“Misalnya dalam penegakan hukum kasus narkotika, Arsul mengungkapkan hampir 50 persen penghuni lapas saat ini adalah terpidana kasus narkoba yakni penyalahguna murni yang bukan pengedar, apalagi bandar,” tuturnya dikutip dari laman resmi DPR RI, Selasa (14/9/2021).

Padahal menurutnya, Undang-Undang Narkotika sudah tegas menyatakan bahwa pengguna atau penyalahgunaan guna murni yang diiproses hukum  ujungnya adalah rehabilitasi, tapi penegak hukum belum melaksanakan ini secara murni dan konsekuen dan konsisten.

“Inilah sebetulnya sumber utama, kasus narkotika, jika ini ditegakkan, over-capacity akan sangat banyak bisa dikurangi,” imbuhnya.

Untuk itu, penegakan hukum di Indonesia menurutnya perlu dibenahi, salah satunya dalam penegakan hukum kasus narkotika.

SAMIN-NEWS.com, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana menilai kasus over capacity di berbagai lembaga permasyarakatan (Lapas) harus segera menjadi prioritas untuk segera dipecahkan.

Menurutnya kelebihan kapasitas di lapas tidak bisa diatasi dengan sekali langkah saja dan harus melibatkan para pemangku kepentingan yang berwenang.

“Masalah klasik over crowded, kelebihan kapasitas tidak bisa diatasi dengan sekali langkah saja, ini menjadi permasalahan yang sangat komplek. Kita akan mencari jalan keluar masalah over kapasitas ini,”  tuturnya dilansir dari laman DPR RI, Minggu (12/9/2021) kemarin.

Pernyataan ini pun sekaligus menjadi respon atas peristiwa kebakaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang (Lapas Tangerang), Banten yang menewaskan 45 orang.

Insiden kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang pada Rabu 8 September 2021 dini hari lalu, mengungkap fakta bahwa terjadi over kapasitas sampai 400 persen di Lapas tersebut. Kebakaran tersebut menelan banyak korban jiwa.

Hal ini ia sampaikan setelah meninjau stadion utama Lukas Enembe yang akan dijadikan tempat seremonial pembukaan dan penutupan PON XX, serta berbagai venue beberapa cabang olahraga.

“Hari ini Kami, Komisi X DPR RI sengaja mengunjungi Papua untuk melihat secara langsung persiapan penyelenggaraan PON XX Papua. Dan setelah kami meninjau, melihat langsung stadion dan berbagai venue, kami berkeyakinan bahwa PON XX Papua siap digelar,” ujarnya, Jumat (10/9/2021) kemarin.

Meski demikian, Fikri menyesalkan keberadaan stadion Lukas Enembe yang rencananya hanya dijadikan tempat seremonial pembukaan dan penutupan PON XX Papua saja.

Ia menilai stadion utama di Papua yang baru dibangun tersebut bertaraf internasional dan sejatinya juga bisa digelar pertandingan berbagai cabang olahraga.

“Kalau data pribadi Presiden saja bisa bocor, apalagi warga biasa. Kita sama-sama tahu bahwa banyak NIK warga yang bocor dan akhirnya terjebak oleh pinjaman online ilegal,”  turur Puan, Jumat (3/9/2021) kemarin.

Menurut Puan, kebocoran data yang terjadi selama ini harus segera disikapi dan ditambal dengan UU PDP.

“Dengan UU PDP ini nantinya para pembocor dan pengambil manfaat dari kebocoran data pribadi warga ini akan dijatuhi sanksi, mulai dari denda sampai pidana,” tegas Puan.

Puan pun menjelaskan, RUU PDP belum disahkan karena masih ada perbedaan pendapat antara DPR dan pemerintah terkait kedudukan lembaga otoritas pengawas perlindungan data pribadi.