Kepala Bea Cukai Kudus Moch Arif Setijo Nugroho mengatakan, dalam menekan peredaran rokok ilegal pihaknya berupaya melakukan sosialisasi menyebarkan pamflet, stiker, memasang iklan di radio, dan media cetak.

Selain itu, kegiatan lainnya berupa penindakan dan operasi pasar secara mandiri maupun masif juga terus dilakukan. Hal itu sebagai wujud sinergi dan dukungan Pemkab Kudus dan aparat penegak hukum dalam pemberantasan rokok ilegal.

Adapun rinciannya senilai Rp 5,7 milliar terdiri dari 5.032.280 batang Sigaret Kretek Mesin (SKM), 17.140 batang Sigaret Kretek Tangan (SKT), tiga buah alat komunikasi berupa handphone, tiga puluh kilogram etiket, dan sebuah kartu debit perbankan.

Arif melanjutkan, barang-barang yang telah dimusnahkan merupakan hasil penindakan Bea Cukai Kudus periode April 2022 hingga November 2022. Kemudian barang tersebut telah ditetapkan menjadi Barang Milik Negara (BMN).

Hal itu sesuai Keputusan Penetapan BMN oleh Kepala Kantor Bea Cukai Kudus dan telah mendapatkan persetujuan untuk dilakukan pemusnahan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

Jutaan batang rokok ilegal tersebut sebagian dibakar di halaman Kantor Bea Cukai Kudus, untuk selanjutnya dilakukan pemusnahan dengan cara ditimbun di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanjungrejo, Kabupaten Kudus.

“BMN yang dimusnahkan itu sebagian besar merupakan rokok tanpa pita cukai atau rokok polos dan sisanya dilekati pita cukai palsu siap edar serta barang bukti yang telah inkracht,” bebernya.

Lebih lanjut, kata Arif, peredaran rokok ilegal itu melanggar ketentuan perundangan tentang Pasal 54 dan 55 Uu Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 1995, tentang Cukai.

“Ketentuannya rokok sebagai barang kena cukai harus dilekati pita cukai asli yang sesuai peruntukannya dan sesuai personalisasinya sebagai bukti telah dipenuhinya pungutan negara berupa cukai,” ujarnya.

Bea Cukai juga telah melaksanakan penindakan sebanyak 111 SBP, dengan jumlah 17.664.198 batang rokok ilegal yang diamankan. Serta menghimpun penerimaan negara secara aktual sebesar Rp 32,71 triliun.

“Hasil tersebut terhitung mulai tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan akhir Desember mampu mencapai Rp 37,36 triliun,” pungkasnya.

Hal itu dikatakan Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP, Endang Sulistiyani. Adapun ciri rokok ilegal di antaranya tidak ada pita cukai, pita cukai rusak, pita cukai tidak sesuai peruntukannya, atau pun pita cukai palsu.

“Peredaran rokok ilegal dilarang negara, karena akan merugikan (keuangan) negara, termasuk menggangu kesehatan sebab tidak diketahui kadar nikotin dan tarnya,” ujar Endang saat kegiatan sosialisasi pemberantasan cukai tembakau ilegal di Desa Mojoagung, Pucakwangi, Pati, Rabu (16/11/2022).

“Kami mohon kalau ada sales atau penjual jangan mau dititipi rokok ilegal, tolak saja. Karena yang kena penjualnya juga. Begitu pun kalau mengetahui di sekitar ada peredaran rokok ilegal maka laporkan ke Satpol PP,” imbuhnya.

Dirinya menjelaskan bahwa Satpol PP bersama dengan pihak terkait melakukan operasi pasar guna menekan peredaran rokok ilegal di masyarakat. Selama ini, Satpol PP juga telah menemukan serta menyita rokok ilegal dari operasi yang dilakukan.

“Satpol PP mengadakan operasi pasar ke desa-desa bersama tim, di situ ditemukan rokok tanpa pita cukai. Selanjutnya barang itu kami sita lalu diserahkan ke Bea Cukai untuk dimusnahkan. Penjualnya akan dikenai sanksi oleh pihak yang berwenang,” ucapnya.

Sementara Kades Mojoagung Sugiyanto menambahkan, potensi tanaman tembakau sangat bagus di wilayahnya. Dirinya menyebut mayoritas warga setempat 83 persen adalah petani dan sekitar 30 persen adalah petani tembakau.

Akan tetapi, letak Desa Mojoagung yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Blora disinyalir oleh Satpol PP menjadi wilayah titik merah terhadap peredaran rokok ilegal. Meski selama ini tidak ada bukti peredaran rokok ilegal, tetapi menjadi evaluasi oleh pihak-pihak terkait.

“Mojoagung yang berlokasi di perbatasan dengan wilayah Blora disinyalir menjadi titik merah peredaran rokok ilegal, kami upayakan dengan pedagang rokok setempat untuk menghindari memperjualbelikan rokok ilegal. Semoga di sini tidak ada peredaran rokok ilegal,” pungkasnya.

Sebagai informasi, acara sosialisasi ini selain dihadiri Satpol PP juga diikuti oleh Bea Cukai Kudus, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati bersama masyarakat setempat.

Bayu Adi Nugroho dari bagian Perekonomian Setda Pati mengemukakan bahwa Pemkab Pati mendapat Rp 15 miliar dari total penerimaan DBHCHT. Dana ini digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan yaitu kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum dan kesehatan.

“50 persen untuk di bidang Kesejahteraan masyarakat (Kesmas), dengan rincian pendanaan kegiatan peningkatan kualitas bahan baku program pembinaan industri serta program pembinaan lingkungan sosial,” jelasnya.

Kemudian, 10 persen untuk penegakan hukum, meliputi pembinaan industri, sosialisasi ketentuan bidang cukai serta pemberantasan barang kena cukai ilegal. Kemudian 40 persen untuk bidang kesehatan di antaranya untuk membiayai iuran BPJS hingga pembangunan puskesmas.

Dirinya mengingatkan masyarakat mengkonsumsi rokok yang resmi dengan dilengkapi pita cukai. Dia tak ingin setelah sosialisasi ada informasi mengenai peredaran rokok ilegal, khususnya di Mojoagung.

“Berdasarkan evaluasi disinyalir titik merah peredaran rokok ilegal di wilayah perbatasan, di Pati itu di Sukolilo, Pucakwangi hingga Puncel Dukuhseti,” terangnya.

Sementara Sandy dari Bea Cukai Kudus dihadapan masyarakat yang mempunyai usaha penjualan rokok itu menjelaskan, bahwa cukai merupakan penerimaan negara dari pungutan Barang Kena Cukai (BKC). Di antaranya adalah tembakau dan alkohol.

Di sisi lain, Puji dari pegawai Kejaksaan Negeri Pati sebagai jaksa fungsional pidsus menambahkan bahwa pelaku yang melanggar tentang percukaian akan dikenai sanksi dengan diancam minimal 1 tahun maksimal 6 tahun.

“Pasal 54 setiap orang yg menawarkan menyerahkan menjual atau menyediakan utk dijual BKC yang tdk dikemas (UU 11 thn 1995)  dan atau UU Nomor 39 tahun 2007. Modus tindak pidana cukai produksi rokok tanpa dilekati pita cukai yang sah, produksi rokok dengan pita cukai bekas/palsu, memalsukan/membuat pita cukai,” ujarnya.

Hal itu dia sampaikan ketika menghadiri kegiatan Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) di Plaza Pragolo Pati, Rabu (19/10/2022).

Dia menyambut baik atas sosialisasi gempur rokok ilegal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Melalui kegiatan ini, akan membuka pemahaman masyarakat nantinya tidak terkecoh membeli rokok tertentu tanpa cukai.

“Sosialisasi pembahasan rokok ilegal ini sangat baik, karena cukup banyak rokok ilegal yang beredar di tengah masyarakat. Karena kejebak rokok yang resmi (bercukai) harganya mahal, nah masyarakat tidak bisa meninggalkan rokok, jadinya dengan rokok ilegal itu,” ucap Sutikno di sela kegiatan.

Menurutnya, rokok ilegal berbahaya sekali. Sebab dari rokok tersebut tidak diketahui berapa kadar kandungan nikotin. Atau bahkan dimungkinkan mengandung campuran dengan bahan-bahan lain yang tidak sesuai dengan aturan kesehatan.

Lebih lanjut dirinya menegaskan bahwa atas dasar itu lah Sutikno sangat sepakat sosialisasi terhadap pemberantasan rokok ilegal dilakukan secara intensif. Tak hanya itu, dirinya juga mendorong masyarakat agar membeli rokok yang bercukai.

Meskipun harga rokok bercukai lebih mahal, namun pajaknya akan kembali lagi dirasakan masyarakat. Mulai untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan petani tembakau hingga dukungan fasilitas kesehatan di daerah.

“Kalau mau merokok, beli yang resmi. Meski harganya mahal, tetapi pajak tersebut akan kembali ke pemerintah yang digunakan dari bagi hasil cukai tembakau untuk masyarakat. Yang dipergunakan untuk kesehatan serta segala macam,” terangnya.

“Kami berharap dana bagi hasil yang diterima Kabupaten Pati sekitar Rp 11,5 miliar, semoga ke depan bisa meningkat lagi, untuk meningkatkan fasilitas kesehatan yang ada kaitannya dengan rokok,” tandasnya.

“Ini sebagai upaya nguri-nguri serta tujuan kita terpenuhi bagaimana kita mencoba menggempur rokok ilegal,” kata Henggar dalam sambutannya di tengah acara.

Menurutnya, cukup banyak ditemukan peredaran rokok ilegal di pasaran. Bisa jadi masyarakat tidak mengetahui memperjualbelikan rokok tanpa cukai itu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Sehingga dengan menggandeng seniman, informasi ini bisa ditangkap dan dimengerti oleh khalayak.

“Saat ini cukup banyak beredar di pasaran peredaran rokok ilegal. Maka dengan apa yang ditampilkan oleh Siswo Budoyo ke depan supaya kita ulangi lagi, kita tambah lagi, frekuensinya,” jelasnya.

Aktivitas memperjualbelikan rokok ilegal ini telah merugikan negara dan daerah. Pasalnya yang seharusnya ada pungutan pajak cukai dari tembakau rokok, namun justru nihil. Maka, menurutnya seniman merupakan penyambung dari kebijakan pemerintah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas.

“Semoga ke depannya kita selaras, apa yang ditampilkan teman-teman seniman menjadi penyambung dari kebijakan pemerintah. Sehingga nanti akan mengena ke masyarakat,” jelasnya.

Dirinya berharap acara semacam ini dengan anggaran dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) terus dilakukan, mengingat pentingnya informasi akan rokok ilegal. Selain itu, dirinya juga berharap ke depannya bisa memainkan lakon yang menceritakan tentang sejarah Kabupaten Pati.

“Selain itu, mungkin ke depannya bisa mengangkat Babat Alas Pati. Jangan sampai bilang orang asli Pati, tapi enggak ngerti para pendahulu kita yang berada di sini (Pati) mulai dari bubak Pati sampai sekarang ini. Dan sinergitas ini bisa dilanjutkan dengan pemerintah,” tutup Henggar.

Di dua lokasi, yakni Kecamatan Gabus dan Kayen, Satpol PP bersama dengan Tim Pelaksana Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal, Rabu (21/9/2022) kemarin, petugas gabungan kembali melakukan operasi pemberantasan rokok ilegal.

“Operasi pemberantasan rokok ilegal di dua wilayah, di Gabus dan Kayen. Sasarannya yaitu kios dan toko penjual rokok,” ucap Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP Pati, Endang Sulistiyani.

Kegiatan ini dilakukan tujuannya agar masyarakat berjualan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menerima serta memperjualbelikan rokok ilegal tanpa dilengkapi dengan cukai. Sebab, hal tersebut sudah diatur dalam Undang-undang tentang Cukai.

Selanjutnya, apabila ditemukan rokok serta barang cukai ilegal, kemudian barang tersebut akan disita oleh tim gabungan dan akan dimusnahkan. Maka yang perlu dipahami dan dimengerti masyarakat adalah ciri-ciri rokok ilegal.

Menurut Endang, rokok ilegal ini menyebabkan negara merugi. Lantaran seharusnya wajib dilengkapi dengan pita cukai sebagai barang kena pajak dipungut oleh negara. Olehnya, peredaran rokok ilegal, dirinya menegaskan harus ditindak.

“Agar pelaku usaha mengerti tentang jenis rokok ilegal, jenis cukai ilegal, dan pelakunya akan terkena sanksi jika melanggar. Rokok ilegal harus ditindak karena selain merugikan negara juga menimbulkan persaingan tidak sehat serta rugi dari kesehatan,” harapnya.

Dari operasi pasar pemberantasan rokok ilegal tersebut, tim gabungan menyita sejumlah rokok ilegal yang tidak bercukai dari berbagai merk, mulai Bold, Luffman, Coffe, Joyo Biru, Grand Max, Extra, dan SMB Bold.

Kepala Diskominfo, Ratri Wijayanto mengatakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Pati dikelola oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan tugasnya masing-masing. Sementara Diskominfo terus melakukan sosialisasi memberikan edukasi kepada masyarakat terkait peraturan cukai.

“Sosialisasi ini dimaksudkan dengan tujuan agar masyarakat mengetahui aturan hukum yang telah diterbitkan oleh pemerintah pusat mengenai cukai,” kata Ratri.

Dalam acara sosialisasi gempur rokok ilegal yang dibuka langsung oleh dirinya itu, Ratri juga menuturkan mengapa pihaknya melibatkan para seniman lokal. Menurutnya, isi tentang pencegahan rokok ilegal akan lebih mengena ke masyarakat.

DBHCHT merupakan dana yang ditransfer dari pusat ke daerah sebagai dana bagi hasil atas daerah penghasil tembakau. Melalui dana ini diharapkan kesejahteraan petani tembakau di daerah semakin meningkat. Ini dikatakan Bayu Adi Nugroho dari Bagian Perekonomian Setda kabupaten Pati.

Selain itu, Adi mengungkapkan bahwa Kabupaten Pati memperoleh sebesar Rp11 miliar lebih. Anggaran yang cukup besar ini diperuntukkan dan dikelola ke beberapa bidang, mulai dari peningkatan kualitas bahan baku, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesehatan hingga penegakan hukum.

“Nilai alokasi dana Cukai tahun 2022 ini yang kembali ke masyarakat sebesar Rp11,3 miliar dimana dialokasikan pada bidang kesehatan, bidang bantuan sosial dan bidang penegakan hukum,” kata Adi.

Bea Cukai Kudus melaksanakan penindakan usai menjalani pengawasan terkait pengiriman rokok ilegal melalui jasa pengiriman. Pada pukul 18.00 WIB tim melakukan upaya pemeriksaan paket di Gudang Jasa Pengiriman Kaliwungu Kudus.

Lebih lanjut, usai melakukan pemeriksaan terhadap beberapa indikasi paket yang dicurigai, tim kemudian segera bergegas melakukan penindakan terhadap paket itu.

Kemudian, Tim Bea Cukai Kudus berhasil mengamankan paket yang berisi 14.800 batang rokok ilegal bermerk Lois L Bold, Daniel Bold Fine Cut Filter, Fajar Bold, Dalil Bold Menthol, TQ Pro Rizquna, dan Vios Special tanpa dilekati cukai. Untuk paket rokok ilegal itu diperkirakan nilai total barang mencapai sebesar Rp 16.872.000.

Hasil tersebut akan masuk pada penerimaan negara dengan potensi sebesar Rp 11.438.328. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan paket Tim Bea Cukai membawanya ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Penulis
Adam Naufaldo

Truk pengangkut rokok ilegal tersebut berhasil diamankan petugas pukul 06.00, di pasar Rejomulyo, Desa Raguklampitan Batealit, Jepara. Sebelumnya, petugas melakukan pencarian di Jalan Mayong Batealit Jepara dan kemudian berhasil menemukan truk tersebut.

Lebih lanjut, saat itu truk tersebut sedang terpakir di depan Pasar Kawasan Perdesaan Rejomulyo. Kemudian saat pemeriksaan, petugas berhasil menemukan 82 bale (karung) rokok dengan merk FLASH BOLD, NEW BOSHE BOLD, Lois L BOLD dan DALILL BOLD tanpa dilekati pita cukai.

Saat di tempat kejadian perkara (TKP), truk yang mengangkut rokok ilegal itu ditutup muatan lain berupa pupuk. Perkiraan nilai barang rokok ilegal sebesar Rp287.280.000,00 dengan potensi penerimaan negara sebesar Rp194.760.720,00.

Kemudian, seluruh rokok ilegal, truk dan 1 orang sopir berinisial (AA) dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Kudus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Penulis
Adam Naufaldo

Anggara Jiwandhana selaku Ketua panitia lomba desain poster Gempur Rokok Ilegal tersebut mengatakan jumlah karya poster yang terkumpul dari awal 1-31 Juli 2022 terkumpul 180.
“Jumlah karya yang terkumpul 180 , terkumpul 1-31 Juli 2022,” kata dia saat ditemui di Kantor PWI Kudus, Jumat (5/8/2022).

Kemudian dari 180 hasil karya poster tersebut diseleksi oleh dua orang juri pelaksana lomba menjadi 40 karya.
“Dilakukan proses verifikasi atau seleksi oleh dua orang juri terkumpul menjadi 40 karya,” katanya.

Nantinya untuk pemenang juara satu mendapatkan Rp 3000.000, juara dua mendapatkan Rp 2500.000, juara tiga mendapatkan Rp 1750.000, juara harapan satu Rp 1250.000, juara harapan dua Rp 1000.000, dan terakhir juara harapan tiga Rp 750.000.

Bagi pemenang lomba desain poster Gempur Rokok Ilegal nantinya hasil karyanya akan dipamerkan di lokasi sementara Pendopo Kabupaten Kudus dan diumumkan pada saat merayakan Hari Raya Kemerdekaan Indonesia di 17 Agustus 2022.

Lebih lanjut, dirinya berharap dengan diadakannya lomba desain poster Gempur Rokok Ilegal itu nantinya dapat mengedukasi masyarakat.

“Harapan diadakan lomba tersebut bisa mengedukasi masyarakat melalui poster Gempur Rokok Ilegal melalui desain yang dibuat,” pungkasnya.

Bagi peserta yang mengikuti lomba tersebut untuk pengumuman pemenangnya bisa dipantau di Instagram PWI Kudus.

Penulis
Adam Naufaldo