur nomor 215/PMK07/2021 tentang alokasi DBHCHT yang diterima pemda tidak bisa digunakan infrastruktur sepenuhnya, yang sebelumnya diatur PMK No 7 tahun 2020.

“Bisa menggunakan dana cukai itu hanya 50% kesejahteraan masyarakat seperti infrastruktur dan 40% peningkatan pelayanan kesehatan,” pungkasnya.

Penulis
Adam Naufaldo