Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin mengatakan lembaganya akan berupaya optimal dalam menjalankan tugas legislatif di antaranya melalui kerjasama dengan Kejari Pati.

Ia menyebut penandatanganan MoU antara DPRD dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pati terkait dengan bidang perdata dan tata kelola pemerintahan.

“Dengan adanya MoU ini, ketika kita menjalankan fungsi dan tugas kita sebagai anggota DPRD yang mempunyai tiga fungsi, baik fungsi pengawasan, fungsi budgeting, dan fungsi legislasi akan berjalan dengan baik,” katanya.

Menurutnya langkah ini diambil sebagai upaya kehati-hatian DPRD dalam mengambil suatu keputusan. Termasuk meningkatkan kinerja DPRD.

“Tentunya kita kan semakin hari tidak ingin semakin jelek, tapi semakin hari kan kita kepingin semakin baik untuk berbenah diri menuju yang lebih baik,” harapnya.

Kepala Kejari Pati, Hari Wibowo menambahkan bahwa kerjasama ini merupakan tindak lanjut yang telah diterima dari DPRD mengenai persoalan hukum yang berhubungan dengan tata kelola pemerintahan di DPRD Kabupaten Pati.

Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa Kejaksaan diminta untuk membantu DPRD dalam hal-hal yang bersifat teknis legislatif. Seperti dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda).

“Kami diminta pendapat hukumnya sebagai salah satu pertimbangan untuk menyusun, melakukan sosialisasi, apakah Perda itu bisa dilaksanakan atau tidak, apakah Perda itu bisa bermanfaat untuk masyarakat Pati atau tidak,” sebutnya.

“Dan yang lebih utama, lebih pokok adalah apakah Perda yang sudah dihasilkan oleh DPRD Pati itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pati itu,” sambung dia.

Agendanya adalah pembahasan terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Cagar Budaya sebagai inisiatif DPRD.

Wakil Ketua II DPRD Pati, Hardi menyebut pembentukan Raperda Cagar Budaya ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah untuk memperhatikan sektor cagar budaya khususnya di Kabupaten Pati.

“Tujuan Raperda cagar budaya untuk melindungi cagar budaya sehingga membawa kesejahteraan dan memakmurkan rakyat Pati. Setelah jadi semoga segera ditindaklanjuti,” ucap Hardi seusai kegiatan kepada wartawan.

Dirinya berharap Raperda Cagar Budaya ini segera dibahas dan ditindaklanjuti lantaran Raperda ini merupakan inisiatif atau pengajuan dari Komisi D. Sehingga Raperda tersebut menjadi suatu Peraturan Daerah (Perda) dan akhirnya membawa manfaat untuk masyarakat.

“Tahapan selanjutnya terkait Raperda cagar budaya, nanti akan dibahas dan ditindaklanjuti sehingga nanti benar-benar jadi Perda di Kabupaten Pati,” jelas Hardi.

Rapat paripurna kali ini sebenarnya ada tiga agenda pembahasan. Selain Raperda Cagar Budaya, ada dua agenda lagi yakni paripurna penetapan KUA PPAS tahun 2025 dan penyampaian LKPJ evaluasi dari gubernur oleh Pj Bupati Pati. Akan tetapi untuk pembahasan KUA PPAS diundur sampai tanggal 30 Juli 2024.

Anggota DPRD Pati Sukarno menyatakan itu seusai pihaknya melihat serapan gabah di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati.

Dia menyatakan gabah di wilayah Gabus hanya terserap 50 persen. Kualitas gabah sendiri pecah-pecah. Kondisi ini disebabkan karena faktor terdampak banjir yang sempat merendam lahan pertanian di Kabupaten Pati. Sehingga harganya pun turun.

Oleh sebab itu, pihaknya mendorong instansi terkait melakukan stabilisasi harga. Harus ada komitmen dan perhatian pemerintah terhadap petani lokal. Supaya harga gabah tetap stabil. Jika tidak, maka petani akan lebih terpuruk lagi.

“Kasihan petani jadi tolong komitmen dan berupaya menyetabilkan harga gabah. Di saat harga gabah turun dari petani dia juga harus menyerap. Jangan hanya pada saat ketika harganya naik saja,” ungkapnya.

Menurut anggota DPRD dari partai Golkar itu merosotnya harga gabah membuat para petani tidak bisa mengembalikan biaya operasional yang telah dikeluarkan. Dikatakan petani merupakan garda depan dalam ketahanan pangan.

“Paling tidak biaya operasional petani dapat tertutup. Jadi jangan sampai biaya operasional tidak tertutup malah ditambah lagi dengan harganya yang anjlok jatuh,” tambah dia. (ADV)

Wakil Ketua I DPRD Pati, Joni Kurnianto menyatakan salah satu langkah untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk yakni melalui penyemprotan atau foging. Tetapi, cara ini sudah lama tidak dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Sehingga alokasi anggarannya pun sangat minin.

“Saya sampaikan ke Dinkes, saya ingatkan di musim penghujan seperti saat ini kasus DBD penganggaran untuk penyemprotan atau pencegah demam berdarah itu sangat minim sekali. Kalau dihitung setahun itu sangat minim,” ungkapnya.

Bahkan, ia mengaku tak jarang turun ke lapangan membantu masyarakat soal penanganan penyakit ini. Joni mendorong supaya masyarakat menjaga kebersihan lingkungan sekitar.

Menurut politisi asal Partai Demokrat itu menilai lingkungan yang kotor bisa menjadi perkembangbiakan nyamuk aedes aegypti. Olehnya dirinya mendorongnya agar masyarakat juga memperhatikan lingkungan sekitarnya.

“Saya sebagai wakil rakyat tentunya mau tidak mau ya harus turun ke lapangan. Memakai biaya sendiri untuk membantu masyatakat menangani masalah DBD. Karena penyakit ini berbahaya bisa menular,” paparnya.

Sementara salah satu warga Cluwak, Iroh berharap pemerintah mengambil tindakan pencegahan supaya masalah DBD tidak semakin meluas menular masyarakat.

“Iya dilakukan pencegahan seperti namanya penyemprotan (foging) atau dengan cara apapun. Supaya tidak menyebar luas,” katanya. (ADV)

Anggota DPRD Kabupaten Pati Didin Syafruddin mengaku pihaknya sering menerima aduan masyarakat. Para petani dikatakan penerimaan pupuk subsidi terbatas. Sehingga harus ada evaluasi.

“Evaluas artinya diperbaiki bukan ditiadakan. Karena niatnya baik. Cuman dalam tataran pelaksanaan kadang-kadang antara hal yang diinginkan dan hal yang terjadi di lapangan berbeda. Makanya perlu dievaluasi untuk perbaikan,” terangnya.

Dia mengaku sudah menyampaikan permasalahan petani di Pati kepada Dinas Pertanian (Dispertan) selaku instansi terkait. Hal ini sesuai dengan tupoksi wakil rakyat sebagai legislasi berbeda dengan pemerintah sebagai eksekutor.

“Kita tidak pernah berhenti untuk selalu menyampaikan keluh kesah para petani itu dan mengawalnya. Karena kita bukan eksekutor kan ndak bisa. Apalagi itu kaitannya dengan pemerintah pusat,” kata dia.

Sedangkan Kepala Dispertan Kabupaten Pati, Nikentri Meiningrum menyatakan saat ini penebusan pupuk bersubsidi tidak hanya memakai Kartu Tani. Melainkan petani juga bisa menebusnya dengan menggunakan KTP elektronik.

“Petani yang tahun kemarin kesulitan menggunakan Kartu Tani atau yang baru itu menggunakan KTP. Ini masih proses transisi. Baru persiapan aplikasi untuk merekam KTP,” singkatnya. (ADV)

Dia sudah mengambil formulir pendaftaran ke sejumlah partai seperti partai Demokrat serta Nasdem.

Pihaknya memantapan dirinya maju pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak November 2024 mendatang.

Suryanto mengatakan sudah mempersiapkan segala sesuatunya jauh-jauh hari dan mempunyai kalkulasi politik ke depan. Hal ini dilakukan guna membangun komunikasi serta citra kepada masyarakat.

“Persiapan sudah lama sekali ya, membangun citra dan branding karena politik itu dinamis. Mendaftarkan diri sebagai calon calon Bupati Pati dari Demokrat periode 2024-2029,” kata Suryanto.

Lebih lanjut, dikatakan sejauh ini ia telah membangun komunikasi ke sejumlah partai. Menurutnya ini dilakukannya guna memenuhi persyaratan pendaftaran nantinya. Maka safari akan terus dilakukan.

“Mencari partai lain tidak Demokrat saja agar bisa lolos saat pendaftaran nantinya. Melakukannya lobi politik baik di Demokrat, Golkar, PPP, Nasdem, PKB dan kalau bisa semua partai,” ungkapnya. (ADV)

Hal itu disampaikan anggota DPRD Pati, Didin Syafrudin. Menurutnya, ia seringkali menerima keluhan petani mengenai masalah pupuk. Sejauh ini persoalan pupuk subsidi yakni stok terbatas dan alokasinya tiap tahun dikurangi dari pemerintah pusat.

“Ditanya soal pupuk dimana-mana. Jumlahnya yang ada belum sesuai dengan yang diharapkan petani. Petani masih kesulitan, ini yang sering saya terima dari masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan pupuk subsidi ini juga menjadi bahan diskusi di kalangan anggota DPRD Pati utamanya di Komisi B. Hanya saja kebijakan pupuk subsidi merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Sebagaimana untuk diketahui, data dari Dinas Pertanian Kabupaten Pati, alokasi pupuk subsidi pada tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati pada tahun ini menerima kuota pupuk subsidi jenis Urea dari pemerintah pusat sejumlah 21.461 ton. Padahal di tahun sebelumnya daerah menerima 42.617 ton.

Sedangkan jenis pupuk NPK di tahun 2024 Kabupaten Pati menerima alokasi 15.844 ton. Sedangkan tahun sebelumnya mendapatkan 25.966 ton. (ADV)

Permintaan itu disampaikan saat audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati di Ruang Banggar kantor dewan setempat pada Selasa (20/6/2023).

Salah satu peserta audiens dari Desa Muktiharjo, Kecamatan Pati Nur Dwi Budianto. Bahkan dirinya meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mengganti intensif dengan honor. Nantinya setiap RT dan RW menerima honor setiap bulannya.

“Insentif pingin diganti honor tiap bulan. karena tidak sesuai jumlah yang diberikan tidak sesuai,” ujarnya saat menyampaikan aspirasi di depan anggota dewan.

Kendati menghendaki adanya sistem keuangan yang diberikan diganti dengan sistem honor, tetapi dia tidak menyebutkan secara rinci berapa jumlah nominal yang diusulkan Pemkab bagi masing-masing RT dan RW.

Sementara Ketua Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati), Pandoyo yang mendampingi audiensi itu mengatakan insentif Rp 500 dirasa rendah. Sehingga mereka para ketua RT dan RW meminta pemerintah agar memikirkan nasib kesejahteraan semua elemen masyarakat.

Disinggung besaran insentif yang diminta RT dan RW, dia menyampaikan aspirasi dari masyarakat ini hendaknya diakomodir pemerintah daerah setempat. Menurutnya, insentif yang diberikan kepada RT dan RW selama ini tidak layak.

“Insentif RT-RW sampai saat ini hanya 500 per tahun ribu agar dinaikkan. Nominalnya tidak disebutkan, tapi inginnya dinaikkan sesuai kemampuan keuangan Pemkab dan menyesuaikan dengan asas kepatutan,” paparnya.

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin mengatakan bahwa ruang rapat paripurna kondisinya cukup memprihatinkan. Lantaran ruang yang berada di lantai dua gedung rakyat itu ditemukan kebocoran.

“Ruang paripurna tempatnya ini ada yang bocor, makanya diperbaiki. Bangunannya sudah lama, sudah ada 12 tahun tidak diperbaiki,” kata Ali seusai memimpin rapat LKPJ bersama dengan Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, Selasa (13/6/2023).

Saat ini perbaikan sudah dimulai, tetapi pihaknya mengaku tidak tahu persis mengenai renovasi ruang tersebut. Baik, kepastian pagu anggaran, penyedia jasa konstruksi maupun batas waktu hari kalender pengerjaan. Tetapi rencananya, perbaikan tersebut meliputi penggantian keramik, dinding, hingga plavon.

Mengingat tugas kewajiban institusi wakil rakyat cukup sibuk dengan berbagai agenda, seperti rapat koordinasi, paripurna, dan sebagainya, dia berharap perbaikan ruang rapat itu segera tuntas. Dan segera bisa difungsikan kembali.

“Ada yang bocor itu sekalian diperbaiki. Sudah lama sudah 12 tahun tidak diperbaiki. Pelaksanaannya itu udah ada kontraknya kemungkinan sampai Agustus selesai. Dulu dianggarkan Rp 1 sekian miliar. Untuk lantai, dinding plavon,” imbuhnya.

Berdasarkan pantauan di lokasi, tampak para pekerja sudah memulai melakukan kegiatan pembongkaran lantai, dinding serta plavon.

Sebagai informasi, dengan direnovasinya ruang paripurna itu, rapat anggota dipindah ke ruang lobi yang berada di lantai 1 seperti saat rapat paripurna penyampaian LKPJ Pj Bupati Pati kemarin.

Hal ini yang mendasari Watch Relation of Corruption (WRC) audiensi bersama dengan Komisi A DPRD Pati di Ruang Gabungan kantor setempat, Kamis (16/3/2023). Pertemuan itu juga dihadiri oleh Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, Tata Pemerintahan, Camat Cluwak. Tetapi Kades Karangsari, Asrorudin tak memenuhi undangan.

Ali Badrudin menanyakan proses peralihan tanah negara menjadi hak milik terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pati. Karena sertifikat hak milik juga sudah dikeluarkan.

“Bagaimana itu tanah negara jadi hak milik dikuatkan BPN, malah yang memiliki hak milik (sertifikat) bukan orang setempat. Rata-rata 5 – 10 hektar, dari kalimantan dari Jakarta. BPN ngerti soalnya ini tanah negara,” tanya dia.

Sementara Supriyanto selaku Humas WRC mengatakan tanah terkait di Desa Karangsari sebelumnya disewa oleh PT Rumpun Sari Antan (RSA) sampai tahun 2025 mendatang. Namun, BPN telah mengeluarkan sertifikat hak milik sebelum masa HGU tersebut rampung.

“BPN menyangkal bukan masalah hukum, hanya aturan terkait masalah HGUnya. HGU melimpahkan pemohon pelepasan hak, itu statusnya masih HGU (PT) RSA sampai 2025. Nah seharusnya statusnya bukan jual-beli tapi HGU tetapi ini justru hak milik,” ungkapnya.

Lebih lanjut lanjut, tanah ratusan hektar itu saat ini sudah dikapling-kapling berupa sertifikat. Bahkan sudah dikeluarkan sebanyak 205 sertifikat hak milik. Menurutnya proses jual beli itu dilakukan sejalan 2021 secara bertahap.

“Tanah negara diperjualbelikan, atas dasar apa itu kok bisa diperjualbelikan. Kalaupun dimohonkan, mana dasarnya permohonan, enggak ada satu pun permohonan menjadi hak milik. Tapi nyatanya sertifikat sudah keluar 205 sertifikat hak milik,” ujarnya.

Pihaknya menambahkan akan melengkapi data yang dibutuhkan untuk proses gugatan di ranah hukum. Yang digugat dalam hal ini adalah PT RSA dan BPN.