Saat ini, pekerjaan masih difokuskan pada pembangunan lapis pondasi agregat sebagai persiapan sebelum proses pengaspalan dilakukan.

Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Kabupaten Pati, Hasto Utomo, menjelaskan bahwa progres pekerjaan di ruas tersebut masih berada pada tahap awal. Setelah lapis pondasi selesai, jalan akan dilanjutkan dengan pengaspalan menggunakan hotmix.

“Jakenan–Plosojenar baru pekerjaan lapis pondasi agregat, Mas. Yang Jaken–Jakenan dan Jakenan–Plosojenar pakai aspal hotmix,” kata Hasto Utomo, belum lama ini.

Menurut Hasto, ruas Jalan Jakenan–Plosojenar akan menggunakan aspal hotmix dengan ketebalan enam sentimeter. Penanganan jalan mencakup panjang 1.090 meter dengan lebar tiga meter.

“Spesifikasinya Jakenan–Plosojenar pakai aspal hotmix tebal 6 sentimeter,” ujarnya.

Ia menambahkan, pekerjaan tersebut merupakan bagian dari satu paket rehabilitasi yang mencakup tiga ruas jalan, yaitu Jakenan–Jaken, Jaken batas Blora, dan Jakenan–Plosojenar.

Ketiganya digabung dalam satu paket karena letaknya berdekatan sehingga pelaksanaan proyek dinilai lebih efektif dan efisien.

Untuk merealisasikan proyek tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.563.457.538, termasuk PPN. Melalui rehabilitasi ini, diharapkan kondisi jalan semakin baik sehingga dapat menunjang kelancaran aktivitas dan mobilitas masyarakat.

Saat ini, pekerjaan masih difokuskan pada penggelaran lapisan pondasi agregat (LPA), pembangunan talud, dan pengaspalan menggunakan campuran aspal panas (CAP) sebagai bagian dari proses peningkatan kualitas jalan.

“Untuk rehabilitasi Jalan Jakenan–Jaken saat ini baru proses penggelaran lapisan pondasi agregat (LPA), pembuatan talud, dan pekerjaan campuran aspal panas (CAP),” kata Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, Hasto Utomo, Selasa (7/7/2026).

Hasto menjelaskan, setelah pekerjaan pengaspalan di ruas Winong–Jakenan selesai, pelaksanaan proyek akan berlanjut ke ruas Jakenan–Jaken melalui pekerjaan pelapisan ulang (overlay).

“Rencananya setelah pengaspalan dari Winong–Jakenan selesai, dilanjutkan pelapisan ulang (overlay) di Jakenan–Jaken,” ujarnya.

Ia menambahkan, proyek tersebut merupakan hasil konsolidasi tiga ruas jalan yang berdekatan sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Pada ruas Jaken–Jakenan akan digunakan lapisan hotmix setebal enam sentimeter. Sementara itu, ruas Jakenan–Jaken yang ditangani memiliki panjang 584 meter dengan lebar enam meter.

“Dilengkapi pembangunan bahu jalan beton selebar satu meter di sisi kanan dan kiri sepanjang 800 meter,” pungkasnya.

Proyek tersebut menjadi paket peningkatan jalan dengan nilai anggaran terbesar di Kabupaten Pati tahun ini. Total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp6,85 miliar.

Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Pati, Hasto Utomo, mengatakan peningkatan ruas Boloagung–Trimulyo menggunakan kombinasi konstruksi beton dan aspal dengan panjang jalan 4,13 kilometer.

“Peningkatan Jalan Boloagung–Trimulyo menggunakan konstruksi kombinasi beton dan aspal. Panjang ruasnya mencapai 4,13 kilometer dengan lebar bervariasi antara 3 hingga 6 meter,” ujarnya.

Menurut Hasto, proyek tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas konektivitas antarwilayah sekaligus mendukung kelancaran aktivitas masyarakat sehari-hari.

Selain ruas Boloagung–Trimulyo, DPUTR Pati juga telah mengontrak sejumlah proyek peningkatan jalan di titik lain. Namun, beberapa di antaranya masih menunggu pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

“Proyek-proyek yang sudah dikontrakkan akan dikerjakan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Pati menargetkan seluruh pekerjaan dapat selesai tepat waktu. Dengan peningkatan infrastruktur jalan ini, mobilitas warga dan distribusi barang diharapkan menjadi lebih lancar sehingga mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

Kerusakan talud di ruas jalan Pakis–Gunungwungkal tersebut dikhawatirkan dapat memicu pengikisan badan jalan akibat derasnya arus sungai.

Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUTR Kabupaten Pati, Widyotomo, menjelaskan bahwa langkah awal yang dilakukan adalah mengalihkan aliran sungai agar tidak terus menggerus area yang terdampak longsor.

“Sudah ditangani talud di Ngetuk itu. Sementara pengalihan alur sungai dulu biar tidak semakin menggerus badan jalan,” ujarnya belum lama ini.

Selain itu, normalisasi sungai juga dilakukan menggunakan alat berat untuk mengurangi tekanan arus di sekitar lokasi kerusakan.

Menurutnya, penanganan sementara ini bertujuan mencegah kerusakan semakin meluas sembari menunggu proses perbaikan permanen.

Untuk solusi jangka panjang, DPUTR mengusulkan pembangunan kembali talud menggunakan konstruksi bronjong melalui APBD Perubahan 2026. Metode tersebut dinilai lebih kuat dalam menahan erosi tebing sungai sekaligus menjaga kestabilan badan jalan.

Perbaikan permanen itu diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp300 juta. Talud yang rusak diketahui memiliki panjang kurang lebih 18 meter dengan tinggi sekitar 3 meter.

“Perbaikan diusulkan pada APBD  perubahan. Nanti talud akan dikasih bronjong. Kita usulkan Rp 300 juta untuk penanganannya,” terangnya.

Jika tidak segera diperkuat, aliran sungai berpotensi terus mengikis tepi jalan dan mengganggu kelancaran akses transportasi di jalur penghubung Pakis–Gunungwungkal.

Hal itu diketahui saat kegiatan Sosialisasi Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan Kabupaten Pati tahun 2026 di kantor DPUTR Pati, Senin (18/5/2026).

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Joni Kurnianto, meminta proses realisasi anggaran dipercepat agar pengerjaan proyek tidak terlambat akibat molornya proses asistensi sebelumnya.

“Ini sudah mulai bergerak dicairkan semua. Karena kalau enggak bulan ini terakhir ini, ya terlambat. Nanti bisa pengerjaannya bisa terlambat. Tapi ini insyaallah kita hitung kemarin sudah cukup waktunya,” ujar Joni.

Menurutnya, perubahan kebijakan pembangunan jalan desa juga memengaruhi proses pengerjaan. Kini jalan desa tidak lagi diperbolehkan menggunakan aspal biasa dan harus memakai hotmix atau cor beton.

“Otomatis, otomatis mempengaruhi (keterlambatan). Jadi seperti sekarang kebijakannya contohnya sekarang, desa pun aspalnya enggak boleh aspal goreng. Jadi harus aspalnya harus hotmix atau cor,” jelasnya.

Joni juga menyayangkan minimnya kehadiran camat dalam agenda sosialisasi pencairan dana infrastruktur tersebut. Dari 21 kecamatan di Kabupaten Pati, hanya sekitar tujuh camat yang hadir.

“Kepala desanya udah hadir tapi camatnya enggak hadir. Ini ya jangan gitulah, kita harus memberikan contoh. Orang posisi di atas tuh memberikan contoh kepada yang di bawah,” tegasnya.

Ia menambahkan, pengawasan penggunaan anggaran perlu dilakukan secara serius agar pembangunan benar-benar berdampak pada perbaikan fasilitas publik yang selama ini dinilai masih memprihatinkan.

“Saat ini penunjukan langsung (PL) kan enggak boleh, syaratnya itu harus harus mini kompetisi,” pu ngkasnya.

Banjir yang melanda kawasan tersebut membawa material seperti sampah dan batu dalam jumlah cukup banyak hingga menumpuk di area bendung. Kondisi itu membuat fungsi bendung di wilayah Kecamatan Cluwak terganggu dan tidak dapat bekerja secara optimal untuk mengalirkan air.

Melalui bidang Sumber Daya Air (SDA), petugas DPUTR Pati kemudian diterjunkan untuk membersihkan endapan material sekaligus memperbaiki bagian-bagian yang mengalami kerusakan agar sistem pengairan kembali normal.

Kepala Bidang SDA DPUTR Pati, Widyotomo menjelaskan bahwa kerusakan terjadi karena derasnya arus banjir yang membawa material dalam jumlah besar.

“Ya ada juga perbaikan Bendung Resulo akibat banjir rusak penuh sampah dan batu,” kata Widyotomo, Senin (11/5/2026).

Perbaikan ini dilakukan agar aliran air di sekitar bendung kembali lancar dan dapat mendukung kebutuhan masyarakat, terutama untuk irigasi pertanian di wilayah sekitar Kabupaten Pati.

DPUTR Pati juga mengingatkan masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah sembarangan, sehingga infrastruktur pengairan tetap terjaga dan tidak mudah rusak saat terjadi banjir.

Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUTR Pati, Widyotomo menjelaskan bahwa meski normalisasi dan pembersihan telah dilakukan, sedimentasi dan kiriman sampah dari hulu masih menjadi persoalan utama.

“Iya, mungkin bisa dikatakan gitu juga karena banyak sedimen. Padahal tahun kemarin juga sudah dinormalisasi dari mulai Sinom-Gempolsari ke barat itu ternyata juga sudah banyak sampah sehingga dangkal lagi,” ujarnya ditulis Kamis (12/2/2026).

Ia menyebut pembersihan eceng gondok di sepanjang Sungai Simo telah dilakukan selama sekitar satu minggu dan sempat dinyatakan bersih saat ditinjau Plt Bupati. Namun, hujan deras di wilayah hulu kembali membawa sampah ke sungai.

“Kemarin itu minggu kemarin ditinjau Pak PLT Bupati itu sudah bersih. Nah karena ini hujan, laporan kira-kira dua jam yang lalu itu sampah turun semua lagi dari atas, dari hulu menuju hilir, terus gak tahu dari mana lagi itu sampah kembali lagi, dan memperparah kan jembatan yang rendah itu membuat sampah mandek di situ sehingga air meluap ke jalan raya, Jalan Pantura itu,” jelasnya.

Menurutnya, Sungai Simo memang menjadi titik rawan karena menjadi tempat berkumpulnya aliran air dari sejumlah sungai sebelum masuk ke Sungai Juwana. Saat Sungai Juwana dalam kondisi tinggi, aliran air tidak dapat mengalir lancar sehingga memicu luapan.

“Iya, karena larinya dari curah hujan di Muria, lewat Sungai Kersulo, sungai-sungai di sana, terus semua berkumpul di Sungai Simo sebelum masuk ke Sungai Juwana Baru. Sungai Juwana masih tinggi sehingga air juga tidak bisa mengalir langsung,” ungkapnya.

Saat ini, DPUTR menyatakan kondisi beberapa sungai lain seperti Kali Sani masih terkendali meski debit air mulai meningkat. Pihaknya tetap siaga sambil berharap curah hujan tidak terlalu tinggi dalam beberapa waktu ke depan.

Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUTR Pati, Widyotomo mengatakan langkah tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana, mengingat kewenangan sungai berada di bawah BBWS.

“Ke depan kita fokus kepada perbaikan untuk tanggul-tanggul yang kritis dan juga mungkin normalisasi sungai. Dalam hal ini untuk sungai dan tanggul itu sebetulnya semua sungai di daerah Pati, DAS Juwana ini masuk kewenangannya BBWS Pemali Juwana. Nah itu kita kolaborasi dengan sana, karena kalau mengandalkan mereka juga penanganannya juga lama. Jadi kita yang bergerak, istilahnya dengan kolaborasi,” katanya yang ditulis Kamis (12/2/2026).

Selain perbaikan tanggul, DPUTR juga menyiagakan alat berat untuk penanganan darurat apabila terjadi jebolan tanggul. Perbaikan sementara dilakukan menggunakan sandbag atau karung berisi pasir yang diperkuat dengan bambu.

“Utamanya untuk saat-saat ini dalam bencana kita standby untuk alat-alat berat. Jadi seandainya ada jebolan, alat segera kita kirim ke lokasi dengan perbaikan semi permanen yaitu sandbag, sak-sak yang diisi pasir dengan menggunakan bambu, trucuk bambu, sehingga sementara bisa menahan jebolan tanggul supaya tidak masuk ke pemukiman,” tuturnya.

Ia berharap ke depan Sungai Juwana sebagai sungai induk dapat segera dinormalisasi agar mampu menampung debit air dari anak-anak sungai saat curah hujan tinggi.

“Harapannya nanti utamanya di Sungai Juwana sebagai sungai induk yang menampung semua anak-anak sungai ini juga dinormalisasi. Supaya kalau curah hujan tinggi anak-anak sungai yang membawa air ke Sungai Juwana ini bisa lancar menuju ke muara, ke laut,” tandasnya.

Itu disampaikan Plt Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Pati, Hasto Utomo, belum lama ini. Menurutnya banyak ruas jalan kondisinya rusak yang dikeluhkan oleh masyarakat.

“Yang menjadi sorotan belum tercover atau tertangani saat ini titik-titik krusial antar kecamatan yang dikeluhkan masyarakat. Intinya jalan rusak sudah kita usulkan termasuk Beketel-Maitan yang dulu ambrol di Purwokerto itu diusulkan ke bantuan keuangan provinsi tahun depan,” kata dia.

Dirinya menyebut kerusakan jalan diusulkan agar menerima Bankeu provinsi tahun depan itu merupakan alternatif yang tidak bisa dicover oleh pemerintah daerah.

Kemudian, kata dia yang diusulkan yaitu jalan Bringinwareng di Kecamatan Winong dan Sukoharjo-Ngurensiti di Kecamatan Wedarijaksa. Jalan tersebut mengalami kerusakan cukup parah.

“Yang Sukoharjo-Ngurensiti itu kami usulkan Rp 1 miliar, karena di sana kerusakannya cukup parah dan panjang. Kemudian (kami usulkan) jalan Bumirejo-JLS (Jalan Lingkar Selatan) dan jalan Pakis-Gunungwungkal,” ujar Hasto.

Lebih lanjut, semua perbaikan jalan di Kabupaten Pati tidak mungkin dibiayai dari APBD daerah. Pasalnya, jelas hal itu membutuhkan anggaran sangat tinggi berbanding dengan kemampuan anggaran yang terbatas. Di samping itu, anggaran daerah tentunya dibagi secara merata.

“Berkaitan dengan nominal tinggi, kemampuan anggaran kita otomatis ndak mampu. Karena yang membutuhkan kerusakan jalan kita banyak, jadi kita bagi. Tidak bisa kita fokuskan hanya ke satu titik. Sebab nanti pada iri,” bebernya.

“Kemampuan kita APBD paling Rp 1 sampai 2 miliar (per titik) kita bagi biar merata. Tidak bisa dipusatkan hanya satu titik seperti jalan Beketel-Maitan itu misalnya,” pungkasnya.

Plt Kabid Bina Marga DPUTR Pati, Hasto Utomo menjelaskan bahwa jalan PU itu merupakan kelas III. Di mana maksimal sumbu terberat 8 ton. Jika melebihi 8 ton, maka gampang rusak. Dia menyebut salah satunya di Sukolilo-Prawoto.

“Jalan Sukolilo-Prawoto itu kan kalau dilihat yang melewati lebih dari itu, istilahnya ODOL (over dimensi over load). Kalau dari kami pengecoran, kemungkinan kuat, aspal hotmix itu juga lumayan,” terangnya, kemarin.

Kendati demikian, pihaknya menegaskan kalau dilewati muatan ODOL, dalam jangka waktu 3 tahun lebih tetap akan rusak tidak bertahan lama. Apalagi jalan dengan bahan latasir, misalnya itu diprediksi kuat hanya setahun.

Sehingga, pihaknya menyarankan jalan yang dilewati muatan tambang agar dicor. Selain itu, sesuai peruntukan serta fungsinya bahwa type kelas III bukan diperuntukkan bagi kendaraan berat, melainkan kendaraan ringan.

“Solusi terbaik memang dicor. Dan dinaikkan menjadi kelas I misalnya dengan ketebalan cor 30 cm, kayak di jalan pantura. Itu kuat dilewati kendaraan berat,” papar Hasto.

Dirinya mengaku bukan menjadi kewenangannya menindak pelanggar lalu lintas ini. Pasalnya yang berwenang adalah dari instansi Dinas Perhubungan (Dishub) dengan Satlantas.

“Penindakan? Kita koordinasi dengan Dishub, seperti dulu Juwana-Jetak agar ditilang. Tapi setelah selesai kegiatan, iya mereka kembali lagi. Kami hanya bisa membantu melaporkan ke Dishub dan Polres untuk tindaklanjut,” bebernya.

Hasto mengatakan DPUTR akan mengusahakan jalan Sukolilo-Prawoto dicor melalui pembiayaan dari pemerintah pusat. Jika mengandalkan anggaran pemerintah daerah, tentunya akan membutuhkan waktu bertahap hingga cukup lama.