“Untuk setiap Dapil yang sudah mendaftarkan diri sudah terisi, masing-masing 5 sampai 6 calon. Tak hanya itu, kuota perempuan sebesar 30 persen juga sudah terpenuhi,” kata Ketua DPC Gerindra Pati, Hardi, Kamis (29/12/2022).

Adapun pendaftaran Bacaleg internal Gerindra ini dibuka sejak 22 Desember di sekretariat DPC setempat.

Kendati demikian, pendaftaran Bacaleg awal ini dikhususkan bagi kader. Setelah itu barulah pembukaan Bacaleg bagi masyarakat umum yang hendak ikut berkompetisi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dari partai Gerindra.

Meski di masing-masing Dapil sudah ada Bacaleg. Namun jumlah tersebut diakuinya masih kurang. Dirinya menyebutkan secara keseluruhan baru sekitar 50 persen dari kuota yang ditentukan oleh KPU.

“Jumlah Bacaleg yang mendaftar ini belum memenuhi kuota. Sebab secara keseluruhan baru 50 persen. Untuk kekurangannya, Insyallah untuk Partai Gerindra akan terpenuhi jumlah kursi yang ditargetkan KPU. Karena kemungkinan pendaftaran di KPU masih dibuka sampai Mei 2023,” terangnya.

Sehingga, Hardi optimistis kuota yang ditentukan ini akan terpenuhi. Mengingat waktunya masih cukup lama yaitu sekitar 5 bulan ke depan.

“BBM subsidi ini secara pribadi saya melihat masyarakat itu sangat mengeluh, karena setelah pandemi Covid-19 harapannya mereka itu kan untuk meningkatkan pendapatan atau pun memulihkan penghasilan,” kata Hardi dalam rekaman yang ditulis Sabtu, (17/9/2022).

Upaya untuk pemulihan ekonomi keluarga dalam lingkup keluarga, akhirnya tidak berjalan seperti yang mereka harapkan. Karena di satu sisi diikuti juga dengan kenaikan harga bahan pokok.

Dirinya menegaskan secara pribadi seharusnya jangan dinaikkan (harga BBM) dulu. Akan tetapi, dia menyatakan secara kelembagaan secara politis belum ada tanggapan mengenai itu.

Pemerintah pusat memberi bantalan sosial berupa bantuan tunai imbas naiknya BBM sejumlah Rp600 ribu. Dirinya mengungkapkan BLT BBM ini diminta disalurkan kepada orang yang tepat orang yang membutuhkan.

“Di sisi lain, penyaluran BLT BBM itu harus tepat sasaran. Biasanya pakai data lama itu kurang tepat sasaran. Kami tetap meminta Dinas Sosial agar data yang dipakai terus diperbarui,” imbuhnya.

Pihaknya menyebut DPRD sering bertemu dengan OPD yang membidangi, yaitu Dinas Sosial. Berjalannya waktu, data-data itu terus dievaluasi sehingga diharapkan penyaluran Bansos tepat sasaran.

“Sehingga warga kurang mampu itu bisa menikmati daripada BLT itu sendiri. Dan Alhamdulillah sedikit demi sedikit data tersebut sudah diperbaiki oleh Dinsos,” tutupnya.(adv)

Berdasarkan pengamatan yang dilakukannya, pasca naiknya BBM tersebut harga pangan merangkak naik. Begitu juga aktivitas antrian masyarakat di SPBU juga ikut nambah antrian panjang.

“Kenaikan BBM mempengaruhi beberapa sektor termasuk angkutan. Dua hari ini ada tambahan untuk membeli BBM ini jelas berpengaruh sekali,” kata Hardi saat audiensi dengan mahasiswa PMII Pati, Kamis (8/9/2022) kemarin.

Aspirasi yang disampaikan mahasiswa soal penolakan harga BBM itu pada prinsipnya mendapat dukungan dari banyak pihak. Sebab, menurut Hardi DPRD yang notabenenya sebagai wakil mempunyai kewajiban menyuarakan keluhan rakyat.

Selain itu, Hardi menyebut DPRD juga mempunyai fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dalam hal ini adalah daerah. Sehingga kebijakan, misalnya bantuan sosial BLT BBM jika tidak tepat sasaran dirinya akan memanggil dinas terkait.

“Pengawasan penyaluran bantuan, DPRD punya wewenang sidak untuk mengawasi apa-apa yang dilaksanakan OPD,” ungkap Hardi.

Di sisi lain, dirinya mengakui jika penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah belum sepenuhnya dirasakan oleh yang membutuhkan. Pasalnya, ada seseorang yang seharusnya tidak menerima tetapi justru sebaliknya. Dirinya menyayangkan penyaluran Bansos yang belum tepat sasaran.

“Data penerima bantuan perlu perbaikan, karena data yang ada itu masih menggunakan data lama. ini perlu dan harus trus diperbaiki,” pungkasnya.

Hal ini ia sampaikan saat meninjau proses vaksinasi di Puskesmas Kayen, Senin (9/8/2021).

“Saat ini hoaks mengenai vaksin begitu santer di masyarakat, mulai dari yang meyebut vaksin meyebabkan kematian, kelumpuhan dan sebagainya,” tutur Hardi kepada Samin News.

Untuk itu, ia mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak mempercayai beragam informasi palsu tentang vaksin Covid-19.

“Jangan sampai berita atau kabar hoaks justru mengahambat kita untuk mencapai herd immunity (kekebalan kelompok),” tambahnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa jika memang ada efek samping setelah menerima dosis vaksinasi, hal tersebut tentu sebuah hal yang wajar.

“Kalau setelah divaksin merasa sedikit pegal atau yang lainnya, itu tentu hal yang wajar. Bayi saja setelah divaksin biasanya juga sedikit demam,” ujarnya mencontohkan.

Diakhir kesempatan, Hardi yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Pati mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan menaati protokol kesehatan yang berlaku.