Itu tercantum dalam pandangan fraksi Demokrat merespon pelaksanaan APBD Kabupaten Pati tahun 2021 pada pembacaan pandangan umum fraksi belum lama ini.

“Fraksi Demokrat menanyakan pembinaan atlet-atlet khususnya sepak bola sampai tahap mana yang dilakukan oleh Pemkab Pati,” tulis pandangan umum fraksi Demokrat.

Kemudian, Fraksi Demokrat mewakili sebagian besar masyarakat menanyakan kepada pemerintah daerah apakah Stadion Joyokusumo bisa digunakan homebasenya Persipa untuk mengarungi liga 2 dikarenakan anggaran yang tidak sedikit untuk merenovasi lapangan.

Renovasi Stadion Joyokusumo itu sebelumnya menghabiskan anggaran sebesar Rp15 miliar yang digunakan untuk mengganti rumput dengan sintetis termasuk untuk pembangunan jalur lintasan atletik.

Tak hanya itu, di sektor penganggaran dan pembelanjaan APBD, fraksi Demokrat meminta seluruh OPD dalam penganggaran kebutuhan keuangan sebelum diajukan harus diuji kelayakan (fit dan proper tes).

Permintaan itu dalam laporan tersebut dijelaskan ketika dilakukan uji kelayakan terhadap anggaran kebutuhan keuangan di lingkup OPD, maka bisa untuk mengantisipasi terjadinya adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

“Agar (anggaran) tepat sasaran, efisien dan memperhatikan skala prioritas. Sehingga lebih terserap tidak ada SILPA dan bisa bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pati,” lanjut laporan tersebut.(adv)

Hal tersebut merespon laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 pada sidang paripurna beberapa hari ini.

Sebelum Perades berlangsung, sejumlah elemen masyarakat mengadu ke DPRD Pati. Masyarakat menilai hak pemerintah desa telah dipasung diambil daerah karena desa hanya sebatas mesin daerah dengan peraturan yang melekat.

“Dari Fraksi Partai Demokrat dalam menyikapi Pemilihan Perangkat Desa baru-baru ini minta penjelasan Pemerintah Kabupaten Pati yang sebenar-sebenarnya dan secara lengkap tahapan proses pemilihan perangkat desa dari tahapan awal sampai akhir,” tulis fraksi Demokrat dalam pandangan umum terkait pelaksanaan APBD 2021.

Partai yang berlambang mercy itu menegaskan Pemdes seharusnya mempunyai kewenangan mengatur sendiri desanya. Oleh sebab itu, diminta pelaksanaan Perades dikembalikan lagi ke desa.

“Dan meminta agar pemilihan perangkat desa ke depan dikembalikan marwahnya ke desa untuk lebih transparan karena diawasi oleh seluruh masyarakat,” sambung laporan tersebut.(adv)

“Dalam hal ekonomi apa langkah yang diambil dan kebijakan Bupati untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati yang lebih signifikan,” kata anggota Fraksi Demokrat, Suryanto saat penyampaian pandangan umum terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Pati tahun 2021 belum lama ini.

PAD yang tinggi, menurutnya dalam skala makro pada akhirnya mampu menunjang kesejahteraan masyarakat. Sebab elemen masyarakat terkecil di lingkup desa seperti RT dan RW perlu diperhatikan.

“Untuk menambah kesejahteraan bagi guru-guru honorer, bidan desa, BPD, Ketua RT dan RW serta lainnya karena mereka adalah pionir terdepan dalam berkehidupan masyarakat,” terangnya.

Selanjutnya, dia mengungkapkan Fraksi Partai Demokrat juga menanyakan BPJS Kesehatan yang memberlakukan aturan denda hingga Rp30 juta atau 5 persen dari perkiraan biaya penyakit INA CBGs yang diidap pasien.

“Apa yang dilakukan Pemda jika ternyata pasien tersebut adalah orang yang betul-betul saat itu tidak mampu karena perubahan status ekonominya?,” tegasnya.(adv)