Plt Kepala DPUTR Pati, Riyoso menyampaikan saat ini pekerjaan tersebut sudah selesai ditenderkan. Pihak pemenang tender juga telah melakukan pertemuan dengan DPUTR mengenai dokumen rencana pekerjaan.

“Yang Musala di kompleks Bappeda samping BPBD itu sudah PCM (pre contruction meeting) kemarin dari anggaran sekitar Rp 1 miliar iya harapannya segera dilaksanakan,” kata Riyoso di kantornya, belum lama ini.

Dirinya menyatakan selanjutnya setelah proses PCM ini kemudian penerbitan surat perintah pengerjaan. Yang pada intinya pekerjaan dilakukan berdasarkan sesuai dengan isi dokumen kontrak.

“Pekerjaan itu melalui proses tender kontrak, pekerjaan dimulai setelah ada SPMK, dikerjakan pada bulan Agustus hingga empat bulan klir. Iya berarti sampai November,” jelasnya.

Diketahui proyek ini adalah pekerjaan dari Bidang Cipta Karya DPUTR. Adapun nilai pembangunan tersebut menyentuh Rp 1 miliar dari APBD.

“Rencananya dalam DED ukurannya yakni 9×9 meter,” kata Kepala Bidang Cipta Karya, Arif Wahyudi pada 6 Februari lalu.

Menurutnya fasilitas yang tersedia pada musala tersebut dikatakan masih sama seperti musala pada umumnya seperti tempat wudhu dan kamar mandi.

Di Kabupaten Pati akhir tahun 2022 kemarin dan awal tahun 2023 ini terjadi banjir cukup parah. Banjir ini salah satunya adalah akibat luapan dari Sungai Silugonggo mulai dari hulu sampai muara aliran.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, Sudarno penanganan enceng gondok di sungai merupakan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Pihaknya menyebut bukan ranahnya daerah.

Selain itu, dia mengaku telah melaporkan kondisi tanaman enceng gondok di Pati ke BBWS Pemali Juana. Salah satunya adalah Sungai Silugonggo Juwana dan Sungai Simo yang harus segera mendapat tindakan dari pihak berwenang.

“Penanganan enceng gondok itu kita sudah komunikasikan dengan pihak BBWS. Penanganan itu kan sifatnya rutin. Responnya itu penanganannya disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki. Mereka yang menangani kami laporkan itu,” ujar Sudarno yang ditulis Jumat (7/7/2023).

Menurutnya alur penanganan sungai yaitu pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Pati melaporkan kepada BBWS. Artinya laporan itu dari bawah bersifat vertikal.

“Penanganan enceng gondok kan sifatnya emergency ya. Pertumbuhannya itu musim tertentu, nah meski di musim tertentu harapannya ketika di saat pembersihan ya kita komunikasikan dengan BBWS,” jelasnya.

Sudarno mengakui bahwa tanaman enceng gondok menghambat laju air. Termasuk tragisnya adalah ketika laju air terhambat menyebabkan warning bagi masyarakat di bantaran sungai lantaran akan memicu banjir naik ke permukaan.

Dia mengaku untuk menangani persoalan itu pihaknya hanya bisa melakukan pelaporan sesuai dengan kapasitas. Selain itu, juga perlu adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Serta perlu menggandeng komunitas peduli sungai.

“Penanganan enceng gondok memang perlu menggandeng komunitas-komunitas peduli sungai. Termasuk juga dari komunitas Jampisawan yang sebentar lagi mau mengikuti lomba dari Pusdataru,” tandasnya.

DPUTR Pati itu mengusulkan sebanyak 13 ruas jalan daerah kepada pemerintah pusat pada Februari lalu kepada pemerintah pusat melalui Balai Besar Pengelolaan Jalan Nasional (BBPJN) wilayah Jawa Tengah. Tetapi usulan jalan itu menunggu cek kemampuan fiskal atau pengelolaan anggaran dari sektor pajak oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Informasi terakhir yang kami terima dari BBPJN soal usulan perbaikan jalan Inpres Kabupaten Pati tinggal menunggu cek kemampuan fiskal dari Kemenkeu,” kata Plt Kabid Bina Marga pada DPUTR Pati, Hasto Utomo, Kamis (6/7/2023).

Dia menjelaskan program nasional itu pada Selasa kemarin juga dibahas dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara komisi V DPR RI dengan Kemenpupr serta kementerian terkait. Olehnya, diharap dalam waktu dekat ada kejelasan realisasi pekerjaan konstruksi tersebut.

“Kemungkinan minggu-minggu ini sudah ada informasi. Karena targetnya, menurut Balai Jalan (BBPJN) kalau lolos cek kemampuan fiskal dari Kemenkeu akhir Juli sudah terkontrak,” sebutnya.

Sebelumnya, Hasto juga mengungkapkan dari 13 usulan ruas jalan itu, 7 di antaranya diverifikasi pemerintah pusat masuk sebagai longlist atau prioritas yang akan lolos.

“Pertimbangannya adalah kerusakan jalan tersebut 7 titik ruas jalan sebagai prioritas karena kondisinya cukup parah, yaitu adanya imbas dari kemacetan pantura kemarin,” terang Hasto

Untuk diketahui 7 titik jalan prioritas bakal diperbaiki itu antaranya Jaken-Batangan, Jaken batas Kabupaten Blora, Jaken-Jakenan, Gabus-Winong, Gabus-Tambakromo, Pati-Gabus, serta Pati-Gembong.

“Progresnya sudah 55 persen, adapun pengerjaan yang sudah itu meliputi mulai pengerjaan struktur hingga pemasangan batu bata plester aci, dan minggu ini pengerjaan atap nanti,” kata Subiantoro di lokasi proyek, Selasa (2/5/2023).

Menurut dia dalam pengerjaan gedung senam yang paling lama adalah tahapan pemasangan atap. Sebab dari seluruh pengerjaan konstruksi, bagian atap yang paling besar. Dia menyebut bobot persentasenya hingga 30 persen.

Lebih lanjut dia menuturkan, untuk saat ini sudah memasuki minggu ke-14 proyek tengah mengerjakan pemasangan batu bata plester aci. Jadi, sudah lebih dari separuh pengerjaan secara total.

Berdasarkan perencanaan Subiantoro, pemasangan atap gedung senam membutuhkan waktu seminggu plus untuk pemasangan galvalumnya.

“Pekerjaan berakhir nanti di minggu 18, nah pekerjaan yang terberat di atap. Dan informasinya sudah dikirim, perkiraan besok Rabu atau Kamis sudah mulai aksion,” terang dia.

Proyek gedung senam tersebut berada di belakang SPBU Plangitan Pati. Lama pengerjaan bangunan hingga 120 hari kalender sejak awal Februari sampai 30 Mei 2023. Pihaknya optimis pengerjaan gedung senam bakal selesai dari masa kalender yang ditetapkan.

“Insyaallah pengerjaan bisa selesai di minggu ke-18 tidak ada kelambatan. Kemarin juga sempat ada kendala libur lebaran itu sampai satu minggu. Tetapi mulai Senin kemarin sudah dimulai lagi,” pungkas Subiantoro.

Untuk membangun dua proyek tersebut membutuhkan biaya Rp 9 miliar. Masing-masing pembangunan Makodim Pati senilai Rp 6 miliar sedangkan Hall Senam sejumlah Rp 3 miliar.

Pihaknya menjelaskan proyek pembangunan Makodim saat ini sudah selesai tahap pelelangan. Adapun tender tersebut selaku penyedia jasa dimenangkan dari Semarang.

“Udah dilelang nilainya Rp 6 miliar, tapi belum SPK memang kami bikin lelang di awal tahun. Lelang dimenangkan dari Semarang. Saya bikin SPK kemungkinan awal Februari,” kata Arif, Kamis (26/1/2023).

Sementara terkait pembangunan Hall Senam, untuk pendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang rencananya akan dibuka pada bulan Agustus mendatang. Kabupaten Pati sebagai tuan rumah perhelatan turnamen bergengsi di Jateng.

Arif mengungkapkan untuk pembangunan Hall Senam di Kabupaten Pati ini membutuhkan waktu sekitar 4 bulan sampai dengan bulan Juli. Paket pengerjaan pembangunan Hall Senam senilai Rp 3 miliar.

“Perkiraan waktu pengerjaan Makodim 6 bulan. Sementara Hall Senam 4 bulan, karena bulan Agustus sudah mulai pembukaan Porprov. Jadi bulan Juli sudah selesai menggunakan anggaran Rp 3 miliar,” terangnya.

Dirinya menyebut di tahun 2023 ini utamanya di bidangnya hanya ada dua proyek tersebut yang paket nilainya cukup besar. Sementara lainnya pengerjaan hanya skala kecil.

“Pengerjaan yang besar cuma dua itu, lainnya cuma PL. Mungkin ditambah sama penataan halaman parkir Makam Syeikh Jangkung Kayen dengan anggaran Rp 1 miliar,” pungkasnya.

Plt Kepala DPUTR Kabupaten Pati Riyoso mengatakan, bagi 160 desa yang mendapat bantuan APBD perubahan tersebut kemudian diundang untuk disosialisasikan terkait dengan verifikasi ulang setelah penetapan APBD perubahan 2022, di aula DPUTR, Selasa (22/11/2022).

Bantuan dari APBD Kabupaten Pati itu dirinya menyebut rata-rata digunakan untuk pembiayaan pengaspalan perbaikan infrastruktur jalan yang rusak.

“Ini dibiayai dari APBD perubahan dengan nilai Rp 32 sekian miliar. Awalnya Rp 36 sekian miliar, tetapi karena ada yang kita anulir sebab tidak sesuai proposal akhirnya tinggal Rp 32 sekian miliar untuk 160 desa,” kata Riyoso usai kegiatan.

Menurutnya, APBD perubahan 2022 sudah ditetapkan. Artinya sebelumnya Pemdes telah mengajukan Bankeu itu kemudian didorong untuk segera direalisasikan dan dicairkan untuk pelaksanaan pembangunan.

Dirinya menjelaskan peruntukan Bankeu APBD perubahan ini sudah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Pati Nomor 6 tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Pemerintah Desa. Atas dasar Perbup itu, proposal dilakukan verifikasi, dan sebagian dianulir.

“Dianulir karena proposal yang diajukan pembangunan tidak menjadi aset desa, misalnya ngebruk, untuk pembersihan, kemudian yang sudah lebih dari 5 titik tiap setahun,” terangnya.

Dia menambahkan proses pencairan setelah melalui mekanisme, yaitu Pj Bupati Pati menyurati BPKAD dan mengeluarkan SK. Selain itu, dirinya tak khawatir pelaksanaan pembangunan tersebut lantaran disebut masih ada waktu hingga akhir Desember.

“Dinas PU hanya mengawal gambar, RAB, dan verifikasi proposal. Insyaallah bisa dikerjakan, desa udah siap-siap, RAB, maka segera dilaksanakan pembangunan,” pungkasnya.

Bahkan, papar pengawas lapangan dari Bidang Binamarga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, Samijan ST, untuk keperluan tersebut rekanan harus menggunakan truk tronton bermuatan penuh. Yakni, maksimal kurang lebih dengan bobot sebanyak 26 ton dengan cara bagian roda samping masuk ke bagian pelebaran yang sudah diperkuat dengan material beskos.

Dengan demikian, bagian roda samping yang lain berada di atas badan jalan, dan yang ada dalam lubang pelebaran bergerak maju maupun mundur. ”Melalui upaya tersebut diharapkan bisa menghasilkan bagian dasar (fondasi) pelebaran yang benar-benar maksimal, sehingga saat nanti ada truk bermuatan berat melintas di atasnya bagian penambahan pelebaran itu tidak ambles,” ujarnya.

Akan tetapi, lanjut dia, bebegitu roda maupun truk tersebut bergerak maju-mundur, justru bagian bawah penambahan lebar untuk materialnya ikut terangkat. Tak ketinggalan, bagian samping pada lubang pelebaran yang awalnya mencapai kedalaman 50 cm dan lebar 75 cm itu juga ikut melesak.

Hal tersebut terjadi di bagian sisi kanan (sekatan) yang lokasi sebelahnya adalah areal persawahan, meskipun dari panjang untuk tambahan pelebaran ini mencapai 2.890 meter, tapi tidak semua mengalami hal demikian. Karena itu, upaya penananganan akan dilakukan pada tahap berikutnya atau paling tidak selesai Lebaran.

Caranya, yaitu dengan menambah material beskos yang dicampur dengan semen curah, dan sebagian dibasahi air agar terjadi pembatuan. ”Kami cenderung mengharuskan rekanan melakukan penambalan (patching) untuk badan jalan rusak di segmen III (pemaksimalan), agar pengguna jalan yang melintas sedikit merasa nyaman,” imbuhnya.

SAMIN-NEWS.com, PATI – Sejumlah kalangan di Pati yang sering mencermati fasilitas publik mempertanyakan, pelaksanaan pengerukan endapan di alur Kali Juwana. Tepatnya, di bagian hulu Jembatan, masuk Desa Langenharjo, Kecamatan Margorejo, karena pelaksanaan pekerjaannya berlangsung di sisi utara kali.

Sedangkan saat ini, sedikitnya ada empat ekskavator yang dikerahkan di lokasi tersebut, masing-masing tiga ekskavator berukuran besar, dan  satu lainnya berkuran kecil. Telepas dari hal tesebut, jika pengerukan endapan saat ini dilakukan masuh bersamaan turunnya hujan, dinilai kurang tepat.

Hanya sayangnya, papar beberapa di antara mereka, jika yang dikeruk adalah bantaran alur kali tersebut tentu kurang tepat. ”Sebab, genangan air dari hulu menutup sepanjang bantaran alur kali itu, dan genangan air yang datang juga membawa lumpur akibat rusaknya daerah aliran sungai (DAS) Juwana,” ujar salah seorang di antara mereka, Prasetya.

Karena itu, lanjut dia, pihaknya menyarankan, lebih baik upaya mengeruk endapan lumpur di alur kali adalah saat musim kemarau antara Agustus atau September mendatang. Akan tetapi pihaknya tidak memahami, mengapa pelaksanaan pekerjaan jika ditenderkan sudah belangsung sekarang.

Masalahnya jenis pekerjaan apa yang tengah berlangsung di lokasi itu, dia juga tidak mencemati secara maksimal, karena memang tidak tersedia papan proyek yang bisa dibaca. Karena itu, masyarakat hanya bisa bertanya, berkait dengan pekerjaan apa ada empat ekskavator beropeasi di lokasi tersebut.

Terpisah Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati H Darno menegaskan, untuk proyek di alur Kali Juwana adalah di bawah kewenenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juwana. ”Kami belum mengetahui yang bertugas di lapangan, untuk melakukan pengawasan pekerjaan tersebut,” ujarnya.