Kepala Desa Sunggingan Rikho Mahardika G mengatakan, bahwa kegiatan tersebut diikuti sebanyak 27 Ketua RT di Kelurahan Sunggingan, Kecamatan Kota. Sedangkan untuk tujuannya sendirian yakni melakukan pendataan awal Regsosek 2022 kemarin.

“Kegiatan ini dilaksanakan karena masih terbatasnya data sosial ekonomi yang mencakup seluruh penduduk untuk menentukan target program pembangunan terkhusus untuk Kabupaten Kudus,” ungkapnya kepada Samin News, Selasa (16/5/2023).

Serta ditambah belum terlaksananya kontrol kualitas, ketepatan waktu dan pemutakhiran data tersebut. Kemudian hasil dari data tersebut akan dijadikan acuan untuk pemerintah setempat. Setelah itu harapannya untuk data di Kelurahan Sunggingan tidak ada masalah dan dapat tercover semua jangan sampai terlewat.

“Nantinya dari 27 anggota RT tersebut akan dibagi menjadi tiga sesi dihari terpisah, yang setiap harinya dihadiri oleh 9 RT dan dilakukan selama tiga hari,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus Rahmadi Agus Santosa menjelaskan bahwa peserta yang mengikuti maksimal 12 orang, namun semua itu tergantung jumlah RT nya disetiap wilayah masing-masing.

“Jadi kalau misalkan ada 30 RT jadi pelaksanaannya tiga kali FKP. Hal itu agar para RT dan asisten fasilitator dapat fokus dan lebih efektif dalam memaparkan materi,” ujarnya.

Kemudian Agus sapaan akrabnya menjelaskan bahwa FKP itu seperti uji publik untuk hasil BPS. Hasil dari pendataan Regsosek.

“Jadi tahun kemarin Regsosek 2022 usai. Hasil dari pendataan rumah ke rumah kerumah itu nantinya akan diolah, kemudian dikelompokkan menjadi kelompok kesejahteraan. Ada kelompok miskin, sangat miskin, rentan miskin, tidak miskin,” bebernya.

Lebih lanjut, dia juga menyampaikan bahwa ada kendala FKP yang sudah berjalan selama dua Minggu ini.

“Diawal-awal ada sebagian RT yang tidak bisa hadir, harusnya diwakilkan. Karena RT terus harus betul-betul tahu dan menandatangani isi dari kuesioner itu. Tapi berjalannya waktu pak lurah tahu dan hukumnya wajib, maka harus dihadiri pak RT atau ibu-ibu ketua PKK,” tukasnya.

Sementara itu saat ini sudah mencapai 70 persen dalam pelaksanaan FKP yang hampir selesai tersebut dan nantinya juga akan menyesuaikan waktu. Diketahui untuk waktu FKP menyesuaikan dari desa setempat dengan durasi 2-4 jam.

Selain itu, Asisten Fasilitator BPS Kudus Imam Duduk Subagio menyampaikan bahwa FKP itu diikuti oleh sembilan RT.

“Ini sedang mengajarkan cara pengisian FKP, selama tiga hari dari jam 09.00 sampai selesai. Hasil dari tiga hari ini, ini terus direkap kemudian dikirim ke BPS,” pungkasnya.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Kudus Mundir mengatakan, forum konsultasi publik bertujuan untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, serta Standar Pelayanan Masyarakat (SPM).

“Bahwa intinya di BPBD umumnya SPM yang terkait pelayan umum kepada masyarakat. SPM juga setiap tahun perlu di evaluasi untuk melihat respon atau tingkat kepuasan masyarakat terkait pelayanannya,” ujar Mundir sapaan akrabnya.

Pada Forum Konsultasi Publik tersebut, Mundir juga meminta masukan kepada seluruh unsur pemangku kepentingan seperti, pemerintah, pengusaha, akademisi, relawan, dan dari media masa. Sehingga nantinya akan ada persepsi yang sama terkait pelayanan yang kurang.

“Kami minta masukan dari pemerintah, pengusaha, akademisi, masyarakat yang diwakili relawan, dan dari media masa sendiri. Agar nanti kita ada persepsi yang sama ketika ada pelayanan yang kurang bagaimana BPBD harus memperbaikinya,” terangnya.

Hal tersebut, dalam pelaksanaannya akan lebih memudahkan BPBD maupun masyarakat yang menerima pelayanan. Selain itu, dalam pengusulan pembentukan “trauma center” nantinya akan direalisasikan saat muncul peristiwa bencana alam.

“Itu akan bermanfaat sebagai wadah perbaikan mental trauma para warga yang terdampak bencana alam, khususnya anak-anak,” pungkasnya.