Ketua FKDI Kabupaten Pati, Sutrisno, mengaku bersyukur aspirasi dari bawah bisa ditampung dan difasilitasi oleh Partai Nasdem. Sehingga biaya operasional itu akan disalurkan mulai tahun depan.

“Malam hari ini terima kasih khusus kepada ketua umum Nasdem yang membawa aspirasi FKDI untuk mengabulkan BOP kepala desa. Tasyakurannya intinya untuk itu. Tahun depan BOP insyaallah bisa dinikmati kepala desa d seluruh Indonesia,” katanya.

Sebagai informasi sejumlah Kades di Pati yang tergabung dalam organisasi FKDI menggelar tasyakuran di kediaman salah satu pengusaha di Kecamatan Gunungwungkal, Senin (26/9/2022) tadi malam.

Dirinya mengungkapkan pemerintah desa sekarang ini sudah lebih longgar. Pasalnya, pemerintah desa disokong bantuan keuangan dari pusat berupa Dana Desa untuk keperluan pembangunan. Dan sudah dijamin dengan kehadiran undang-undang tentang desa. “Desa itu merdeka melalui UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa,” jelasnya.

Dirinya berharap agar para Kades untuk lebih peka dan mampu membaca kondisi lingkungan. Terlebih menjelang pemilihan, baik Pemilu maupun Pileg di tahun 2024 mendatang.

Selain itu, Sutrisno juga mengingatkan agar Kades jangan mau diadu domba untuk kepentingan sepihak. Dirinya menyebut, meski Kades tidak tidak boleh berpolitik. Akan tetapi, Kades punya hak untuk membangun komunikasi dengan siapa saja meski itu dari pihak partai politik.

“Jangan sampai hak-hak kepala desa dikebiri orang-orang yang berkepentingan. Jangan sampai diadu domba untuk kepentingan satu pihak. Kades tidak boleh berpolitik sebab ada undang-undang. Tetapi Kades berhak membangun komunikasi ke parpol manapun,” tegasnya.

Menurut Sutrisno, posisi FKDI itu netral, tidak kemana-mana tetapi bisa dimana-mana. Dan dirinya menepis hadirnya FKDI di Pati akan membuat persatuan Kades pecah. Dia menjelaskan masing-masing sudah ada jalurnya, Pasopati lingkupnya di wilayah Kabupaten Pati. Sedangkan FKDI lingkupnya nasional.

Sebelumnya, FKDI Jawa Tengah meminta MK untuk judicial review terhadap UU tersebut. Pasalnya, dinilai ada beberapa pasal yang saat ini sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan waktunya.

Perwakilan FKDI Kabupaten Pati, Suwardi mengatakan apa yang menjadi keputusan MK nantinya adalah keputusan yang akan ditaati. Karena di MK, menurutnya merupakan putusan tertinggi.

“Putusan MK merupakan putusan tertinggi. Tetapi kami kira tetap akan memperjuangkan hak-hak teman-teman kades yang tergabung di dalam FKDI,” tegas Suwardi saat deklarasi FKDI Kabupaten Pati di Gunungwungkal kemarin.

Namun, ia mengaku deklarasi FKDI di Pati bukan hanya bermaksud membuat gelombang massa kades untuk mengawal dan memperjuangkan judicial review tersebut. Melainkan lebih dari pada itu yakni membuat semacam wadah komunikasi antar kades.

Menurutnya, terbentuknya FKDI sebagai sarana komunikasi antar kades. Selain itu, untuk bertukar dan berbagi informasi dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

“Tujuannya yang jelas ini aspirasi dari teman-teman kades di Pati maupun di Jateng sebagai forum komunikasi, berbagi informasi antar kades. Sehingga dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan konstitusi yang ada,” lanjutnya.

Suwardi yang juga Kades Ngagel, Kecamatan Dukuhseti ini berharap lebih atas deklarasi FKDI. Semua kades bersatu padu, menjunjung kekompakan, satu persepsi dan menyamakan persepsi atas nama pembangunan serta menjalin kerukunan di mulai dari bawah hingga meluas merajut kerukunan di tanah air.