“Selamat Hari Raya Idul Fitri Tahun 1447 H. Minal Aidin Wal Faizin Mohon Maaf Lahir dan Batin.”

Kepala Bidang Penataan dan Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Pati, Agustin mengatakan implikasinya dari turunnya penerimaan DD itu, berpengaruh pada masing-masing pemerintah desa.

“Jumlah DD tahun ini turun dari sebelumnya. DD totalnya sebanyak Rp 372 miliar, sementara tahun kemarin itu sejumlah Rp 427 miliar. Turunnya sekitar Rp 55 miliar,” ujar Agustin kepada wartawan, Senin (20/2/2023).

Pihaknya kurang tahu pasti mengapa DD untuk Pemkab Pati ini terpotong. Karena, dia menyebut hal itu adalah ranahnya pemerintah pusat. Daerah menjalankan fungsi pengawasan melalui laporan-laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DD.

“Tiap desa itu jumlahnya variatif, (turun) sekitar ada yang 100-an sampai ada yang 500-an juta. Faktornya ini enggak tahu, karena ini adalah kebijakan dari pusat,” terangnya.

Bulan Februari yang terhitung masih di awal tahun ini, dia mengatakan desa baru proses pengajuan. Adapun syarat untuk pengajuan DD tahap I salah satunya adalah APBDes.

Agustin menambahkan bahwa DD terbagi dua yakni BLT DD dan non BLT. BLT DD tahapannya tri wulan mulai Januari. Sedangkan saat ini tahapanya pengajuan ke Dispermades.

“DD non BLT tahap I masih proses pengajuan. Meskipun ada beberapa desa yang sudah penyaluran. Kemudian tengah proses rekapitulasi yang nantinya diajukan ke BPKAD,” paparnya.

Kasi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Dana Desa pada Dispermades Nilam Ristiana mengatakan, hasil evaluasi desk pendampingan yang dilakukan bersama tim tersebut diketahui semua unsur kelembagaan dari Pemdes, BPD dan masyarakat mendukung program Desa Antikorupsi. Indikator penilaian Desa Antikorupsi telah dipenuhi oleh Pemdes Kutoharjo.

“Indikator itu antara lain penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan peningkatan pelayanan publik, partisipasi masyarakat, kearifan lokal,” ujar Nilam.

Dirinya menjelaskan tujuan penetapan Desa Antikorupsi ini adalah untuk menyebarluaskan pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa.

Kemudian, nantinya diharapkan mampu memperbaiki tata laksana pemerintahan desa yang berintegritas dan memberikan pemahaman serta peningkatan peran serta masyarakat desa dalam upaya pencegahan dan memberantas korupsi di mulai dari lingkup bawah.

Lebih lanjut dia menuturkan pembentukan Desa Antikorupsi ini dimaksudkan untuk menumbuhkan mindset atau pola pikir Pemdes agar kegiatan pilot projek Desa Antikorupsi ini secara serius diimplementasikan jangka panjang dan menjadi identitas Pemdes yang berkarakter Pancasila.

“Yang harus dimatangkan yaitu secara perlahan dan pasti harus merubah paradigma atas layanan publik, pembangunan desa, dan karakter aparatur Pemdes. Kedua penguatan kelembagaan desa, pembinaan dan fasilitasi atas pengelolaan Pemdes oleh semua stakeholder,” ungkapnya.

Meski pilot projek Desa Antikorupsi yang ditunjuk adalah Pemdes Kutoharjo, namun dirinya menegaskan integritas serta nilai-nilai antikorupsi agar diimplementasikan oleh semua desa di Pati.

Nilam menekankan upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan karakter antikorupsi, seperti menyusun SOP standar pelayanan minimal kepada masyarakat termasuk sosialisasi bagi warganya. Sehingga nanti akan diperoleh kritik dan saran yang membangun.

“Selanjutnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan atas dasar musyawarah desa dan ada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Serta Pemdes memberikan informasi kepada masyarakat atas pelaksanaan APBDes,” pungkasnya.

Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Sri Handayani mengatakan, pihaknya telah mengundang sejumlah desa itu untuk dilakukan pembinaan serta evaluasi bagaimana mencari solusi atas persoalan yang ada.

“Mulai 2008 sampai 2021 ada 204 desa yang mendapat Pamsimas. Dari sejumlah itu ada 9 Pamsimas yang bermasalah. Kemarin tanggal 7 November kita undang ke Dispermades kita lakukan pembinaan mengenai persoalan yang dihadapi,” ucap Yani di kantornya, Jumat (19/11/2022).

Saat pertemuan tersebut, menurutnya diketahui persoalan yang mereka hadapi di antaranya adalah mengenai sumber mata air. Misalnya di Bulumulyo Batangan, Kletek, Srikaton dimana airnya asin, termasuk di Desa Sunggingwarno. Sementara di Desa Keben Tambakromo sumber mata airnya mati.

Selain itu ada di Desa Mencon, Kepohkencono, dari Kecamatan Puncakwangi. Sedangkan dari Kecamatan Winong, ada di Desa Degan dan Kropak.

Dirinya menuturkan untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut tim yang terdiri dari Dispermades, DC Pamsimas, Ketua asosiasi KPSPAMS dan Fasilitator Pamsimas melakukan monev ke lokasi yaitu Desa Bulumulyo, Kletek, Srikaton dan Sunggingwarno.

“Untuk Bulumulyo dari Pemdes menandatangani BAP bahwa sudah tercukupi akses air bersih 100 persen. Karena kelompok masyarakat sudah membuat sumur bor sendiri. Lalu di Kletek mereka sudah membuat sumur dangkal,” terangnya.

Di sisi lain, lantaran pentingnya akses kebutuhan masyarakat soal penyediaan air bersih pemerintah mendorong desa agar memanfaatkan dana desa (DD). Namun persoalan teknis mengenai letak sumur serta sumber mata air harus direncanakan secara matang. Sehingga persoalan tersebut tidak terulang.

“Untuk Pamsimas desa yang bermasalah mengimbau bisa didanai dengan anggaran DD,” pungkas Yani.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 8 Tahun 2022 yang diundangkan pada 20 September itu menjelaskan Prioritas Penggunaan DD untuk tahun 2023.

Kepala Bidang Pembangunan Desa, pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades), Agustin mengatakan prioritas penggunaan DD diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa yang berjumlah tiga poin.

“Di antaranya pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, serta mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa,” kata Agustin berdasarkan Permendes tersebut, Selasa (4/10/2022).

Dia melanjutkan penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa itu adalah dalam rangka program ketahanan pangan, pencegahan dan penurunan stunting, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) warga desa.

Kemudian, lanjutnya, peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan atau swakelola, perluasan akses layanan kesehatan, dana operasional pemerintah desa maksimal 3 persen dari pagu Dana Desa setiap Desa, penanggulangan kemiskinan ekstrim, serta untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai dukungan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

“Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yaitu dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa,” terang Agustin.

Penentuan prioritas penggunaan Dana Desa itu dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

“Berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat, dan yang paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu, prioritas tersebut ditetapkan berdasarkan program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa.

Kemudian, Agustin menambahkan program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di desa. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang.

“Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel,” jelasnya.

Sehingga melalui terbitnya Permendes ini diharapkan masing-masing desa mampu menggunakan DD sesuai prioritas yang ditetapkan. Sejalan dengan itu, ekonomi bangkit.

“Itu permendes tentang prioritas penggunaan DD untuk tahun 2023, harapannya melalui permendes tersebut desa sudah mempunyai gambaran untuk menentukan prioritas penggunaan DD TA 2023 melalui musrenbangdes. Musrenbangdes ini harus dilaksanakan untuk menyusun RKP Desa yang akan menjadi dasar dalam penyusunan APBDesa TA 2023,” pungkasnya.

Kepala Dispermades melalui Kasi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Dana Desa, Nilam Ristiana mengatakan nilai-nilai antikorupsi perlu ditanamkan bagi pemerintah desa.

“Perlu ditanamkan nilai integritas bagi pemerintah dan masyarakat, agar tercipta tata kelola pemerintahan desa yang integritas, akuntabel, transparan, dan anti korupsi. Maka di Pati, kami sepakat memilih Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati Kota sebagai pilot projek Desa Antikorupsi,” kata Nilam, Selasa (27/9/2022).

Penetapan Desa Antikorupsi harus memenuhi indikator yang telah ditetapkan. Indikator tersebut antara lain, tata kelola pemerintah desa, tata kelola keuangan, tata kelola pelayanan masyarakat, tidak adanya pungutan liar (Pungli), gratifikasi, suap.

“Tempat pengaduan masyarakat atas kinerja Pemdes/ partisipasi aktif masyarakat, kearifan lokal yang difasilitasi desa dan lainnya yang jumlahnya ada 18 indikator,” terangnya.

Adapun output dari program Desa Antikorupsi ini, lebih lanjut kata Nilam yaitu Pemprov maupun Pemkab menginginkan desa yang bersih tidak ada prakt KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), Pungli, kemudian apa yang menjadi tugas dan kewajiban desa benar-benar dilaksanakan sesuai aturan.

Nilam melanjutkan bahwa seperti diketahui pemerintahan di tingkat bawah, perlu penanaman nilai-nilai antikorupsi. Termasuk transparansi pengelolaan keuangan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan seterusnya.

“Tetapi tidak serta merta, harus melalui mekanisme. Artinya sudah dari Inspektorat Kabupaten, dari kecamatan dan OPD teknis lalu dibuka untuk umum (masyarakat),” jelasnya.

Desa Kutoharjo ditetapkan sebagai percontohan Desa Antikorupsi, yang mana di Kabupaten Pati hanya ada satu yang mewakili. Dirinya mengatakan saat ini memang baru pilot projek percontohan Desa Antikorupsi, berbicara jangka waktunya dimungkinkan antara 3 – 6 bulan semester.

“Kita jadikan dulu secara mateng. Setelah itu tentunya, baru diterapkan semua desa menjadi Desa Antikorupsi. Karena program dari Pemprov semua desa di Jawa Tengah melakukan program-program untuk desa antikorupsi,” tandas Nilam.

Kepala Bidang Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades), Agustin menjelaskan isi dari perubahan peraturan PMK tersebut. Di dalam PMK yang baru itu, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) bisa disesuaikan.

Penyesuaian terhadap jumlah KPM penerima BLT DD itu, dialihkan untuk pembiayaan kegiatan lain. Akan tetapi peruntukannya diatur yakni untuk kepentingan pemulihan ekonomi masyarakat.

“Kalau dulu (PMK 190) minimal BLT DD minimal 40 persen, kemudian yang baru bisa disesuaikan bisa diubah apabila KPM itu meninggal, tidak memenuhi syarat sebagai penerima,” ucapnya usai Rakor dengan Kasi PMD se-Kabupaten Pati di Ruang Pertemuan Dispermades, Selasa (6/9/2022).

“Nah ini bisa disesuaikan dialihkan untuk anggaran lain. Dengan catatan untuk kepentingan pemulihan ekonomi, bidang kesehatan, penguatan ketahanan pangan,” tambah Agustin.

Selain penyesuaian KPM, dia melanjutkan juga mengatur tentang anggaran untuk Covid-19. Di mana sekarang ini pandemi Covid-19 yang sudah turun lantas tidak bisa terserap anggaran tersebut. Akhirnya dialihkan untuk keperluan lain.

“Begitu pula juga dengan anggaran Covid-19 saat ini sudah menurun akhirnya tidak bisa menyerap anggaran 8 persen itu di PMK 128 yang baru itu bisa dilakukan perubahan di pos kegiatan yang lain, pemulihan ekonomi, kesehatan dan ketahanan pangan,” imbuhnya.

Sementara, Nilam Ristiana selaku Kepala Seksi (Kasi) Sarana Prasarana dan Pelayanan Dana Desa, menambahkan di PMK Nomor 128, KPM penerima BLT DD bisa dikurangi tetapi harus membuat surat yang menyatakan sebab dan alasan apa dan dimusdeskan.

Pengurangan anggaran dari sektor BLT DD maupun penanganan Covid-19 bisa dialihkan untuk pemulihan ekonomi.

“Pemulihan ekonomi desa itu dalam Perbup 10 misalnya jalannya rusak, bisa memperlancar ekonomi, menunjang perekonomian peningkatan desa membangun jalan,” jelasnya.

Dalam pertemuan pada siang hari itu, di antaranya yang dibahas adalah mengenai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128 Tahun 2022 tentang perubahan atas PMK Nomor 190 tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Kemudian pembahasan mengenai pengelolaan DD dan ADD.

“Kita dalam rangka membangun koordinasi dengan kecamatan. Kw depannya harapan kami kecamatan bisa memfasilitasi terkait dengan desa, DD dan ADD utamanya,” Kepala Bidang Pembangunan Desa, Agustin.

Dia mengaku koordinasi dengan kecamatan ini penting sekali dilakukan. Mengingat Dispermades tidak bisa terjun ke semua desa 401 desa ke Kabupaten Pati.

Diharapkan dengan terjalin komunikasi yang baik lintas vertikal tersebut, pihak kecamatan dapat mendorong pemerintah desa di masing-masing wilayahnya untuk segera mempercepat pengajuan DD tahap III.

“Kaitannya dengan DD kami harap desa mempercepat pengajuan tahap III. Ini kan perlu koordinasi dengan kecamatan karena kita gak mungkin ke 401 desa. Kita perlu membangun hubungan baik dengan kecamatan untuk tujuan itu,” jelas Agustin.

Dana Desa itu, dia menegaskan untuk mendukung program strategis nasional yaitu dalam rangka pemulihan ekonomi dimulai dari bawah. Membangkitkan setoran perekonomian dengan membangun baik akses hingga infrastruktur untuk menopang kegiatan perekonomian desa.

“DD untuk pemulihan ekonomi, Nanti desa diinformasi untuk segera. Mohon desa dibantu untuk segera melaksanakan kegiatan, gunanya untuk pengajuan DD tahap III,” imbuhnya.

Kemudian, lanjut Agustin pertemuan ini juga membahas tentang Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan dengan penyesuaian oleh pemerintah desa.

“PMK lama nomor 190 diubah dengan PMK 128 yang isinya di antaranya desa dapat melakukan perubahan anggaran BLT dan anggaran Covid-19,” pungkas Agustin.

Nilam Ristiana selaku Kepala Seksi (Kasi) Sarana Prasarana dan Pelayanan Dana Desa menyampaikan Dispermades turun ke desa-desa jemput bola dalam rangka pendampingan dan fasilitasi.

“Melaksanakan kegiatan pendampingan kepada desa terkait percepatan penyaluran DD tahap III. Kita ibaratnya ngalahi turun ke desa-desa, kurangnya apa, tidak bisanya bagian mana nanti diajari,” kata Nilam dalam rekamannya yang ditulis Jumat (26/8/2022).

“Desk percepatan DD tahap III ini dilaksanakan di Aula Kecamatan Pati Kota pada tanggal 24 Agustus 2022 dengan peserta 24 desa,” tambah Nilam.

Ia mengungkapkan berdasarkan data yang dimilikinya per tanggal 25 Agustus 2022, di Kabupaten Pati sudah tersalurkan DD tahap III ke 42 desa. Permohonan penyaluran DD tahap III ini, Nilam menyatakan harus disertakan capaian sebesar 90 persen.

“Kemudian banyak desa yang sudah entry (laporan DD) nanti dicetakkan realisasi untuk persyaratan naik penyaluran DD tahap III. Istilahnya mereka (desa) didekatin kayak belajar bareng gitu,” jelasnya.

Saat kegiatan Desk percepatan penyaluran di Kecamatan Pati tersebut, selain melakukan pendampingan juga entry mengenai Rencana Anggaran Kas Desa.

“Di sisi lain, saat itu mereka sekaligus mengentry rencana anggaran kas yang mana tujuannya agar aliran kas desa sesuai dengan yang direncanakan. Tetapi fokusnya yang kemarin itu terkait desk percepatan penyaluran DD,” imbuhnya.

Dirinya menegaskan program yang telah direncanakan oleh desa agar segera direalisasikan. Baik itu program kegiatan yang didanai dari DD atau pun bersumber dari dana lain.

“Besar harapan saya pengelolaan keuangan di desa harus sesuai dengan yang direncanakan dan dianggarkan serta realisasikanlah apa yang direncanakan tersebut,” pungkas Nilam.

Nilam mengatakan Dispermades mendorong Pemerintah Desa agar segera merealisasikan capaian anggaran dari DD tahap ke-II, lantaran hal ini untuk proses penyaluran di tahap selanjutnya.

“Penyaluran DD tahap I-II sudah selesai, dan kita saat ini melakukan percepatan penyaluran DD tahap III yaitu 20 persen dengan pembagian 40-40-20. Per tanggal 25 Agustus 2022 sebanyak 37 yang sudah salur ke rekening, ditambah hari ini juga kita sedang memproses penyaluran ke 5 desa,” ucap Nilam di ruangannya, Kamis (25/8/2022).

Dia menjelaskan permohonan penyaluran DD tahap ke III paling cepat bulan Juli 2022. Dalam permohonan DD tahap III itu, harus menyertakan realisasi output minimal 90 persen dari tahap I dan II atau yang sudah tersalurkan.

Kalau telah mencapai 90 persen, lanjutnya akan diverifikasi oleh masing-masing kecamatan, kemudian diverifikasi ulang Dispermades. Kemudian naik untuk salur ke BPKAD ke KPPN lalu dikirim langsung ke Rekening Kas Desa penerima.

Dirinya menyebut penyaluran DD tahap III yang baru salur 42 desa itu dberdasarkan informasi yang diterimanya lantaran Pemdes mengalami beberapa persoalan di lapangan. Sehingga hal ini yang menyebabkan realisasi capaian DD tidak maksimal yang akhirnya permohonan DD tahap III molor.

“Sampai bulan Agustus ini terhitung terlambat, kendala desa, pertama mereka tidak segera merealisasikan anggaran DD tahap II, lalu yang kami temui alasan cuaca, kemudian ada juga persoalan internal pemerintah desa,” terangnya.

Nilam mendorong Pemdes untuk segera merealisasikan DD tahap II. Dispermades masih menunggu bagi sebagian besar desa lantaran belum mengajukan.

“Kita masih menunggu 359 desa untuk proses penyaluran. Dan kami berharap Pemerintah Desa segera realisasi DD tahap II. Sehingga capaiannya maksimal sampai dengan 90 persen,” ungkapnya.

Pihaknya menegaskan DD yang notabenenya uang negara diperuntukkan bagi masyarakat. Dengan harapan meningkatnya perekonomian pasca pandemi Covid-19 atau secara garis besar uang DD ini dimaksudkan dalam rangka pemulihan ekonomi.

“Dengan salurnya DD tersebut dimaksudkan sebagai uang negara untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat. Mulai dari 40 persen untuk BLT, 20 persen untuk ketahanan pangan, 8 persen untuk pencegahan penanganan Covid-19 serta 32 persen sesuai prioritas dengan kewenangan desa,” pungkasnya.