Ketua DPRD Kabupaten Kudus Masan mengatakan bahwa dalam pembangunan infrastruktur yang bersumber dari dana cukai itu sudah tampak terlihat meskipun secara persentasenya belum begitu terlihat.

Dia menjelaskan untuk dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), karena pendapatan Kabupaten terus Kudus meningkat maka belanja infrastruktur juga turut meningkat.

“Tahun 2024 ini insyaallah target kita mayoritas jalan di kabupaten sudah dalam kondisi baik dan nyaman digunakan oleh masyarakat,” imbuhnya.

Pihaknya menyebut pasca era pandemi Covid-19 yang melanda beberapa tahun lalu, setiap daerah tentu memiliki kekurangan APBD. Sebab anggaran tersebut banyak terkuras dan dialihfungsikan untuk menangani pandemi.

“Setelah pandemi itukan kita lakukan pemulihan ekonomi, recovery, nah sekarang karna Covid-19 sudah sangat turun, kita fokus lagi untuk bagaimana penataan infrastruktur yang ada di kabupaten Kudus,” paparnya.

Masan melanjutkan bahwa baik dari anggaran murni, perubahan 2024 nantinya, targetnya ialah ada peningkatan untuk belanja infrastruktur.

“Kami targetkan untuk pembenahan dan pemeliharaan infrastruktur seperti lampu penerangan jalan, jembatan, jalan berlubang, drainase, termasuk identifikasi sekolah yang rusak,” ucapnya.

Dengan jadwal yang sudah direncanakan dengan matang melalui APBD yang sudah ditetapkan sejak bulan November setiap tahunnya, diharapkan mencapai hasil yang maksimal nantinya.

“Selama anggarannya ada dan programnya baik kan tidak apa-apa. Jadi kalau programnya baik, bisa membantu masyarakat dan itu ada anggarannya ya tidak masalah,” pungkasnya.

Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan pendidikan formal dan non formal di Kudus.

Wakil Pansus l DPRD Kudus, Muhtamat mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima banyak masukan dari masyarakat mengenai penyelenggaraan pendidikan, terutama pada pendidikan formal dan non formal.

“Ranperda tersebut nantinya akan diselaraskan dengan peraturan daerah lainnya, seperti peraturan mengenai pendidikan karakter dan pendidikan 12 tahun wajib belajar”,katanya seusai mengikuti rapat di Gedung AB DPRD Kudus

Muhtamat juga menambahkan bahwa pansus ingin membuat sebuah Peraturan Daerah induk yang dapat menyelaraskan pendidikan formal dan non formal. Hal ini bertujuan untuk memperbesar ruang lingkup dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk pada pendidikan di madrasah.

“Ranperda tersebut akan memperhatikan pendidikan di madrasah, seperti madrasah kelas sore, pendidikan di pondok pesantren, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA),”tambahnya.

Selain itu, pansus juga menginginkan Ranperda penyelenggaraan pendidikan dapat memberikan kesetaraan pendidikan di madrasah dan pondok pesantren. Hal ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, tanpa memandang latar belakang dan kondisi sosial ekonomi.

“Diharapkan dengan adanya Ranperda penyelenggaraan pendidikan ini, dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kudus dan menyelaraskan pendidikan formal dan non formal untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik dan merata bagi seluruh masyarakat Kudus,” pungkasnya.

Ketua Pansus II Kholid Mawardi menjelaskan, dua yang diusulkan objek pajak yakni galian fiber optik dan pendirian tower lampu atau lampu hight mast yang dibahas didalam Ranperda Perpajakan.

“Rancangan peraturan daerah (Ranperda) perpajakan ini rencananya akan ada objek baru yang diusulkan,” terangnya.

Menurut Kholid sapaan akrabnya menyampaikan, selama ini objek tersebut belum pernah berkontribusi untuk daerah, terlebih untuk galian fiber optik. Apalagi objek itu hanya asal buka tutup tanah.

“Saya minta untuk dinas terkait di Kudus agar bisa mengkaji kembali apabila terjadi penarikan pajak,” ujarnya.

Jika tidak bisa dijadikan pajak, ia memberikan saran agar dimasukkan ke pos retribusi daerah penggunaan aset negara. Bisa juga nantinya akan dipakai retribusi sewa lahan penggunaan aset daerah.

“Selama ini tidak ada kontribusinya. Mereka hanya bongkar saja pasang kadang-kadang juga lambat dan asal-asalan,” bebernya.

Tidak hanya itu, ia juga meminta dinas terkait turut membantu dalam mengkaji regulasi turunannya, termasuk dalam menentukan tarif retribusinya. Bisa dengan menggunakan tingkat kedalamannya.

“Bisa juga dengan cara tingkat kedalaman atau berapa panjang galian fiber optiknya,” ujarnya.

“Ini ada regulasi lainnya yang saling berkaitan. Tentunya nanti akan dikaji setelahnya,” sambungnya.

Sementara itu, untuk lampu tower, dirinya bercerita mengenai, banyak lampu yang menjulang tinggi dibangun di Kabupaten Kudus beberapa tahun ini. Menurutnya, tingginya seperti tower telekomunikasi.

“Itu juga bisa ditarik pajak. Lantas, kenapa tidak ditarik pajak saat mendirikan tower telekomunikasi,” jelasnya.

“Penambahan objek pajak ini sebenarnya untuk mengurangi beban masyarakat luas. Maka dari itu kita mencoba untuk mencari sektor usaha murni yang bisa ditarik retribusinya,” tambahnya.

Lebih lanjut, jika hanya mengejar target pajak dari tahun ke tahun yang terus meningkat, nanti akhirnya akan dibebankan pada masyarakat.

Diketahui, adapun isi dari delapan Ranperda yang diprakarsai oleh DPRD Kudus pertama, Ranperda tentang fasilitas pondok pesantren. Kedua, Ranperda tentang penyelenggaraan pendidikan.

Ranperda tentang fasilitas ibadah haji, lalu Ranperda tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Ranperda tentang pelayanan dan perlindungan buruh, serta sumber daya air.

Ada juga Ranperda tentang pemberdayaan desa wisata dan Ranperda tentang bantuan hukum bagi warga miskin. Diharapkan Ranperda tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bupati Kudus Hartopo mengatakan, penyusunan delapan Ranperda yang di inisiasi oleh DPRD Kudus itu bermaksud memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi Daerah.

“Berharap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat untuk menghadapi
tuntutan zaman di era globalisasi dan perkembangan situasi, serta keterbukaan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, kemudian Bupati Kudus Hartopo memberikan apresiasi atas delapan Ranperda yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Kudus.

Selain itu, dihadapan para dewan ia juga menyampaikan pandangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah, seperti Ranperda Kabupaten Kudus tentang Fasilitasi Pondok Pesantren.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, pengaturan mengenai Pondok Pesantren sebetulnya bukanlah kewenangan Pemerintah Daerah,” tuturnya dihadapan dewan.

Meskipun hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, khususnya Pasal 48 ayat (3) yang diatur bahwa Pemerintah Daerah hanya bisa membantu pendanaan penyelenggaran Pesantren.

“Pemda hanya bisa membantu melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tandasnya.

Namun tentunya tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Lalu, Fasilitasi Pondok Pesantren sebagaimana tertuang dalam rancangan perda berupa bantuan pendanaan untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan yang merupakan fungsi pesantren.

“Hal itu seperti Pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, kiranya yang perlu kita bahas secara mendalam adalah bentuk bantuan keuangan, tata cara pemberian, serta bagaimana pengelolaannya oleh Pondok Pesantren,” tandasnya.

Hartopo melanjutkan, untuk Ranperda tentang fasilitasi ibadah haji sebagaimana mengatur tentang Pondok Pesantren di atas, kewenangan dalam pengaturan mengenai Haji merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

Dalam Uu No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan Peraturan Pelaksanaannya, kewenangan Daerah dalam penyelenggaraan Haji.

“Pembentukan PPIH Daerah dan pengusulan Petugas Haji Daerah, pembiayaan perjalanan dari daerah asal ke embarkasi atau dari debarkasi ke daerah asal, pembiayaan tersebut termasuk akomodasi dan penyediaan konsumsi jemaah haji,” ujarnya.

Kemudian, ada enam Rancangan Peraturan Daerah, masing-masing tentang penyelenggararaan pendidikan, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, pelayanan dan perlindungan buruh, sumber daya air, pemberdayaan desa wisata, bantuan hukum bagi warga miskin.

“Terhadap enam Rancangan Peraturan Daerah tersebut secara substansi Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan saya sepakat untuk dibahas lebih lanjut,” pungkasnya.