Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi A DPRD Pati, Bambang Susilo setelah menggelar publik hearing tentang pembentukan BRIDA di Ruang Paripurna kantor DPRD setempat, Kamis (24/8/2023). Agenda publik hearing hari ini mengundang beberapa pihak, mulai perwakilan Organisasi Masyarakat (Ormas), media, OPD serta kelembagaan lain.

“Pertimbangannya banyak, apakah SDM kita sudah layak untuk menjadi suatu badan tersendiri, sisi kemampuan anggaran dan apakah sarana-sarananya sudah layak atau belum,” kata Bambang kepada wartawan usai kegiatan.

Pertimbangan itu merujuk pada kemampuan Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai jajaran eksekutif apakah mampu membiayai sebagai badan sendiri atau digabung ke OPD lain.

Dia menjelaskan hasil rapat publik hearing yang digelar bersama sejumlah elemen masyarakat serta elemen kelembagaan keagamaan kali ini memberi masukan agar BRIDA nanti dibentuk agar berdiri sendiri. Peserta menghendaki BRIDA tidak digabung dengan OPD lain.

“Nah kalau secara pribadi, saya setuju dengan usulan yang disampaikan dari para peserta publik hearing yaitu harus berdiri sendiri,” ungkap anggota dewan asal PKB tersebut.

Menurutnya, BRIDA lebih efektif berdiri sendiri. Karena, Bambang menilai hal ini dilakukan agar kinerja serta tupoksi BRIDA benar-benar memberikan suatu pelayanan di bidang penelitian serta inovasi yang maksimal.

Kendati begitu, masukan tersebut belum final. Masih ada sejumlah tahapan yang dilalui sampai dengan jadi suatu Perda.

“Demi kemajuan Pati ke depan itu memang dibentuk badan tersendiri tidak menggabung di OPD yang lain. tetapi ini kan perlu pertimbangan. Karena ini juga baru pembahasan tingkat awal, nanti ada pembahasan selanjutnya sampai Pansus. Kemudian ditetapkan dan sampai nanti mendapatkan fasilitasi dari Gubernur, jadi tahapannya masih jauh,” pungkasnya.

Sebagai informasi, agenda pada siang hari itu adalah meminta saran serta masukan dari berbagai elemen masyarakat. Sehingga masih perlu disempurnakan lagi dengan jajaran eksekutif tentunya. Sebab, ada banyak pertimbangan sehingga setelah jadi Peraturan Daerah (Perda) nanti akan membawa manfaat serta tujuan dibentuknya BRIDA dapat terwujud.(Adv)

Menurutnya BRIDA dibentuk sebagai badan yang berkedudukan di tingkat pemerintah daerah dengan fungsi menyuguhkan suatu penelitian serta inovasi. Penelitian itu penting sebagai data untuk bahan pertimbangan kebijakan yang akan diambil pemerintah.

“Sistem kerjanya, ya memang untuk penilitian rekomendasi saja. Karena hasil penelitian mahal itu kan. Tetapi itu untuk dukungan kemajuan Pati ke depan,” ucapnya usai rapat publik hearing, Kamis (24/8/2023).

Namun, saat ini pembentukan BRIDA masih pembahasan di tahap awal. Dalam publik hearing tersebut, Komisi A mengundang sejumlah pihak di antaranya, tokoh agama, tokoh masyarakat, Ormas, hingga dari media massa.

Dia menjelaskan pembentukan BRIDA banyak membutuhkan pertimbangan, untuk saat ini yang mencolok kaitannya dengan apakah nanti dibentuk suatu badan tersendiri atau bergabung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

“Kenapa harus digabungkan, seperti permintaan eksekutif. Lantaran banyak pertimbangan mulai dari sisi kemampuan anggaran, SDMnya mumpuni atau belum, serta dari kantornya jika dipisah. Maka ini tidak mudah,” paparnya.

Akan tetapi, lanjut Bambang, kalau digabung otomatis ada tambahan bidang di OPD terkait yakni Bappeda. Dan setelah Perda ini diundangkan maka kinerjanya harus dipertajam baik soal inovasi maupun penelitian.(Adv)