Kepala DPMPTS Pati, Riyoso menyampaikan Pemerintah Kabupaten Pati menargetkan investasi Rp 1,1 triliun. Namun di akhir tahun 2023, realisasi investasi yang masuk mencapai Rp 1,5 triliun.

“Capaian investasi itu terbagi dua sumber. Yaitu dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp 1,3 triliun dan dari Penanaman Modal Asing (PMA) sejumlah Rp 158 miliar,” kata Riyoso.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan perolehan investasi di Pati sektor Usaha Menengah Kecil (UMK) menjadi sektor penyumbang terbesar. Menurutnya, ini dibuktikan dengan penertiban Nomor Induk Berusaha (NIB) pada tahun 2023 yang totalnya mencapai 15.317.

Jumlah tersebut terhitung terus meningkat dibanding dengan periode tahun-tahun sebelumnya. DPMPTSP mencatat di tahun 2021 penerbitan NIB dari UMK hanya 4.729. Kemudian pada tahun 2022 meningkat lagi menjadi sebesar 7.939.

Oleh karena itu, pihaknya terus memfasilitasi masyarakat yang hendak mengurus NIB. Di antaranya adalah memberitahukan pelayanan saat Sunday Morning Service (SMS) yakni pada saat hari libur kerja.

“Banyak pemohon untuk membuat NIB. Ini biasanya mereka pada tidak bisa saat jam kerja. Kemudian ada lagi pelayanan pembuatan saat Car Free Day (CFD),” lanjut Riyoso.

Ia menambahkan pada tahun 2024 ini DPMPTSP menaikkan kembali target investasi. Di antaranya sektor PMDN menjadi Rp 1,3 triliun. Sedangkan untuk sektor PMA sebesar Rp 4,9 miliar.

Besaran capaian tersebut, menurut Riyoso target investasi di semester pertama telah mencapai setengah dari target yang telah ditentukan sebesar Rp1,1 triliun. Tingginya nilai investasi ini dikatakan karena faktor Penanaman Modal Asing (PMA) yang masuk ke Kabupaten Pati.

Riyoso menegaskan bahwa berkat tingginya PMA di Kabupaten Pati yang berpengaruh terhadap terdongkraknya investasi itu yang paling besar adalah dari masuknya dua perusahaan ke Pati, masing-masing PT Sejin dan PT Hwaseung Indonesia (HWI).

“Semester pertama sampai dengan bulan Juni sudah mencapai Rp6,4 miliar kalau persenkan setara sudah 54 persen. Terus terang yang mendongkrak nilai investasi karena ada PMA. Sudah kelihatan realisasinya itu dari PT Sejin sama PT HWI,” terang Riyoso saat dikonfirmasi Samin News, Selasa (23/8/2022).

Pihaknya merinci, dari PT HWI nilai investasinya tembus Rp3 triliun lebih. Akan tetapi saat ini baru terealisasi 60 persen dari total investasinya. Jumlah ini dihitung dari realisasi pembelian tanah, bangunan, hingga mesin.

Sementara untuk investasi mikro oleh Riyoso disebut penanaman modalnya tidak terlalu signifikan. Selain itu, target investasi tahun ini disesuaikan dengan kondisi pasca pandemi Covid-19. Sehingga capaian targetnya tidak terlalu tinggi.

Dia melanjutkan, seperti PT Taima International Factory fokusnya yang saat ini baru fokus sewa bangunan. Sehingga realisasinya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan PT HWI.

Di sisi lain, dia mengaku tidak muluk-muluk menargetkan investasi secara tinggi. Namun pihaknya realistis melihat perkembangan pasar yang kondisinya baru bangkit dari pandemi Covid-19.

“Kalau target terlalu tinggi capaiannya tidak tercapai nanti malah kinerjanya kurang bagus. Makanya kita sesuai karena masih pemulihan pasca pandemi,” tutup Riyoso.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Riyoso mengatakan PBF ini diselenggarakan tiap tahun, semacam penyelenggaraan event bersama pemerintah yang dimotori oleh bupati dan wakil bupati.

“PT HWI investasi senilai 3 triliun, kemudian Keluarga Sehat Sejahtera nilai investasinya 350 miliar, PT Djarum 25 miliar, Muria Maju Mandiri 30 miliar ditambah PT Shejin 3 triliun, PT Internal Factory 10 miliar, sehingga total sekitar 6,14 triliun,” kata Riyoso.

Menurutnya PBF ini meski hanya dilakukan cuma sehari, tetapi pelaksanaannya dilanjutkan bisa berhari-hari, berbulan-bulan yang mana sesuai tupoksi DPMPTSP, harus menghadirkan investasi di Kabupaten Pati.

Sementara itu, Bupati Pati, Haryanto mengatakan menarik investor untuk masuk ke daerah cukup sulit membutuhkan proses tidak secara tiba-tiba.

Haryanto menyebut stigmatisasi bahwa mendatangkan investasi akan menyebabkan kehilangan dan menghapus pertanian di daerah mengganti dengan industri manufaktur adalah keliru. Pasalnya hal itu diakuinya sudah sesuai berdasarkan peraturan yang berlaku.

“Investor bisa hadir tidak tiba-tiba, mendatangkan investasi triliunan rupiah nilainya tidak mudah. Pertumbuhannya ekonomi jalan, masyarakat sejahtera bukan menghabisi pertanian tapi berdasarkan Perda RTRW. Kita menyiapkan lahan yang tidak produktif diakomodasi yang bisa digunakan untuk lapangan kerja,” paparnya.

Dirinya menegaskan bahwa pemerintah welcome dengan investor, terbukti dengan kemudahan proses perizinan dan lainnya. Ia mengajak calon investor untuk mau menanamkan investasi di Kabupaten Pati.

“Selain itu sumber daya di Pati sangat mendukung.kami ajak menanam investasi d Pati, jangan sekali-kali investasi di pati diganggu, karena masyarakat butuh. Biar warga tdk jauh cukup di Pati sendiri,” tutupnya.

Bintek LKPM oleh DPMPTSP dihadiri oleh para pelaku usaha, baik pelaku usaha kecil, menengah dan besar.

Kepala Bidang Informasi dan Pengawasan, Mimpi Arde Aria, mengungkapkan langkah ini merupakan bentuk keseriusan DPMPTSP Kabupaten Pati untuk memberikan layanan penyampaian LKPM.

Pihaknya menambahkan sebagaimana diamanatkan dalam Perka BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha disebutkan bahwa selain Perizinan Berusaha ada kewajiban lain yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha yaitu menyampaikan LKPM kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“LKPM ini menjadi suatu kewajiban pelaku usaha dan bukan semata-mata untuk kepentingan pemerintah saja tetapi LKPM ini dapat memfasilitasi permasalahan-permasalahan dan kendala yang dialami perusahaan,” katanya.

Implementasi dari Undang-undang No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dirasakan memberi kemudahan dari berbagai sektor bidang usaha dan pelaku usaha untuk mendapatkan perizinan berusaha baik melalui penyederhanaan prosedur, Online Single Submission Based Approach (OSS-RBA) dan LKPM Online.

Transisi pelaksanaan regulasi ini mendorong pemerintah daerah melaui DPMPTSP Kabupaten Pati untuk segera menyesuaikan dengan cepat pelayanan perizinan berusaha dan mensosialisasikan kepada pelaku usaha.

“Ketika ada pelaku usaha yang kesulitan dalam memperoleh perizinan berusaha dan penyampaian LKPM segera kita akan fasilitasi karena ini bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Pati yang Pro Investasi,” pungkasnya.