“Dari target 144 milliar itu perhari ini, sudah terealisasi kurang lebih 125 milliar atau di persentasekan 86 persen. Dari itu melihat dan evaluasi tahun 2022 di perubahan,” jelas Kabid Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Famny Arfana.

Lebih lanjut, selain itu Famny juga mengusulkan penambahan dari item pajak daerah sebanyak 13 milliar atau sekitar 157 milliar untuk target perubahan 2022. Hal itu, karena melihat perkembangan realisasi.

“Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan, dan untuk mengoptimalkan pendapatan sektor pajak, kita laksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi,” terangnya kepada Samin News.

Hal tersebut agar point pajak daerah bisa bertambah yang pada akhirnya akan digunakan dalam pembangunan Pemerintah Kabupaten Kudus. Selain itu, perubahan yang ditambahan 13 milliar dirinya berharap segera berproses.

“Semoga nanti, proses sekarang sudah keluar untuk evaluasi ke provinsi. Dan semoga setelah di dok bisa dilaksanakan. Harapannnya untuk dipajak ini walaupun BBM naik masih optimis terlampaui karena melihat perkembangan saat ini,” ujar Famny saat ditemui di BPKAD.

“Target awal di 2022 ini kita melihat ada potensi tambahan di sektor pajak daerah juga. Menyesuaikan objek yang sudah ada, jadi kita laksanakan intensifikasi secara internal,” tambahnya.

Pihaknya juga memiliki penambahan pemasangan typing box dalam upaya meningkatkan perekaman data-data transaksi yang ada di wajib pajak. Terutama, pajak hotel, restoran dan operasi yustisi reklame untuk meningkatkan pajak daerah.

“Target di triwulan ketiga kami di 75 persen. Nanti diakhir September sampai sekarang sudah 86 persen artinya progresnya sudah melampaui. Makanya kita masih optimistis penambahan 13 milliar di perubahan APBD 2022 masih bisa terpenuhi,” pungkasnya.

Kabid Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Famny Arfana menyebut, optimalisasi itu merupakan kewajiban di setiap daerah yang memiliki tujuan pada pembangunan APBD.

“Pajak ini kita kerja sama, agar tujuan semuanya untuk pembangunan di APBD maupun APBN itu tujuan dari kegiatan optimalisasi,” kata Famny saat ditemui di lingkungan pemkab.

Sehingga nantinya akan terintegrasi dengan pemerintah daerah lainnya. Pemkab Kudus juga dalam hal ini BPKAD Bidang Pendapatan, bekerja sama dengan KPP Pratama untuk sharing data. “Misalkan pajak jual beli itu kan ada pajaknya,” jelasnya kepada Samin News.

Lebih lanjut, untuk optimalisasi pajak daerah maupun pusat tersebut merupakan hal yang wajib. Hal itu berguna untuk Pemkab Kudus yang sharing terkait dengan informasi wajib pajak, demi optimalisasi pendapatan asli daerah.

“Kita mendapatkan informasi wajib pajak pusat terkait penghasilan, kita menyinkronkan wajib pajak daerah dan pusat. Kalau pusat punya NPWP, untuk daerah NPWPD,” ungkapnya.

“Pusat berupa pajak penghasilan dan pertambahan nilai. Kalau daerah, pajak hotel, restoran, reklame, dan PBB dibagi. Diharapkan semua meningkat,” sambungnya.

Sementara, Bupati Hartopo mengatakan, hal itu merupakan bentuk perjanjian kerja sama terkait optimalisasi pajak. Pajak pendapatan yang di dapatkan untuk pengoptimalan. “Target kedepan harus bisa menaikan target sesuai pemerintah,“ pungkasnya.